Putusan PN GIANYAR
87/Pdt.G/2022/PN Gin

Putusan PN GIANYAR Nomor 87/Pdt.G/2022/PN Gin
Tanggal 7 September 2022 — Penggugat melawan Tergugat

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 13 Desember 2018 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-14122018-0004 tertanggal 14 Desember 2018 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Praneel Prajapathi Santosh, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 8 Januari 2020, sesuai kutipan akta kelahiran nomor 5104-LU-04022020-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Gianyar tertanggal 10 Januari 2022 berada di pihak Penggugat sebagai ayah kandungnya, dengan ketentuan Penggugat tidak menghalang-halangi Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk menengok dan memberikan kasih sayang kepada Anak tersebut;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gianyar) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;

DALAM REKONVENSI

• Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp561.000,00(Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);