Putusan PN BALIKPAPAN
310/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Bpp
Tanggal 24 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
JOHANSEN S. PARLINDUNGAN, SH
Terdakwa:
SAYYID MUHAMMAD RIFAI Bin Alm KHALIL

MENGADILI:

Menyatakan Terdakwa SAYYID MUHAMMAD RIFAI Bin Alm KHALIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, perbuatan dilakukan secara berlanjut?;
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAYYID MUHAMMAD RIFAI Bin Alm KHALIL dengan pidana Penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar Baju kaos lengan panjang warna merah Abu-abu terdapat logo merah di sisi kiri depan atas milik anak ANASTASIA ANDINI PUTRI AGUSTINA;
1 (satu) lembar pakaian gamis warna hijau milik anak ANASTASIA ANDINI PUTRI AGUSTINA;
1 (satu) Hoodie Warna hitam milik anak ANASTASIA ANDINI PUTRI AGUSTINA;
1 (satu) lembar celana legging Panjang warna putih bermotif gambar kartun Winnie The Pooh. Milik anak ANASTASIA ANDINI PUTRI AGUSTINA;
1 (satu) lembar Gamis warna Hijau milik anak AMALIA PUTERI;
1 (satu) lembar Celana Panjang warna hitam milik anak AMALIA PUTERI;
1 (satu) lembar Sweeter warna pink milik anak AMALIA PUTERI;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) Berkas fotocopy dan legalisir Akta Pendirian Yayasan Umi Salma Ibrahim dari Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah JOHNY SIMON LEFRAN, SH;
4 (Empat) lembar fotocopy dan legalisir daftar Santri Yayasan Umi Salma Ibrahim;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah).