Putusan PN KENDARI
10/Pid.Pra/2022/PN Kdi

Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN Kdi
Tanggal 22 Nopember 2022 — Pemohon:
FAKHRI, ST Bin DJUMARUDIN
Termohon:
Pos Gakkum LHK Kendari

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan proses penyidikan yang dilakukan Termohon sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.11/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 yang dilakukan tanpa didahului tindakan Penyelidikan yang sah adalah proses penyidikan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik.11/BPPHLHK.3/SW-I/PPNS/8/2022 tanggal 13 Agustus 2022 yang diterbitkan Termohon, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP.11/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022, serta segala surat surat lain beserta turunannya yang dikeluarkan oleh Termohon sehingga Pemohon ditetapkan sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon sebagaimana Surat Ketetapan Nomor : S.Tap.12/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/09/2022 tertanggal 27 September 2022 tentang penetapan Pemohon sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana Kehutanan karena diduga mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf ?a? UU nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) Jo Pasal 36 Angka 17 Pasal 50 ayat (2) huruf ?a? Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang terjadi di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Mandiodo, Kecamatan Molawe, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan surat perintah penangkapan yang diterbitkan oleh Termohon sebagaimana surat Nomor SP.Kap.10/BPPHLHK/.3/SW-1/PPNS/09/2022 tertanggal 27 September 2022 dan Surat Perintah Penahanan sebagaimana surat Nomor : SP.Han.09/BPPHLHK/.3/SW-1/PPNS/09/2022 tertanggal 27 September 2022, yang diterbitkan oleh Termohon, adalah surat yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan penyitaan yang dilakukan Termohon sebagaimana surat perintah penyitaan No. SP.Sita.19/BPPHLHK.3/SW-1/PPNS/8/2022 tertanggal 13 Agustus 2022 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Memerintahkan Termohon atau siapa saja pejabat yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penahanan terhadap diri pemohon untuk membebaskan Pemohon dari dalam tahanan;
8. Memulihkan status Pemohon kedalam keadaan semula;
9. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
10. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.