Putusan PN TARAKAN
3/Pdt.G.S/2022/PN Tar

Putusan PN TARAKAN Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Tar
Tanggal 27 Oktober 2022 —Penggugat:
AZIZ BADAR
Tergugat:
AMRIL

Menimbang, bahwa Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 06/DJU/PS 01/2015 Tentang Formulir, SOP dan Register Induk Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, yang mana tujuan dari Surat Edaran tersebut adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana didalam Surat Edaran tersebut terdapat formular gugatan sederhana yang digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan sederhana di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana terdapat perubahan yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan tetapi perubahan tersebut tidak membatalkan/menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Gugatan Penggugat No.3/Pdt.G.S/2022/PN Tar secara saksama, meneliti dan mempelajari gugatan a quo, dimana surat gugatn yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak sesuai dengan format standar yang telah ditentukan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum dan hanya terdapat lampiran bukti berupa Kartu Tanda Penduduk an. Aziz Badar yang belum dilegalisasi, dan ternyata juga berbeda dengan nama Penggugat di dalam surat gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat serta Penggugat tidak mengajukan bukti surat lainnya yang sudah di legalisasi yang dapat menjadi acuan seorang Hakim untuk menilai sederhana atau tidaknya pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpendapat gugatan tersebut terdapat ketidak sesuaian/tidak memenuhi syarat forman dalam pengajuan Gugatan Sederhana sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum nomor 06/DJU/PS 01/2015 Tentang Formulir, SOP dan Register Induk Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, sehingga tidak memenuhi syarat formal dari Gugatan Sederhana maka sudah sepatutnya untuk dicoret dari register perkara perdata gugatan sederhana yang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo telah dicoret dalam register perkara dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sedangkan sisa panjar biaya perkara aquo , harus dikembalikan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2008 tentang Pengembalian Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum diatas dengan tujuan untuk menghindari putusan yang sia-sia atau non executable (tidak dapat dieksekusi), maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formal dari Gugatan Sederhana sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Juncto Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum nomor 06/DJU/PS 01/2015 Tentang Formulir, SOP dan Register Induk Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dari Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan untuk mencoret perkara No. 3/Pdt.G.S/2022/PN Tar dalam register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pengembalian sisa panjar biaya perkara aquo kepada Penggugat;