Putusan PN PONOROGO
74/Pid.B/LH/2022/PN Png

Putusan PN PONOROGO Nomor 74/Pid.B/LH/2022/PN Png
Tanggal 22 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
Mayang Ratnasari, S.H.
Terdakwa:
1.SUNARTO Bin TIMIN
2.TEDI ROKHANI Bin SIMAR
3.SLAMET Bin KASELAN

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Sunarto Bin Timin, Terdakwa II. Tedi Rokhani Bin Simar dan Terdakwa III. Slamet Bin Kaselan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?secara bersama-sama dengan sengaja mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin serta menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan? sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

• 5 (lima) batang kayu sono bentuk glondong dengan ukuran :

1. 1 (satu) batang panjang 150cm bulat 28cm;
2. 1 (satu) batang panjang 150cm bulat 24cm;
3. 1 (satu) batang panjang 150cm bulat 18cm;
4. 1 (satu) batang panjang 150cm bulat 23cm;
5. 1 (satu) batang panjang 130cm bulat 22cm;

• 1 (satu) gergaji Senso Mini Merk STIHL;
• 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA JUPITER Z warna putih nomor polisi AE 5820 SV dengan nomor rangka MH35TP0096K786112 nomor mesin 5TP-9700112 tanpa STNK;
• 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI SMASH TITAN warna hitam nomor polisi AG 2952 RQ dengan nomor rangka MH8BE4DUAAJ105269 nomor mesin E470-ID106071 tanpa STNK;
• 2 (dua) utas tali plastik (dadung) panjang 2m;

• 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA warna biru dengan nomor rangka MH34D70016J239510 nomor mesin 4D7-239535 tanpa STNK dan plat nomor;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);