Putusan PN PARE PARE
85/Pid.B/2022/PN Pre

Putusan PN PARE PARE Nomor 85/Pid.B/2022/PN Pre
Tanggal 1 September 2022 — Penuntut Umum:
Teguh Sukemi,S.H.,M.H
Terdakwa:
1.Damiah Alias Mia Binti Lasalipu
2.Almia Alias Nia Binti Lasalipu

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Damiah Alias Mia Binti Lasalipu dan Terdakwa II Almia Alias Nia Binti Lasalipu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana ?Pengrusakan?, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Damiah Alias Mia Binti Lasalipu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Almia Alias Nia Binti Lasalipu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

• 12 (Dua belas) Lembar seng panjang dengan panjang 2,75 (Dua koma Tujuh lima) meter;
• 8 (Delapan) Buah balok kayu panjang 3 (Tiga) meter;
• 6 (Enam) Buah balok kayu yang sudah terbakar;
• 5 (Lima) Lembar seng pendek dengan panjang 1,50 ( Satu koma lima puluh) meter;
• 3 (Tiga) Buah balok kayu panjang 4 ( empat) meter;
• 3 (Tiga) Buah balok kayu panjang 2,5 ( Dua koma lima) meter;
• 2 (Dua) Buah Balok kayu panjang 5 (Lima) meter;
• 1 (Satu) Buah balok kayu panjang 3 (Tiga) meter;
• 1 (satu) buah balok kayu panjang 1,50 ( satu koma lima puluh ) meter;
• Asli Sertifikat Hak Milik No. 04537 Atas Nama LATTUME Bin LAKONYI;
• Asli Kartu Keluarga No. 7314032706190001 Tanggal 27 Juni 2019;
• Asli Putusan Pengadilan Agama terkait waris tanah tersebut;
• Asli Akta Waris atas tanah tersebut;
• Asli Dokumen Pendukung Silsilah LATTUME memiliki Keluarga dengan Pemberi Waris ICOMBALI;

Dikembalikan kepada Lattume Bin Lakonyi ;

• Asli Warkah Sertifikat Hak Milik No. 04537 Tanggal 26 Agustus 2021 nama pemegang hak LATTUME Bin LAKONYI yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Negara Kota Parepare;

Dikembalikan kepada M. Achmadi Natsir, S.H. Alias Adi;

• Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris atas nama I Combali memberikan kuasa kepada Damiah yang dibuat oleh Icombali yang dibenarkan oleh Kepala Desa Mattirotasi pada tanggal 01 Juli 2019 dan dikuatkan oleh Camat Watang Pulu tanggal 01 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
• Fotokopi Surat Keterangan Pemberian atas nama I Combali sebagai Pihak Pertama dan Damiah sebagai Pihak Kedua yang dibuat pada tanggal 19 Agustus 2019 dengan disaksikan oleh La Tumme dan Lakarellang, yang telah disahkan di Notaris Kota Parepare Bustan, S.H., M.Kn pada tanggal 09 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
• Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor : 141/000/439/DMT/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 13 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
• Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Lagolla tanggal 01 Juli 2019 yang dibenarkan oleh Kepada Desa Mattirotasi Nomor : 141/000/345/DMT/2019 tanggal 01 Juli 2019 dan dikuatkan oleh Camat Watang Pulu Nomor : 137.460/79/WP-VII/2019 tanggal 01 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
• Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2019 NOP : 73.72.010.010.005-0101.0 atas nama Wajib Pajak Becce Golla, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
• Fotokopi Kartu Keluarga No. 7314032706190001 tanggal 27 Juni 2019 atas nama kepala keluarga LATUMME, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
• Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 7314032009/SURKET/02/270619/0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
• Tetap Terlampir dalam berkas perkara nomor : 85/Pid.B/2022/PN Pre;

1. 6. Membebankan kepada Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);