Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI
11/Pdt.G.S/2022/PN Slw

Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 11/Pdt.G.S/2022/PN Slw
Tanggal 12 Agustus 2022 —Penggugat:
PT BPR DHANA ADIWERNA
Tergugat:
1.Siti Wuryanti
2.MUHAMAD SOLIHIN

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I.Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, memberikan kewajiban hakim pemeriksa perkara gugatan sederhana untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan menilai apakah materi gugatan yang diajukan tersebut memiliki pembuktian yang sederhana atau tidak, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I.Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta berdasarkan gugatan dan bukti surat yang telah dilampirkan oleh Penggugat.;

Menimbang, bahwa perihal gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan wanprestasi dan setelah Hakim mempelajari terkait identitas para pihak, terbukti bahwa posisi/kedudukan Tergugat I adalah selaku Debitur dalam pinjaman angsuran yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo, sedangkan kedudukan Tergugat II selaku pihak penjamin seperti yang didalilkan Tergugat I yang termuat di dalam Perjanjian Kredit Nomor : 38/DA.RSC/JH/11/2020 tanggal 30 November 2020 yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo.;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari dalil ?dalil posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat bertindak sebagai Kreditur yang telah melakukan kesepakatan perjanjian pinjaman angsuran dengan Tergugat I sehingga hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah murni atas dasar perjanjian pinjaman angsuran (hutang piutang), sedangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II berbeda karena Tergugat II bukan merupakan Debitur Pokok dalam perikatan pinjaman angsuran dalam perkara a quo, melainkan hanya sebagai Penjamin yang tidak dijelaskan secara spesifik alasannya digugat di dalam posita gugatan Penggugat sehingga posisi Tergugat II apabila dimasukkan sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini, maka telah memasuki kapasitas di luar perikatan perjanjian sebagaimana yang telah diuraikan dengan jelas dalam dalil posita Penggugat. Hal tersebut sebagaimana termuat dalam bukti P-1 yang menerangkan dengan jelas bahwa yang menjadi Debitur pokok dalam perjanjian pinjaman angsuran perkara a quo adalah Siti Wuryanti selaku Tergugat I yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Namun, untuk Tergugat II atas nama Muhamad Solihin senyatanya bukan merupakan Debitur Pokok dalam perjanjian pinjaman angsuran di dalam perkara a quo sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kredit Nomor : 38/DA.RSC/JH/11/2020 tanggal 30 November 2020 (vide P-1) dan di dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 43 (vide P-4) sehingga perbuatan Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini yang senyatanya bukan sebagai Debitur Pokok dalam perjanjian pinjaman angsuran yang menajdi dasar gugatan Penggugat adalah keliru dan tidak tepat. Oleh karena faktanya kepentingan hukum antara Tergugat I berbeda halnya dengan kepentingan hukum dari Tergugat II sehingga terbukti antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak memiliki kepentingan hukum yang sama dalam perkara a quo.;

Menimbang, berdasarkan uraian hal tersebut di atas, Hakim berpendapat meskipun syarat pendaftaran gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah dilewati, namun setelah meneliti dan mempelajari materi gugatan a quo, maka Hakim menilai secara formil materi gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh karena terbukti pihak yang digugat lebih dari satu dan tidak memiliki kepentingan hukum yang sama dalam perkara a quo. Selain itu, Hakim menilai gugatan tersebut secara substansi materinya berpotensi sifat pembuktiannya menjadi tidak sederhana dikarenakan dalam perkara ini menarik pihak lain yaitu Tergugat II yang kapasitasnya di luar Debitur perjanjian pinjaman angsuran yang tidak diperjelas secara rinci posisi kedudukan dan kepentingannya untuk digugat di dalam posita gugatan perkara a quo sehingga sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka perkara ini tidak tepat dan tidak termasuk dalam ranah pemeriksaan gugatan sederhana.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan.;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya penetapan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G.S/2022/PN.Slw, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena perkara dicoret dari register Perdata, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Slawi untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat setelah dipotong apabila ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk kepentingan perkara ini yang rinciannya termuat dalam penetapan ini.;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 11 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) R.I. Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 11/PDT.GS/2022/PN.Slw dalam register perkara.;
3. Memerintahkan Pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat setelah dipotong biaya yang dikeluarkan oleh Pengadilan yang ditaksir hingga saat ini sejumlah Rp. 140.000,00 (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah).;