Putusan PTTUN JAKARTA
351/B/2016/PT.TUN.JKT

Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 351/B/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 21 Februari 2017 —Pembanding/Tergugat : Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINIDTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Penggugat : Drs. WARIDJAN

M E N G A D I L I

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING TERGUGAT /PEMBANDING I DAN TERGUGAT II INTERVENSI /PEMBANDING II ; ----
• MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NO. 22/G/2016/PTUN.JKT. TANGGAL 11 AGUSTUS 2016 YANG DIMOHONKAN BANDING ; ----------------------------------------------------------------------------------

DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :---------------------------------------------------------------------------

- MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT/PEMBANDING I DAN TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING II TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT ;--------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA :

• MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT/TERBANDING TIDAK DAPAT DITERIMA;--------
• MENGANGKAT PENETAPAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN DAN DINYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;
• MENGHUKUM PENGGUGAT/TERBANDING UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM DUA TINGKAT PERADILAN YANG UNTUK TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP. 250.000. (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan Banding Tergugat /Pembanding I dan Tergugat II Intervensi /Pembanding II ; ----
• Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 22/G/2016/PTUN.JKT. tanggal 11 Agustus 2016 yang dimohonkan banding ; ----------------------------------------------------------------------------------

DAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :---------------------------------------------------------------------------

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi / Pembanding II tentang Kompetensi Absolut ;--------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA :

• Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;--------
• Mengangkat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
• Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);