Putusan PN ROKAN HILIR
386/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 386/Pid.Sus/2022/PN Rhl
Tanggal 1 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
1.ABU ABDURRACHMAN, S.H.
2.JUPRI WANDY BANJARNAHOR, SH
Terdakwa:
YOUSHAA Bin NUR MOHAMMAD Alias M YUSUF

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Youshaa bin Nur Mohammad alias M Yusuf tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

• E-KTP atas nama M. Yusuf dengan NIK 1407071010800004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 6 Januari 2021;
• Kartu Keluarga atas nama M. Yusuf Nomor 1407070212200002 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 7 April 2021;
• Akta Kelahiran atas nama M. Yusuf dengan Nomor 1407-LT-22022021-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir tanggal 23 Februari 2022;

Dikembalikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;

• Kutipan Akta Nikah Nomor 007/07/1/2021 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sinaboi Kabupaten Roka Hilir;

Dikembalikan kepada Saksi Samsidar;

• 1 (satu) Surat Keterangan Pencari Suaka UNHCR atas nama Youshaa bin Nur Mohammad Nomor 354-19C13781;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

• 1 (satu) unit telpon seluler merek ITEL L6502 Nomor Seri: 0609033312V000991;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).