Putusan PN MAKASSAR
111/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mks

Putusan PN MAKASSAR Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mks
Tanggal 30 Maret 2017 — Penuntut Umum:
MUH. ZAHROEL RAMADHANA, S.H.
Terdakwa:
BAHARUDDIN, S.E alias BAHAR Bin MUHAMMAD HUSAINI

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN, SE. alias BAHAR Bin MUHAMMAD HUSAINI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebutdari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN, SE. alias BAHAR Bin MUHAMMAD HUSAINI tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHARUDDIN, SE. alias BAHAR Bin MUHAMMAD HUSAINI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar : Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 299.285.714,29;- (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah dua puluh sembilan sen), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terpidana tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan;
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan agar terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara.
8. Menetapkan barang bukti berupa :
   1. 1 (satu) Rangkap Dokumen Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PLDPM) Tahun 2009.

1. 1 (satu) Rangkap Dokumen Petunjuk Teknis (JUKNIS) kegiatan P-LDPM Tahun 2011.
2. 1 (Satu) Rangkap foto copy Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2009, dengan nomor pengesahan : 4432.0/018-11.3/XXIII/2009, tanggal 31 Desember 2008.
3. 1 (Satu) Rangkap foto copy Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2009, dengan nomor pengesahan : 2019/018-11.3/XXIII/2010, tanggal 31 Desember 2009.
4. 1 (satu) Lembar Rekomendasi tentang pencairan dana Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
5. 1 (satu) Rangkap Dokumen Akta Jual Beli, nomor : 18/AJB/3/KGR/VII/2009.
6. 1 (satu) Rangkap Denah Perencanaan pembangunan gudang
7. 1 (satu) Rangkap Dokumen Petunjuk Teknis (JUKNIS) Penyaluran Dana BLM-PUAP Tahun 2008.
8. 1 (satu) Rangkap Dokumen Petunjuk Teknis (JUKNIS) Verifikasi dan Penyaluran dana PUAP Tahun 2011.
9. 1 (satu) Rangkap Usulan Calon Gapoktan Penerima PUAP tahun 2010, nomor : 520/259/BP3KP/IV/2010, tanggal 9 April 2010.
10. 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Keputusan Menteri Pertanian, Nomor : 2838/Kpts/CT.140/8/2010, tanggal 13 Agustus 2010, tentang Penetapan Desa dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahap Kesatu Tahun Anggaran 2010.
11. 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat Keputusan Bupati Soppeng, Nomor : 365/VIII/2008, Tanggal 28 Agustus 2008, tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dalam lingkup Kabupaten Soppeng.
12. 1 (satu) Rangkap Peraturan Bupati Soppeng, Nomor : 31/PER-BUP/IX/2008, tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada badan Pelaksana Penyuluh Pertanian dan Ketahana Pangan Kabupaten Soppeng.
13. 1 (satu) Rangkap Data perkembangan dana Gapoktan Tahun 2008 ? 2012 di Kabupaten Soppeng.
14. 1 (satu) Lembar Rekomendasi pencairan, nomor : 045.2/06/BP3KP/I/2011, tanggal 20 Januari 2011, sebesar Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).
15. 1 (satu) Lembar Rekomendasi pencairan, nomor : 045.2/015/BP3KP/I/2011, tanggal 1 Februari 2011, sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah).
16. 1 (satu) Rangkap Dokumen Surat keputusan (SK) Kepala Desa Ganra dengan nomor : 07/KPTS-DGR/I/2009, tanggal 5 januari 2009, tentang Pembentukan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Ganra.
17. 1 (satu) lembar Permohonan pencairan dana PUAP, tanggal 13 Januari 2010.
18. 1 (satu) Rangkap Rekomendasi untuk pencairan dana PUAP tahap I (Pertama) dengan Nomor : 08/BPP-KGR/I/2011, tanggal 17 Januari 2011.
19. 1 (satu) Rangkap Dokumen laporan penyaluran dana (PUAP) ke Kelompok Tani Gapoktan Ganra.
20. 1 (satu) Rangkap Laporan Pertanggungjawaban Dana PUAP, pada rapat anggota tahunan (RAT) tahun 2012.
21. 1 (satu) Rangkap Laporan Bulanan Gapoktan Ganra Kabupaten Soppeng, untuk kegiatan Penguatan-LDPM.
22. 1 (satu) Rangkap Buku Kas Umum Gapoktan Ganra untuk Kegiatan Penguatan-LDPM.
23. 1 (satu) Berkas pencairan dana bantuan sosial kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan ? LDPM) Tahun 2009, yang berisi :
    • Rencana Usaha Gapoktan kegiatan Penguatan ? LDPM 2009.
    • Rincian Rencana Usaha Gapoktan Kegiatan Penguatan ? LDPM TA 2009.
    • Rekaputulasi Rencana Usaha Gapoktan.
    • Surat Perjanjian Kerja Sama, Nomor : 910/160/A3/IX/2009, antara Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Gapoktan Ganra, tentang Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan ? LDPM).
    • Kuitansi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
    • Berita Acara Pembayaran, dengan nomor : 950/561.4/A3/X/2009, Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
    • Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Dana Bantuan Sosial Penguatan ? LDPM.
    • Surat Pernyataan Ketua Gapoktan Ganra Lelaki BAHARUDDIN, SE.
    • Ringkasan Surat Perjanjian Kerja Sama.
    • Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, Nomor : 520/110/SK/VII/2009, tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Dan petugas Pendamping Sebagai pelaksana Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan ? LDPM) Penerima Dana Bansos Tahun Anggaran 2009.
    • Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, nomor : 520/110/SK/VII/2009, Tanggal 27 Juli 2009.
24. 1 (satu) Berkas Dokumen pencairan dana bansos P-LDPM (Tahap Pengembangan) Tahun 2010, Gapoktan Ganra Kabupaten Soppeng, yang berisi:
    • Daftar Berkas Pencairan Dana Bansos P-LDPM Gapoktan Tahap Pengembangan Tahun 2009.
    • Rincian Rencana Usaha Gapoktan (RUG) Tahap Pengembangan.
    • Ringkasan Rencana Usaha Gapoktan Tahap Pengembangan Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2010.
    • Rekapitulasi Rencana Usaha Gapoktan Tahap Pengembangan.
    • Kuitansi Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
    • Surat Perjanjian Kerja Sama, Nomor : 520/163.3/SPK/A3/IX/BKPD, antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Gapoktan Ganra (Tahap Pengembangan) tentang Bantuan Sosial Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM).
    • Ringkasan Surat Perjanjian Kerjasama.
    • Berita Acara Pembayaran Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
    • Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Dana Bantuan Sosial P-LDPM.
    • Surat Pernyataan Ketua Gapoktan Ganra Lelaki BAHARUDDIN, SE.
    • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
    • Surat Keputusan Kepala badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 978/161/SK/A3/IX/BKPD, tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Dana Bansos Tahap Pengembangan (Tahap I) pada Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010.
25. Daftar Nama Gapoktan Penerima Dana Bansos Tahap Pengembangan (Tahap I) pada Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010.
26. 1 (satu) Rangkap foto copy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2010, dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010, Nomor : 0011/018-01.1/-/2010, Tanggal 31 Desember 2009, untuk pelaksaaan kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP).

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng melalui Saksi Ir. ANDI ZULKIFLI, M.Si Bin HAJI ANDI MAKKARAKA.

1. Membebankan kepadaTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).