Putusan PT BANDA ACEH
68/PDT/2021/PT BNA

Putusan PT BANDA ACEH Nomor 68/PDT/2021/PT BNA
Tanggal 19 Agustus 2021 —Pembanding/Terbanding/Tergugat I : Hamdani Husein Diwakili Oleh : fatchullah,S.H.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : Nurdin M. Husein Diwakili Oleh : fatchullah,S.H.
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : Muhammad Diwakili Oleh : fatchullah,S.H.
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat II : Nadia S.H., M.Kn Diwakili Oleh : Abd. Rahman Ahmad, S.H
Terbanding/Penggugat I : Nurmala Diwakili Oleh : SAIFUDDIN, SH
Terbanding/Penggugat II : Nasrullah Diwakili Oleh : SAIFUDDIN, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : Mukhsin S.H Diwakili Oleh : Muhammad Yusuf,SH bin Ibrahim
Terbanding/Turut Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq Kanwil BPN Provinsi Aceh Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar

MENGADILI:

? MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING I, II, III SEMULA TERGUGAT I, II, III DAN PEMBANDING IV SEMULA TURUT TERGUGAT I TERSEBUT.

? MEMPERBAIKI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JANTHO TANGGAL 28 APRIL 2021 NOMOR 23/PDT.G/2020/PN.JTH YANG DIMOHONKAN BANDING SEPANJANG MENGENAI DALAM AMAR PUTUSAN PETITUM KE 6 SEHINGGA SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

• MENOLAK EKSEPSI TURUT TERGUGAT II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. MENGABULKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT SEBAGIAN;
2. MENYATAKAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 424 TANGGAL 27 DESEMBER 2007 DAN SURAT UKUR NO. 26/007 TANGGAL 27 DESEMBER 2007 TERHADAP SEBIDANG TANAH SELUAS 126 M2 YANG TERLETAK DI DESA LAM HASAN KECAMATAN PEUKAN BADA KABUPATEN ACEH BESAR ATAS NAMA PENGGUGAT I ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT I;
3. MENYATAKAN PERBUATAN TERGUGAT I YANG MENJUAL OBJEK PERKARA KEPADA TERGUGAT II ADALAH SUATU MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
4. MENYATAKAN AKTA JUAL BELI NO. 796/2016 TANGGAL 03/08/2016 ANTARA TERGUGAT I DENGAN TERGUGAT II DAN AKTA JUAL BELI NO. 749/2019 ANTARA TERGUGAT II DENGAN TERGUGAT ILL YANG YANG KEDUA AKTA TERSEBUT DIBUAT OLEH TURUT TERGUGAT II ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
5. MENYATAKAN PROSES BALIK NAMA ATAS SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 424 ATAS NAMA PENGGUGAT I KEPADA TERGUGAT II DAN TERGUGAT II KEPADA TERGUGAT ILL YANG DILAKUKAN OLEH PARA TURUT TERGUGAT ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;
6. MENGHUKUM PEMBANDING III SEMULA TERGUGAT III UNTUK MENGEMBALIKAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 424 TANGGAL 27 DESEMBER 2007 DAN SURAT UKUR NO. 26/2007 TANGGAL 27 DESEMBER 2007 KEPADA PARA PENGGUGAT.
7. MENGHUKUM PARA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOOM) SEJUMLAH RP. 100.000,00 (SERATUS RIBU RUPIAH) PER HARINYA KEPADA PARA PENGGUGAT TERHITUNG SEJAK PUTUSAN PERKARA INI BERKEKUATAN HUKUM TETAP JIKA PARA TERGUGAT LALAI DALAM MENJALANKAN PUTUSAN DALAM PERKARA INI;
8. MENGHUKUM TERGUGAT I UNTUK MENERIMA PEMBAYARAN UANG SEJUMLAH RP.30.000.000,00 (TIGA PULUH JUTA RUPIAH) SEBAGAI PELAKSANAAN KEWAJIBAN DARI PARA PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I DAN MENERIMA PEMBAYARAN BUNGA PERTAHUN SEBESAR 6% (ENAM PERSEN) DARI RP 30.000.000,00 (TIGA PULUH JUTA RUPIAH) SEJAK TANGGAL 6 MEI 2016 SAMPAI DENGAN PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP DARI PARA PENGGUGAT;
9. MENGHUKUM PEMBANDING I, II, III SEMULA TERGUGAT I, II, III DAN PEMBANDING IV SEMULA TURUT TERGUGAT I UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING SECARA TANGGUNG RENTENG DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);
10. MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT SELAIN DAN SELEBIHNYA;

MENGADILI:

? Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III semula Tergugat I, II, III dan Pembanding IV semula Turut Tergugat I tersebut.

? Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 28 April 2021 Nomor 23/Pdt.G/2020/PN.Jth yang dimohonkan banding sepanjang mengenai dalam amar putusan petitum ke 6 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

• Menolak eksepsi Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sertifikat Hak Milik No. 424 Tanggal 27 Desember 2007 dan Surat Ukur No. 26/007 tanggal 27 Desember 2007 terhadap sebidang Tanah seluas 126 M2 yang terletak di Desa Lam Hasan Kecamatan peukan Bada Kabupaten Aceh besar atas nama Penggugat I adalah sah milik Penggugat I;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual objek perkara kepada Tergugat II adalah suatu melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Akta Jual Beli No. 796/2016 Tanggal 03/08/2016 antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Akta Jual Beli No. 749/2019 antara Tergugat II dengan Tergugat Ill yang yang kedua akta tersebut dibuat oleh Turut Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan proses balik nama atas sertifikat Hak Milik No. 424 atas nama Penggugat I kepada Tergugat II dan Tergugat II kepada Tergugat Ill yang dilakukan oleh Para Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Pembanding III semula Tergugat III untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 424 tanggal 27 Desember 2007 dan surat Ukur No. 26/2007 tanggal 27 Desember 2007 kepada Para Penggugat.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) per harinya kepada Para Penggugat terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap jika para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I untuk menerima pembayaran uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai pelaksanaan kewajiban dari Para Penggugat kepada Tergugat I dan menerima pembayaran bunga pertahun sebesar 6% (enam persen) dari Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) sejak tanggal 6 Mei 2016 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap dari Para Penggugat;
9. Menghukum Pembanding I, II, III semula Tergugat I, II, III dan Pembanding IV semula Turut Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding secara tanggung renteng ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;