1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN PATI
  4. Perdata Agama
  5. Perceraian

Putusan PN PATI
45/Pdt.G/2022/PN Pti

    Putusan PN PATI Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pti
    Tanggal 2 Agustus 2022 — penggugat melawan tergugat
    Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Pti
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Agama Perceraian
    Kata Kunci 45/Pdt.G/2022/PN Pti
    Tahun 2022
    Tanggal Register 24 Juni 2022
    Lembaga Peradilan PN PATI
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Grace Meilanie P.d.t. Pasau
    Hakim Anggota Hakim Anggota Ery Acoka Bharata, Hakim Anggota Dian Herminasari
    Panitera Edi Suranto
    Amar Kabul
    Catatan Amar MENGADILI:1.Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek; 3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Pati menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Slamet Widodo di Gereja Injili di Tanah Jawa, Margorejo, Dukuhseti pada tanggal 26Juli 2004 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dengan Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 96/2004 Tertanggal 26 Juli 2004, adalah putus karena perceraian;4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau pejabat yang `ditunjuk untuk itu, untuk mengirim salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (tanpa bermeterai) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian kedua belah pihak;5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp360.000,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).
    Tanggal Musyawarah 2 Agustus 2022
    Tanggal Dibacakan 2 Agustus 2022
    Kaidah Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

38
13