Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA
161/Pid.Sus/2022/PN Sak

Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 161/Pid.Sus/2022/PN Sak
Tanggal 3 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
MARIA PRICILIA SILVIANA, SH
Terdakwa:
SELAMAT RAHARJO bin PONIRIN

1. Menyatakan terdakwa Selamat Raharjo bin Ponirin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Menduduki kawasan hutan secara tidak sah? sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/Kpts-II/93 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. RAPP tanggal 27 Februari 1993;
• 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. 137/Kpts-|/1997tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 281/Kpts-I/1993 tanggal 27 Mei 1993 tentang Penangguhan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS-I/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT RAPP dan Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS- I/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. RAPP, sepanjang menyangkut luas areal, tanggal 10 Maret 1997;
• 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.356/Menhut-I//2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor.130/KPTS-||/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 Jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 137/KPTS-(/1997 tanggal 10 Maret 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri di Prov. Riau kepada PT. RAPP, tanggal 1 Oktober 2004;
• 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Kehutanan Nomor. SK.327/Menhut-I/2009 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS-/I/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Penguasahaan Hutan Tanaman industri kepada PT. RAP, tanggal 12 Juni 2009;
• 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.180/Menhut-1/2013 tentang Perubahan keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS-|/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Riau Andalan Pulp And Paper tanggal 21 Maret 2013;

Dikembalikan kepada PT. Riau Andalan Pulp and Paper selaku pemegang hak pengelolaan yang sah;

• 1 (satu) rangkap surat asli SKT nomor: 611/SKRPT/I/2004 atas nama Wati Siburian yang diterbitkan oleh Kepala Desa Dayun;
• 1 (sat) rangkap foto copy SKGR nomor: 19/SKGR/2008 atas nama Wati Siburian (pihak pertama) dan Yuni Larasati Siburian (pihak kedua) diterbitkan oleh Camat Dayun;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);