Putusan PN MAKASSAR
46/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks

Putusan PN MAKASSAR Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 6 Februari 2018 — Penuntut Umum:
ULFA AMINUDDIN, SH., MH
Terdakwa:
ABDUL HAKIM ISHACK, S.Pi

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hakim Ischak, S.Pi., tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Abdul Hakim Ischak, S.Pi., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalamdakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   1. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Kerja Nomor Kontrak : 523/ SP/1330/IX/2014 tanggal 29 September 2014;
   2. 2 (dua) Lembar foto copy surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 523/SK/649/II/2014 tanggal 05 Februari 2014 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa barang/jasa Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Takalar;
   3. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 523/BAPP/2229/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014;
   4. 1 (satu) Lembar foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dengan nomor SPPT PBB P2 : 072252 tanggal 01 April 2015;
   5. 1 (satu) Lembar foto copy siamana Nomoro 42;
   6. 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik atas nama DORAHMAN DAENG NAMBUNG dengan No. 555. Tanggal 07 Oktober 2004.
   7. 2 (dua) Lembar Asli Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 07/SPKS/SM/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 antara sdri. BAKHRINA selaku Direktris CV. WANDHY DWIPUTRA dengan Sdr. ARDIANSYAH ABIDIN, SE. Selaku Kontraktor;
   8. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bakhrina sebesar Rp. 320.143.000,- (tiga ratus dua puluh juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran uang muka pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway Kab. Takalar sesuai kesepakatan bersama yang diterima oleh Ardiansyah Abidin, SE. dengan nomor cek : CF 473426 (Bank Sulselbar) tanggal 8 Oktober 2014;
   9. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bakhrina sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran sisa uang muka pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway Kab. Takalar sesuai kesepakatan bersama yang diterima oleh Ardiansyah Abidin, SE. dengan Nomor: CF 473428 (Bank Sulselbar) tanggal 8 Oktober 2014.
   10. 1 (satu) Lembar Kwitansi Asli dari Bakhrina sebesar Rp. 353.895.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran termin I pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway Kab. Takalar sesuai kesepakatan bersama dengan Nomor : CF 473443 (Bank Sulselbar) tanggal 16 Desember 2014;
   11. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2174/SP2D/2014 tanggal 08 Oktober 2014 untuk keperluan Pembayaran uang muka (30 %) dari nilai kontrak pada Pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway (DAK) yang terdiri dari :

• Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014;
• Berita Acara Pembayaran;
• Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak;
• Surat Perintah Kerja.
  • 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3113/SP2D/2014 tanggal 11 Desember 2014 untuk keperluan Pembayaran Termin I Pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway (DAK) yang terdiri dari :

• Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014;
• Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
• Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
• Rekapitulasi Laporan Bobot Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Docking/Slipway;
• Pekerjaan Tambah Kurang CCO;
• Berita Acara Pembayaran;
• Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
• Surat Perintah Kerja.
  1. 1 (satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3641/SP2D/2014 tanggal 22 Desember 2014 untuk keperluan Pembayaran 100 % Pekerjaan Perencanaan Pengembangan PPi Boddia (Pemb. Docking/Slipway) yang terdiri dari :

• Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2014;
• Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan;
• Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
• Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
• Berita Acara Pembayaran;
• Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
• Surat Perintah Kerja.
  • 1 (satu) Rangkap Foto Copy Penyampaian Draft Lembaran Temuan Pemeriksaan Tahap I oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 13/ LKPD-TAKALAR/04/2015 tanggal 29 April 2015.
  • 1 (satu) Lembar Asli Surat Pernyataan Pencabutan Keterangan kami dalam berita acara pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Takalar yang menyatakan bahwa kami memindahkan lokasi Doking/Slipway dari PPI Boddia ke Dusun Galesong Desa Galesong Kota atas Permintaan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar oleh H. NASARUDDIN, SP.,MM. tanggal 05 November 2015.
  • 1 (satu) Rangkap Foto Copy Keputusan Bupati Takalar Nomor : 821.2/524/BKPPD/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Pemerintah Kab. Takalar;
  • 1 (satu) Rangkap Asli Keputusan Bupati Takalar Nomor : 94 tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Kab. Takalar.
  • 2 (dua) Lembar Asli berita Acara Pemanfaatan Lahan Nomor : 523/357/09/2014;
  • 1 (satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Docking (Slipway) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Juku Lamuru dengan Nomor : 523/356/Perjanjian/TKP/X/2014.
  • 1 (satu) lembar foto copy Usulan Pembebasan Lahan Docking/Shiplyway;
  • 1 (satu) lembar Asli Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor : 523/SK/37/I/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Takalar Tahun Anggaran 2014.

Dipergunakan didalam perkara atas nama terdakwa Najib Kasim.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).