Putusan PN AMLAPURA
246/Pdt.G/2022/PN Amp

Putusan PN AMLAPURA Nomor 246/Pdt.G/2022/PN Amp
Tanggal 14 Desember 2022 — Penggugat melawan Tergugat

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 6 Maret 2007 dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Sidemen sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-08062015-0010 tanggal 8 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan kepada Tergugat untuk hak asuh anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

• Ni Putu Ardiyanti Purnama Sari, lahir di Karangasem pada tanggal 25 Oktober 2007 telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-08062015-0042 tanggal 8 Juni 2015;
• Ni Kadek Ardyantari Putri, lahir di Karangasem pada tanggal 27 November 2009 telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-08062015-0048 tanggal 8 Juni 2015;
• Ni Komang Tiara Septia Ningsih, lahir di Karangasem pada tanggal 1 September 2015 telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5107-LT-28022018-0020 tanggal 1 Maret 2018;

tanpa mengurangi hak dan kewajiban Penggugat sebagai seorang ibu untuk memberikan kasih sayang dan bertemu dengan anak-anaknya tanpa halangan pihak manapun;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);