Putusan PN PARE PARE
2/Pdt.G.S/2020/PN Pre

Putusan PN PARE PARE Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Pre
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat:
Hj. Andi Sutrayani
Tergugat:
Hj. Suriana

Menimbang, bahwa selain surat gugatan tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah juga melampiran bukti permulaan berupa surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa setiap perkara Gugatan Sederhana sebelum hakim menetapkan Penetapan Hari Sidang, harus terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkara yang diajukan tersebut apakah termasuk gugatan sederhana atau tidak melalui pemeriksaan pendahuluan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca surat gugatan tersebut dengan dihubungkan dengan surat bukti permulaan berupa surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 29 Januari 2019 diperoleh kesimpulan sebagai berikut ?Bahwa pada klausul perjanjian tersebut disebutkan bahwa ?sertifikat tersebut saat ini sedang dalam jaminan pada Bank Danamon Parepare dan Pihak kedua berhak mengeluarkan sertifikat tersebut tanpa ada pihak yang keberatan?;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Posita ke-11 yaitu ?Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan,menghabiskan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini,maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat,dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 105 M2 (seratus lima meter persegi) sertifikat Hak milik Nomor : 01300/Bukit Indah,yangterletak di Kelurahan Bukit Indah,Kecamatan Soreang,Kota Parepare,Propinsi Sulawesi Selatan? dan Petitum ke-3 yaitu ?Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag)yang diletakkan diatas tanah dan bangunan dengan sertifikat hak Milik Nomor : 01300/Bukit Indah,yang terletak di Kelurahan Bukit Indah,Kecamatan Soreang,Kota Parepare,Propinsi Sulawesi Selatan atas namaTergugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan ?Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama?;

Menimbang, bahwa berdasarkan klausul perjanjian tersebut dikaitan dengan posita ke-11 dan petitum ke-3, maka terdapat pihak lain yang memiliki keterkaitan antara Tergugat dengan Bank Danamon, dimana obyek jaminan yang dimaksud masih berada dalam jaminan di bank Danamon, sementara Penggugat dengan Tergugat terdapat kepentingan yaitu adanya hutang piutang, sehingga berdasarkan uraian tersebut terdapat perbedaan kepentingan hukum antara Penggugat, Tergugat dan Bank Danamon oleh karenanya gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sehingga hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 11 ayat (3) 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Pre dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.