Putusan PN KUPANG
218/Pdt.G/2021/PN Kpg

Putusan PN KUPANG Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Kpg
Tanggal 11 Agustus 2022 — Penggugat:
ALBERT WILSON RIWUKORE, SH
Tergugat:
1.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT CHRISTA JAYA PERDANA
2.RACHMAT, SE

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

• Menolak Eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

• Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Dalam Eksepsi :

• Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Badan Hukum yang menjalankan Bisnis Perbankan;
3. Menyatakan Hukum Bahwa Turut Tergugat Rekonvensi adalah Debitur pada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan hukum bahwa Turut Tergugat Rekonvensi masih mempunyai hutang kredit yang belum dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan hukum bahwa pada tahun 2015 Turut Tergugat Rekonvensi yang mengajukan penambahan kredit dengan menjaminkan SHM No. 368/Kel. Oebufu dengan Luas 1.986 m2. Sebagaimana Perjanjian Kredit No. 275 B/PK-CJP/XII/2015, Tanggal 16 Desember 2015;
6. Menyatakan hukum bahwa sah dan berharga Perjanjian Kredit No. 275 B/PK-CJP/XII/2015, tertanggal 16 Desember 2015;
7. Menyatakan sah dan berharga Agunan SHM No. 368/Kel. Oebufu dengan Luas 1.986 m2;
8. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan order dari Penggugat Rekonvensi tertanggal 16 Desember 2015, dan hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga Addendum Perjanjian Kredit Nomor 275D/PK-CJP/VI/2016, tertanggal 21 Juni 2016, terhadap 18 SHM yang telah dipecahkan dari SHM No. 368/Kel. Oebufu.
10. Menyatakan hukum bahwa 18 SHM yang didalamnya ada 9 SHM objek sengketa yang telah diserahkan Tergugat rekovensi kepada Turut Tergugat rekonvensi adalah agunan milik Penggugat Rekonvensi;
11. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai dengan tidak melakukan Perikatan Hak Tanggungan atas 15 SHM yang didalamnya ada 9 SHM objek sengketa yang telah diserahkan kepada Turut Tergugat rekonvensi;
13. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan hak tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku harus bertanggung jawab atas 9 SHM objek sengketa yang telah diserahkan kepada Turut Tergugat rekonvensi;
14. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI :

• Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat II konvensi/Turut Tergugat rekonvensi untuk secara tanggung-renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 905.000.00 (Sembilan ratus lima ribu rupiah);