Putusan PN JAKARTA UTARA
355/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr

Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 355/Pdt.G/2022/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Agustus 2022 — Penggugat melawan Tergugat

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Hary Lintungan (Hary Litungan) dan Tergugat Mellisa Anthony (Meilisa Anthony) yang telah dilangsungkan secara Budha pada tanggal 1 Agustus 2009 di Vihara Sasanadipa Makassar dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7371.PK.2009.000608 tanggal 10 Agustus 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh terhadap anak-anak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
   1. Megan Lintungan, perempuan, lahir di Manado tanggal 10 Mei 2010 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LU2010001892 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, bertanggal 18 Mei 2010;
   2. Morgan Anthony Lintungan, laki-laki, lahir di Manado tanggal 16 April 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7171LU2012002711 yang dikeluarkan oleh Walikota Kota Manado, bertanggal 1 Mei 2012;
   3. Reagan Anthony Lintungan, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 12 Agustus 2016 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3172-LU-23082016-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, bertanggal 23 Agustus 2016;

diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya, dengan ketentuan meskipun hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat telah diserahkan kepada Penggugat namun hal ini tidak mengurangi hak Tergugat selaku ibu kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anaknya tersebut;

1. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar atau instansi terkait lainnya untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;
2. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah