Putusan PTTUN JAKARTA
114/B/2017/PT.TUN.JKT

Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 114/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 25 Juli 2017 — Pembanding/Penggugat : Imam Soepardi
Terbanding/Tergugat I : Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro Pemohon Intervensi

MENGADILI :

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING PENGGUGAT/PEMBANDING;---------------------
• MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA NOMOR 183/G/2016/PTUN.JKT TANGGAL 18 JANUARI 2017 YANG DIMOHONKAN BANDING, DAN DENGAN :---------

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:--------------------------------------------------------------------------------------

• MENYATAKAN EKSEPSI TERGUGAT/TERBANDING DAN TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING TIDAK DAPAT DITERIMA;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA:-----------------------------------------------------------------------------

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING UNTUK SELURUHNYA;---------
2. MENYATAKAN BATAL SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MENGENAI PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN KESEHATAN BOJONEGORO NPWP 02.577.423.3-601.000 BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR AHU.110.AH.01.02 TAHUN 2008;----------------------------------------------------------------------------------------
3. MEWAJIBKAN KEPADA TERGUGAT/TERBANDING UNTUK MENCABUT PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN KESEHATAN BOJONEGORO NPWP 02.577.423.3-601.000 BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR AHU.110.AH.01.02 TAHUN 2008;
4. MENGHUKUM TERGUGAT/TERBANDING DAN TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM DUA TINGKAT PENGADILAN YANG DALAM PEMERIKSAAN BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP 250.000,- (DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).

MENGADILI :

• Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;---------------------
• Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 183/G/2016/PTUN.JKT tanggal 18 Januari 2017 yang dimohonkan banding, dan dengan :---------

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:--------------------------------------------------------------------------------------

• Menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak dapat diterima;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dalam Pokok Perkara:-----------------------------------------------------------------------------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;---------
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro NPWP 02.577.423.3-601.000 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.110.AH.01.02 tahun 2008;----------------------------------------------------------------------------------------
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Kesehatan Bojonegoro NPWP 02.577.423.3-601.000 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.110.AH.01.02 tahun 2008;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).