Putusan PN NABIRE
3/Pdt.G.S/2022/PN Nab

Putusan PN NABIRE Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Nab
Tanggal 23 Agustus 2022 — Penggugat:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nabire - Lagari
Tergugat:
IRNA KASEMETAN

Menimbang bahwa berdasarkan surat gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II menerima uang sebagai pinjam/ kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) berdasarkan surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1911XWGH/7540/11/2019, tanggal 25 November 2019 dan Tergugat memberikan agunan berupa 1 SHM dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 01647/Samabusa atas Nama Irna Kasemetan, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 Surat Pengakuan Uang tersebut sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tertulis:

1. Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan.
2. Penggugat dapat mendaftarkan gugugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan;?
3. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai :

1. Identitas penggugat dan tergugat;
2. Penjelasan ringkas duduk perkara dan;
3. Tuntutan penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tertulis:

1. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Tidak termasuk dalam perkara gugatan sederhana adalah:

1. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
2. Sengketa hak atas tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tertulis:

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
2. Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

(3a) Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat.

1. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tertulis:

1. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
2. Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi:

1. Pendaftaran;
2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
3. Penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
4. Pemeriksaan Pendahuluan;
5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
6. Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
7. Pembuktian; dan
8. Putusan

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tertulis:

1. Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini.
2. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.
3. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat.
4. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Menimbang bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1911XWGH/7540/11/2019, tanggal 25 November 2019 dan bukti Surat Tanda Terima Jaminan tanggal 25 November 2019, terbukti bahwa Penggugat hanya terikat perjanjian dengan Irna Kasemetan (Tergugat I dan Tergugat II/ identitas pihak) dimana Penggugat memberikan pinjaman kepada Irna Kasemetan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar kembali setiap bulan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan tersebut dan Irna Kasemetan menyerahkan agunan berupa 1 SHM dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 01647/Samabusa atas Nama Irna Kasemetan;

Menimbang bahwa berdasarkan posita (alasan Penggugat) dan petitum gugatan Penggugat, menyatakan sebagai berikut:

• ?Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/ kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
• ?Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan menyerahkan semua kepada Penggugat. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas Agunan dapat dieksekusi pihak Penggugat dengan bantuan yang Pihak berwenang (Penegak Hukum) dapat melaksanakannya?,
• Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911XWGH/7540/11/2019 tanggal 25 November 2019;
• Bahwa Tergugat I dan Tergugat pada saat jatuh tempo kredit/pinjaman yaitu tanggal 25 setiap Bulannya tidak membayar sesuai yg disepakati pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
• Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

Dan pada petitum gugatan, Penggugat meminta menyatakan:

• Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
• Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 41.854.309,- (Empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus Sembilan rupiah) Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan 1 (satu) SHM Nomor: 01647/ Samabusa atas nama Nama Irna Kasemetan yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911XWGH/7540/11/2019, tanggal 25 November 2019 dikaitkan dengan posita dan petitum gugatan, maka Penggugat hanya terikat perjanjian kredit dengan Irna Kasemetan tanpa ada pihak lain yang ikut dalam perjanjian tersebut sehingga tidak jelas siapakah yang Penggugat maksudkan Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatannya? Dan/atau apakah Penggugat berdasarkan bukti surat Penerimaan Penyerahan Agunan (nama Irna Kasemetan : proses balik nama) dan bukti Surat Tanda Terima Jaminan tanggal 25 November 2019 (dimana Penggugat telah menerima dari Tergugat (1). SHM No.719 tanggal tanggal 2000 atas nama Irna Kasemetan (Proses balik nama) dan (2) SHM No.01647 tanggal 23 Desember 2016) sehingga Penggugat ingin menarik pihak yang namanya tersebut dalam Proses balik nama itu sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, sebab itu Penggugat dalam posita dan petitum menguraikan tentang Tergugat I dan Tergugat II?

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas sehingga pembuktiannya tidak sederhana;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim berpendapat bahwa gugatan a quo tidak termasuk dalam gugatan sederhana sehingga Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatana quo, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Nab dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat