Putusan PN BOJONEGORO
17/Pdt.G/2022/PN Bjn

Putusan PN BOJONEGORO Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bjn
Tanggal 19 Juli 2022 —Penggugat melawan Tergugat

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tanpa alasan yang sah;
2. Menjatuhkan Putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (YENI HARIJANTO) dengan Tergugat (SANDY PURWANTO) yang dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Yohanes Sih Rinekso di Bojonegoro, telah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00057/2009 tanggal 20 Desember 2009 atas nama Sandy Purwanto dengan Yeni Harijanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yaitu : anak ke-1 (satu) bernama Jasson King Purwanto, lahir di Bojonegoro pada tanggal 28 Agustus 2009 dan anak yang ke-2 (dua) Jaydden King Purwanto lahir di Bojonegoro 28 Agustus 2009, kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro dan oleh Pegawai Pencatat tersebut mendaftar Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraiannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan oleh Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);