Putusan PN BLITAR
402/Pid.B/2020/PN Blt

Putusan PN BLITAR Nomor 402/Pid.B/2020/PN Blt
Tanggal 31 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Dwianto Viantiska, SH
Terdakwa:
Ir. JOKO TRISNO MUDIYANTO.,S.H

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. JOKO TRISNO MUDIYANTO, S.H. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Petikan Keputusan Walikota Blitar No. 821/54/4.10.201.2/2014 tentang Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Dokter an. Dr. HARUN ROSIDI, Sp.OT Spine dengan Nip. 196806022010011001 tanggal 14 Mei 2014.
• 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Tanda Registrasi Dokter No. 7311103314081769 dari Konsil Kedokteran Indonesia pada tanggal 03 September 2014.
• 1 (satu) bendel copy Putusan Pengadilan Negeri Blitar yang dileges dalam perkara pidana no. 233/Pid.Sus/2016/PN.Blt tanggal 6 Pebruari 2017 dengan nama terdakwa dr. Harun Rosidi, Sp.OT (K) Spine.
• 1 (satu) bendel copy salinan Keputusan Mahkamah Agung putusan no. 890.K/PID.SUSU/2017 tanggal 16 November 2017 dalam perkara atas nama terdakwa dr. Harun Rosidi, Sp.OT (K) Spine.
• 1 (satu) lembar surat dari LSM JIHAT yang dileges no. 025/SP-JHT/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 perihal Laporan Dugaan SIP Dokter Daluwarsa.
• 1 (satu) lembar Surat Tanda Bukti Lapor asli no. TBL/165/VIII/2014/SPKT tanggal 19 Agustus 2014 atas nama pelapor Ir. Joko Trisno Mudianto, SH.
• 1 (satu) bendel putusan Pengadilan Negeri Blitar yang dileges tentang Pra Peradilan no. 03/PID.PRAD/2015/PN.Blt tanggal 13 Juli 2015 antara Ir. Joko Trisno Mudianto, SH (Pemohon) melawan Pemerintah Negara Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur c.q. Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota.
• 1 (satu) bendel putusan Pengadilan Negeri Blitar yang dileges tentang Pra Peradilan no. 05/PID.PRAD/2015/PN.Blt tanggal 23 November 2015 antara dr. Harun Rosidi, Sp.OT (K) Spine (Pemohon) melawan Pemerintah Negara Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur c.q. Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota.
• 2 (dua) lembar copy legalisir Laporan Polisi No. K/LP/165/VIII/2014/RES BLT KOTA tanggal 19 Agustus 2014.
• 1 (satu) bendel copy leges Petikan Putusan Komisi Yudisial No. 009//L/KY/III/2017 tanggal 13 Januari 2020 beserta Surat Pemberitahuan No. 2547/SET/LM.02/10/2017 tanggal 18 Oktober 2017, Laporan Pengaduan Masyarakat No. 016/SP-JHT/X/2016 tanggal 21 November 2016 dan laporan pengaduan lainnya.
• 1 (satu) lembar copy legalisir daftar pasien yang dirawat di RSK Budi Rahayu periode April 2014 sampai dengan Agustus 2014.
• 1 (satu) lembar copy leges jawaban surat no. 440/1601/410.109.3/2014 tanggal 06 Oktober 2014 dari Dinas Kesehatan Daerah Blitar kepada Koordinator LSM JIHAT.;

Terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

• Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 1535-00-00/262/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 ditandatangani oleh Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
• Fotokopi dari fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Lembaga Swadaya Masyarakat Jaring & Investigasi Kejahatan Aparat (LSM JIHAT)
• Fotokopi Laporan dugaan SIP Dokter Daluwarsa tanggal 11 Agustus 2014;
• Fotokopi Pemberitahuan Penghentian Penyidikan yang diterbitkan Kepolisian Resort Blitar Kota tanggal 10 Juni 2015;
• Fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/03A/X/2015/Satreskrim tanggal 19 Oktober 2015 tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resort Blitar Kota;
• Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/165/VIII/2014/SPKT tanggal 19 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Kanit SPKT;
• Fotokopi Surat Tanggapan Somasi Nomor 210/i/1/RSKBR/IX/2014 tanggal 18 September 2014 yang dikeluarkan oleh RSK Budi Rahayu Kota Blitar;
• Fotokopi jawaban surat dari Dinas Kesehatan Kota Blitar Nomor 440/1601/410.109.3/2014 tanggal 6 Oktober 2014 kepada Koordinator LSM JIHAT;
• Fotokopi Surat Panggilan Nomor SPG/446/X/2014/Satreskrim tanggal 10 Oktober 2014;
• Fotokopi berita harian Radar Blitar hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014;
• Fotokopi berita harian Memo Memorandum hari Sabtu tanggal 16 Agustus 2014;

• Fotokopi Laporan Pengaduan Ketiga dari LSM JIHAT tanggal 20 Oktober 2013

Terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;