- Pendaftaran;
- Pemeriksaan kelengkapan gugatan Sederhana;
- Penetapan Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti;
- Pemeriksaan Pendahuluan;
- Penetapan Hari Sidang dan pemanggilan Para Pihak;
- Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- Pembuktian; dan
- Putusan;
- Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN Arm dari register perkara;
- Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN Arm |
|
Nomor | 57/Pdt.G.S/2022/PN Arm |
Tingkat Proses | Pertama |
Klasifikasi |
Perdata |
Kata Kunci | Wanprestasi |
Tahun | 2022 |
Tanggal Register | 26 Oktober 2022 |
Lembaga Peradilan | PN AIRMADIDI |
Jenis Lembaga Peradilan | PN |
Hakim Ketua | Hakim Tunggal Rizka Fakhry Alfiananda |
Hakim Anggota | Hakim Tunggal Rizka Fakhry Alfiananda |
Panitera | Panitera Pengganti Silvana Matto |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | DISMISSAL |
Catatan Amar |
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas; Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan perihal sederhana atau tidaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan khususnya perihal para pihak yang didudukkan dalam gugatan; Menimbang, bahwa setelah mencermati identitas para pihak dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat merupakan LODEWIJK H. KANGIRAS, S.H. yang merupakan Advokat atau Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kelurahan Singkil I Lingkungan VI Kecamatan Singkil Kota Manado. Kemudian setelah mencermati dalil-dalil posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menemukan nama FELISIA J. PAPARANG. Berdasarkan dalil-dalil posita gugatan tersebut pada pokoknya FELISIA J. PAPARANG merupakan klien dari LODEWIJK H. KANGIRAS, S.H. merasa dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh MAYTEE R. JACOBUS yaitu penerbitan Surat Keputusan Hukum Tua Desa Darunu Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama FELISIA J. PAPARANG, penyampaian surat keputusan tersebut melalui pengeras suara di Desa Darunu, dan tuduhan telah menggunakan uang pajak desa. Dengan demikian, pada dasarnya yang memiliki kepentingan berdasarkan dalil-dalil posita gugatan tersebut bukanlah LODEWIJK H. KANGIRAS, S.H. namun adalah FELISIA J. PAPARANG. LODEWIJK H. KANGIRAS, S.H. hanya bertindak sebagai kuasa hukum dari FELISIA J. PAPARANG dalam mengajukan gugatan terhadap MAYTEE R. JACOBUS tersebut sebagaimana tercantum jelas dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal September 2022. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka seharusnya pihak yang didudukkan sebagai Penggugat adalah FELISIA J. PAPARANG dan bukanlah LODEWIJK H. KANGIRAS, S.H. selaku kuasa hukumnya; Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan gugatan sederhana ataukah tidak; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, penyelesaian gugatan sederhana meliputi beberapa tahapan sebagai berikut: Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim memeriksa materi gugatan gugatan sederhana berdasarkan syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, antara lain: Pasal 3 (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nlai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau b. sengketa hak atas tanah; Pasal 4 (1) Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali kepentingan hukum yang sama; (2) Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana; (3) Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama; (3a) Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat; (4) Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat; Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3), apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat; Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya, FELISIA J. PAPARANG yang beralamat di Desa Darunu Jaga VI Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara telah menunjuk LODEWIJK H. KANGIRAS, S.H. yang merupakan Advokat atau Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kelurahan Singkil I Lingkungan VI Kecamatan Singkil Kota Manado sebagai kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Pada dasarnya hal tersebut diperbolehkan jika dalam persidangan nanti FELISIA J. PAPARANG datang sendiri dengan didampingi oleh kuasa hukumnya tersebut. Namun jika FELISIA J. PAPARANG tidak datang dan hanya kuasa hukumnya saja yang datang, maka kondisi tersebut telah menyalahi ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (3a), dan ayat (4) sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Jika kondisi tersebut terjadi, maka gugatan dalam perkara a quo tidak lagi dapat disebut sebagai gugatan sederhana; Menimbang, bahwa kemudian setelah mencermati seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim berpendapat tuntutan ganti kerugian materiil yang didalilkan oleh Penggugat disebabkan karena adanya penerbitan Surat Keputusan Hukum Tua Desa Darunu Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama FELISIA J. PAPARANG. Konstruksi kausalitas tersebut menurut Hakim merupakan sengketa perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaaad). Sengketa perbuatan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana peraturan Mahkamah Agung tersebut, lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan register perkara nomor 63/G/2021/PTUN Mnd dan gugatan tersebut telah dikabulkan melalui putusan tertanggal 28 April 2022. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar melalui putusan nomor 97/B/2022/PTUN Mks tertanggal 10 Agustus 2022. Berdasarkan dalil Penggugat tersebut, Hakim berpendapat seharusnya Penggugat turut mendalilkan tuntutan ganti kerugian pada gugatan yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Manado tersebut dan bukan diajukan tersendiri melalui gugatan sederhana sebagaimana dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan adanya gugatan immateriil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa yang didalilkan dalam posita gugatan Penggugat. Memang kerugian immateriil tersebut jika diakumulasikan dengan kerugian materiil hanya sebesar Rp481.120.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan masih memenuhi nilai gugatan maksimal yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun perlu dipahami bahwa gugatan sederhana tidak ditujukan untuk menuntut kerugian immateriil namun hanya untuk menuntut kerugian materiil. Hal ini ditegaskan oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanayang menyatakan ?Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nlai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)?; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, Hakim berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka perkara nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN Arm harus dicoret dari register perkara; Memperhatikan, ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENETAPKAN: Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 27 OKTOBER 2022, oleh RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 57/Pdt.G.S/2022/PN Arm tanggal 26 Oktober 2022, dengan dibantu oleh SILVANA MATTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut. |
Tanggal Musyawarah | 27 Oktober 2022 |
Tanggal Dibacakan | 27 Oktober 2022 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada