Putusan PTA SEMARANG
440/Pdt.G/2022/PTA.Smg

Putusan PTA SEMARANG Nomor 440/Pdt.G/2022/PTA.Smg
Tanggal 26 Desember 2022 — Pembanding/Penggugat : SITI MAESAROH binti H.MOH ALI
Terbanding/Tergugat : PADILAH bin MIARTO

MENIMBANG, BAHWA PEMBANDING DALAM PERKARA A QUO ADALAH SEBAGAI PENGGUGAT PADA PENGADILAN AGAMA BANYUMAS DENGAN NOMOR 1223/PDT.G/2022/PA.BMS YANG DIPUTUS PADA TANGGAL 2 NOPEMBER 2022, BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 188 HIR JO. PASAL 61 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989, YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006, DAN PERUBAHAN KEDUA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA JO. PASAL 26 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, ADALAH PIHAK YANG LEGAL UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING DALAM PERKARA A QUO (PERSONA STANDI IN JUDICIO);

MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MEMERIKSA SURAT KUASA KHUSUS PEMBANDING TERNYATA TELAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 123 HIR JO. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 6 TAHUN 1994 TENTANG SURAT KUASA KHUSUS, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MENYATAKAN BAHWA KUASA PEMBANDING MERUPAKAN SUBJEK PEMBERI BANTUAN HUKUM YANG SAH SEHINGGA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DAPAT MENERIMA DAN MEMBERI IZIN KEPADA KUASA PEMBANDING TERSEBUT UNTUK BERACARA DALAM PERKARA A QUO SEBAGAI ADVOKAT PROFESIONAL;

MENIMBANG, BAHWA PEMBANDING MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING PADA TANGGAL 14 NOVEMBER 2022 ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS DIBACAKAN PADA TANGGAL 2 NOVEMBER 2022 YANG DIHADIRI OLEH KUASA PEMBANDING, DENGAN DEMIKIAN PERMOHONAN BANDING TERSEBUT MASIH DALAM TENGGAT MASA BANDING YAKNI DALAM WAKTU 14 HARI SESUAI DENGAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERATURAN PERADILAN ULANGAN, ATAS DASAR ITU, PERMOHONAN BANDING PEMBANDING DAPAT DITERIMA;

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP PERKARA A QUO, MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA SEBELUM MEMERIKSA POKOK PERKARA TELAH BERUSAHA UNTUK MENDAMAIKAN KEDUA BELAH PIHAK BERPERKARA BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN MELALUI PROSES MEDIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 130 HIR JO. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2016 DENGAN MEDIATOR SYARIFAH ISNAENI, S.AG., M.H., NAMUN BERDASARKAN LAPORAN MEDIATOR TANGGAL 23 AGUSTUS 2022 MEDIASI TERSEBUT TIDAK BERHASIL MENCAPAI PERDAMAIAN, OLEH KARENA ITU MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA UPAYA DAMAI TELAH CUKUP, SEHINGGA PEMERIKSAAN PERKARA INI DILANJUTKAN KE TAHAP LITIGASI;

MENIMBANG, BAHWA SETELAH MEMPELAJARI DENGAN SAKSAMA BERKAS PERKARA BANDING YANG TERDIRI DARI SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR 1223/PDT.G/2022/PA.BMS TANGGAL 2 NOPEMBER 2022 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 7 RABIUL AKHIR 1444 HIJRIAH, BERITA ACARA SIDANG, BUKTI-BUKTI, SERTA SURAT-SURAT LAINNYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA TERSEBUT, MEMBERIKAN PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA TERURAI DI BAWAH INI:

MENIMBANG, BAHWA PENGGUGAT MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING TANGGAL 14 NOPEMBER 2022, HINGGA BERKAS DIKIRIM KE PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG DAN DIDAFTAR SEBAGAI PERKARA PEMBANDING TIDAK MENYERTAKAN MEMORI BANDINGNYA, YANG DIHARAPKAN DENGAN MEMORI BANDINGNYA DAPAT MENGUNGKAP DAN MENYAMPAIKAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN YANG TELAH DIJATUHKAN ATAS PERKARANYA, SESUAI PASAL 11 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERATURAN PERADILAN ULANGAN MENENTUKAN BUKAN MENJADI SYARAT FORMIL DALAM MENGAJUKAN UPAYA BANDING, KARENANYA PEMERIKSAAN ATAS PERKARA INI DAPAT DILANJUTKAN;

MENIMBANG, BAHWA PENGGUGAT MENDALILKAN GUGAT CERAINYA BAHWA SETELAH PERNIKAHANNYA DENGAN TERGUGAT PADA TANGGAL 3 JANUARI 1996, TERCATAT DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEBASEN, KABUPATEN BANYUMAS MENGAJUKAN TERJADI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT;

1. BAHWA SEMULA RUMAH TANGGA HIDUP RUKUN, NAMUN SEJAK MARET 2019 RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT MULAI GOYAH, SERING TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN DISEBABKAN KARENA TERGUGAT MEMPUNYAI WIL (WANITA IDAMAN LAIN) YANG BERNAMA MIDAH ASAL CILACAP DAN TERGUGAT JUGA BERSIFAT EMOSIONAL DAN SERING BERKATA KASAR KETIKA MARAH, SEPERTI MELEMPAR PERABOTAN RUMAH TANGGA DAN MENARIK BAJU PENGGUGAT HINGGA SOBEK, PERSELISIHAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TERJADI TERUS-MENERUS, HINGGA PUNCAKNYA TERJADI PADA DESEMBER 2021 YANG PADA AKHIRNYA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TERJADI PISAH TEMPAT TINGGAL DARI SEJAK ITU HINGGA SEKARANG;
2. BAHWA RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH TIDAK ADA KEBAHAGIAAN LAHIR DAN BATHIN DAN TIDAK ADA HARAPAN UNTUK KEMBALI MEMBINA RUMAH TANGGA YANG BAIK DAN PERKAWINAN INI TIDAK LAGI MENJADI WADAH UNTUK SALING BERBAGI, SALING MENYAYANGI DAN SALING MEMBANTU SATU SAMA LAIN. PENGGUGAT SUDAH BERUSAHA UNTUK MENGHINDARI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN DENGAN TERGUGAT, DAN PIHAK KELUARGA JUGA SUDAH BERUSAHA UNTUK MERUKUNKAN, NAMUN TIDAK BERHASIL;
3. BAHWA TERHADAP SIKAP PERBUATAN TERGUGAT TERSEBUT, PENGGUGAT LALU MENGGUGAT CERAI TERHADAP TERGUGAT KE PENGADILAN AGAMA BANYUMAS, MENURUT PENGGUGAT TELAH CUKUP MEMENUHI UNSUR ATAU ALASAN PERCERAIAN SEBAGAIMANA DI ATUR PADA PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 9 TAHUN 1975 JO. PASAL 116 HURUF (F) KOMPILASI HUKUM ISLAM;
4. TELAH DIUPAYAKAN DAMAI TIDAK PERNAH RUKUN LAGI, PIHAK KELUARGA KEDUA BELAH PIHAK PERNAH BERUSAHA MERUKUNKAN PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT NAMUN TIDAK BERHASIL;

MENIMBANG, BAHWA TERGUGAT MEMBANTAH DALIL GUGATAN PENGGUGAT, DENGAN MENYATAKAN KONDISI RUMAH TANGGANYA PADA WAKTU TERAKHIR TERJADI KEJADIAN TANGGAL 31 JANUARI 2021, SAYA (TERGUGAT) DI SUMPAH DI HADAPAN KEDUA ORANG TUA DAN ADIK DI RUMAH ORANG TUA DI PEMALANG, LALU DALAM MENJALANI SUMPAH TERNYATA PENGGUGAT KETAHUAN MENJALIN HUBUNGAN DENGAN LAKI LAKI LAIN PADA PERTENGAHAN BULAN NOVEMBER 2021 SEKITAR PUKUL 17.30 PENGGUGAT DI ANTAR LAKI LAKI DENGAN MOBIL YANG DIKETAHUI DAN DIJAWAB SENDIRI OLEH PENGGUGAT MENGAKU BARU PERGI DARI BATURADEN, SEJAK ITU TERGUGAT TINGGAL DI PALEMBANG DAN ISTRI TERGUGAT TINGGAL BARSAMA ANAK-ANAK DI RUMAH, SAYA BERKEBERATAN DENGAN GUGATAN KARENA GUGATAN TERSEBUT 90 PERSEN PALSU, TERGUGAT TIDAK AKAN MENALAK ATAU MENCERAIKAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT HANYA MAU MENGIKUTI ALUR PERMAINAN ISTRI TERGUGAT;

MENIMBANG, BAHWA SELANJUTNYA PENGGUGAT/PEMBANDING DAN TERGUGAT/TERBANDING MASING-MASING TELAH MENGAJUKAN PEMBUKTIAN BERUPA ALAT BUKTI SURAT DAN SAKSI SAKSI, SEBAGAIMANA TERTUANG DAN DIURAIKAN DALAM BERITA ACARA SIDANG PERKARA A QUO;

MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN SEBELUMNYA DIKAITKAN DENGAN BUKTI DARI TERGUGAT YAITU BUKTI T.1 TELAH MENYIMPULKAN BAHWA PENGGUGAT TELAH MENJALIN HUBUNGAN CINTA DENGAN LAKI-LAKI LAIN SEHINGGA ALASAN GUGATAN PENGGUGAT YANG BERTENGKAR SECARA TERUS MENERUS MENURUT MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA ADALAH TIDAK TERBUKTI KARENA PENGGUGAT TIDAK MAMPU UNTUK MEMATAHKAN/MELUMPUHKAN ALAT BUKTI DARI TERGUGAT TERSEBUT, MENURUT MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TIDAK SEPENDAPAT DENGAN KESIMPULAN TERSEBUT DENGAN MENDASARKAN PADA PERNYATAAN TERGUGAT, BUKTI DAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI BERIKUT:

1. BAHWA SAKSI PENGGUGAT BERNAMA MUHAMMAD SULTONI HASAN BASRI BIN H. MUHAMAD ALI DAN SAKSI MUHLISIN BIN MAWARDI DI ATAS SUMPAHNYA KEDUANYA MENYATAKAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT SUDAH TIDAK BISA DIRUKUNKAN LAGI, SUDAH TIDAK SALING BERKOMUNIKASI SECARA BAIK DAN TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBAN DALAM RUMAH TANGGANYA;
2. BAHWA BUKTI T.1 MENUNJUKKAN BAHWA PENGGUGAT TELAH DEKAT DENGAN LAKI- LAKI LAIN SECARA TERANG DIAKUINYA DAN BAHKAN MENYATAKAN TIDAK INGIN KEHIDUPAN RUMAH TANGGANYA DENGAN TERGUGAT LAGI;
3. BAHWA TERGUGAT DENGAN PERNYATAAN TIDAK AKAN MENTALAK ATAU AKAN MENCERAI TERHADAP PENGGUGAT TETAPI TIDAK JUGA ADA PERNYATAAN INGIN MEMBINA RUMAH TANGGANYA LAGI DENGAN PENGGUGAT, TETAPI TERGUGAT MALAH INGIN MENGIKUTI ARAH PERMAINAN ISTERI;
4. BAHWA TERGUGAT JUGA MENYATAKAN PISAH TEMPAT TINGGAL, TERGUGAT DI PALEMBANG DAN PENGGUGAT DI TEMPAT TINGGALNYA DI BANGSA, KEBASEN BANYUMAS. BUKAN MENCOBA MENETRALISIR SUASANA YANG SEDANG KURANG BAIK TETAPI MALAH DIJAUHI DAN DITINGGALKAN;

MENIMBANG, BAHWA DARI FAKTA TERSEBUT DI ATAS MAKA DAPAT DISIMPULKAN BAHWA RUMAH TANGGA YANG SUDAH SEPERTI INI SEBENARNYA TELAH RETAK DAN SUDAH TIDAK ADA IKATAN BATIN LAGI, YANG ADA MALAH SALING INGIN MENYAKITI KARENA HATINYA DIPENUHI DENGAN KEBENCIAN DAN SAKIT HATI;

MENIMBANG, BAHWA SESUAI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERLAKUAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR AGAMA TAHUN 2013 YANG DIMAKSUD DENGAN PERSELISIHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 9 TAHUN 1975 PASAL 19 HURUF (F) ANTARA LAIN ADALAH JIKA SALAH SATU DARI SUAMI ATAU ISTERI SUDAH TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBANNYA DAN SUDAH TIDAK BISA DIDAMAIKAN LAGI. DENGAN DEMIKIAN MAKA KEADAAN RUMAH TANGGA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH MEMENUHI UNSUR PERSELISIHAN YANG TERCANTUM DALAM PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 9 TAHUN 1975;

MENIMBANG, BAHWA DENGAN TIDAK MELIHAT DARI SUDUT PANDANG MANA YANG BENAR DAN MANA YANG SALAH DALAM PERKARA A QUO, FAKTA-FAKTA DI PERSIDANGAN TELAH MENUNJUKKAN BAHWA KELUARGA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, SETELAH KEJADIAN PENGAKUAN PENGGUGAT PERGI DENGAN LAKI LAKI LAIN KE BATURADEN SEKITAR TAHUN 2019 SEMAKIN TIDAK HARMONIS LAGI, DAN KEDUA BELAH PIHAK SUDAH TIDAK DAPAT DIDAMAIKAN LAGI BAIK MEDIATOR MAUPUN MAJELIS HAKIM SENDIRI SETIAP KALI DIPERSIDANGAN TETAPI TIDAK BERHASIL SERTA PIHAK PENGGUGAT TIDAK BERNIAT UNTUK MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGANYA, ATAS DASAR HA-HAL TERSEBUT, DAPAT DISIMPULKAN BAHWA PERKAWINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH PECAH (BROKEN MARRIAGE) DAN TIDAK ADA HARAPAN KEDUA BELAH PIHAK AKAN DAPAT RUKUN LAGI DALAM RUMAH TANGGA YANG HARMONIS;

MENIMBANG, BAHWA DENGAN KONDISI RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT SEPERTI TERSEBUT DI ATAS MAKA TIDAK DAPAT TERCAPAI TUJUAN PERKAWINAN YANG DIKEHENDAKI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO. PASAL 3 KOMPILASI HUKUM ISLAM, YAITU UNTUK MEMBENTUK KELUARGA YANG BAHAGIA DAN KEKAL SERTA MEWUJUDKAN RUMAH TANGGA YANG SAKINAH, MAWADDAH DAN RAHMAH, SEHINGGA APABILA PERKAWINANNYA DIPERTAHANKAN BUKANNYA MENDATANGKAN MANFAAT TETAPI JUSTRU AKAN MENDATANGKAN MUDHARAT KEPADA KEDUA BELAH PIHAK, SEHINGGA TERBUKTI DAN TERPENUHILAH MAKSUD ALASAN PERCERAIAN PASAL 39 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JIS. PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 9 TAHUN 1975 DAN PASAL 116 HURUF (F) KOMPILASI HUKUM ISLAM;

MENIMBANG, BAHWA SESUAI DENGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 237.K/AG/1998 TANGGAL 17 MARET 1999 YANG KAIDAH HUKUMNYA BAHWA CEKCOK, HIDUP BERPISAH TIDAK DALAM SATU TEMPAT KEDIAMAN BERSAMA, SALAH SATU PIHAK TIDAK BERNIAT MENERUSKAN KEHIDUPAN BERSAMA DENGAN PIHAK LAIN, MERUPAKAN BUKTI YANG CUKUP MENJADI ALASAN PERCERAIAN SESUAI PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974;

MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN PENDAPAT PAKAR HUKUM ISLAM UNTUK DIAMBIL SEBAGAI PENDAPATNYA SENDIRI, YAITU POKOK PIKIRAN SYEKH ABU ZAHRAH DAN DR. MUSHTAFA ASY-SYIBAI DALAM BUKUNYA MADZA HURRIYATUZ ZAUJAINI FI ATH-THALAK HALAMAN 83 YANG BERBUNYI :

??? ?????????? ???? ????? ??? ????? ?????? ??????? ??? ??? ???? ???? ??? ????? ???? ???? ????? ?????? ???? ???????? ?? ????????????? ?? ???? ??? ??????? ?????? ?????? ???? ??? ????? ??? ???????

ARTINYA :DAN ISLAM TELAH MEMILIH LEMBAGA TALAK/PERCERAIAN KETIKA KEHIDUPAN RUMAH TANGGA SUAMI ISTERI BERGEJOLAK DAN KEMBALI TIDAK BERMANFAAT LAGI DI DALAMNYA NASEHAT MAUPUN UPAYA PERDAMAIAN, DAN TALI IKATAN PERKAWINAN LAKSANA GAMBAR TANPA RUH, KARENA ITU KEBERLANGSUNGAN (PERKAWINAN SEPERTI ITU) BERARTI AKAN MENGHUKUM SALAH SATU DARI SUAMI ISTERI DENGAN HUKUMAN PENJARA SELAMANYA DAN INI DHALIM YANG DITENTANG RUH KEADILAN;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN FAKTA HUKUM DI ATAS MAKA TELAH TERPENUHI KETENTUAN DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEMBERLAKUAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR AGAMA TAHUN 2013 JO. KAIDAH HUKUM DALAM YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 237.K/AG/1998 TANGGAL 17 MARET 1999 YANG ABSTRAKSI HUKUMNYA MENYATAKAN BAHWA SEPASANG SUAMI ISTERI YANG SUDAH HIDUP BERPISAH, TIDAK LAGI HIDUP BERSAMA DALAM SATU TEMPAT KEDIAMAN BERSAMA, DAN SALAH SATU PIHAK SUDAH TIDAK BERNIAT MENERUSKAN KEHIDUPAN BERUMAH TANGGA SEBAGAI SUAMI ISTRI LAGI, HAL TERSEBUT DIPANDANG SEBAGAI SUATU FAKTA YANG TELAH MENCUKUPI DAN SESUAI DENGAN ALASAN PERCERAIAN, SEMUA USAHA PERDAMAIAN YANG DILAKUKAN TIDAK BERHASIL MENYATUKAN MEREKA LAGI, MAKA FAKTA YANG DEMIKIAN SEHARUSNYA DITAFSIRKAN HATI KEDUA BELAH PIHAK SUAMI ISTERI TELAH PECAH SEHINGGA TELAH MEMENUHI UNSUR PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 9 TAHUN 1975 JO. PASAL 116 HURTUF (F) KOMPILASI HUKUM ISLAM, OLEH KARENANYA GUGATAN CERAI PENGGUGAT TELAH BERALASAN SESUAI HUKUM;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT DI ATAS, GUGATAN CERAI PENGGUGAT TELAH NYATA MEMENUHI KETENTUAN PASAL 39 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JO. PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 9 TAHUN 1975 DAN PASAL 116 HURUF (F) KOMPILASI HUKUM ISLAM, KARENA ITU PATUT DIKABULKAN DENGAN MENJATUHKAN TALAK SATU BAIN SUGHRA TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT DI ATAS, PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANYUMAS NOMOR 1223/PDT.G/2022/PA.BMS TANGGAL 2 NOVEMBER 2022 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 7 RABIUL AKHIR 1444 HIJRIAH TERSEBUT HARUS DIBATALKAN. SELANJUTNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG MEMUTUS DAN MENGADILI SENDIRI PERKARA INI YANG AMARNYA SEBAGAIMANA AKAN DISEBUTKAN DI BAWAH INI;

MENIMBANG, BAHWA PERKARA INI MENGENAI SENGKETA DALAM BIDANG PERKAWINAN, MAKA BERDASARKAN PASAL 89 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DAN PERUBAHAN KEDUA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009, BIAYA PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA DIBEBANKAN KEPADA PENGGUGAT DAN PADA TINGKAT BANDING DIBEBANKAN KEPADA PEMBANDING;

MEMPERHATIKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DAN PERUBAHAN KEDUA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009, UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERATURAN PERADILAN ULANGAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN SERTA HUKUM ISLAM YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA INI;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara a quo adalah sebagai Penggugat pada Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 1223/Pdt.G/2022/PA.Bms yang diputus pada tanggal 2 Nopember 2022, berdasarkan ketentuan Pasal 188 HIR jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara a quo (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Kuasa Pembanding merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pembanding tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 November 2022 atas putusan Pengadilan Agama Banyumas dibacakan pada tanggal 2 November 2022 yang dihadiri oleh kuasa Pembanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Syarifah Isnaeni, S.Ag., M.H., namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2022 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah cukup, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap litigasi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1223/Pdt.G/2022/PA.Bms tanggal 2 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabi?ul Akhir 1444 Hijriah, berita acara sidang, bukti-bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Banding tanggal 14 Nopember 2022, hingga berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan didaftar sebagai perkara Pembanding tidak menyertakan memori bandingnya, yang diharapkan dengan memori bandingnya dapat mengungkap dan menyampaikan keberatan terhadap putusan yang telah dijatuhkan atas perkaranya, sesuai Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan menentukan bukan menjadi syarat formil dalam mengajukan upaya banding, karenanya pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Gugat Cerainya bahwa setelah pernikahannya dengan Tergugat pada tanggal 3 Januari 1996, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas mengajukan terjadi hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa semula rumah tangga hidup rukun, namun sejak Maret 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) yang bernama Midah asal Cilacap dan Tergugat juga bersifat emosional dan sering berkata kasar ketika marah, seperti melempar perabotan rumah tangga dan menarik baju Penggugat hingga sobek, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus-menerus, hingga puncaknya terjadi pada Desember 2021 yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dari sejak itu hingga sekarang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang baik dan perkawinan ini tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain. Penggugat sudah berusaha untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat, dan pihak keluarga juga sudah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;
3. Bahwa terhadap sikap perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat lalu menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Banyumas, menurut Penggugat telah cukup memenuhi unsur atau alasan perceraian sebagaimana di atur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
4. Telah diupayakan damai tidak pernah rukun lagi, pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, dengan menyatakan kondisi rumah tangganya pada waktu terakhir terjadi kejadian tanggal 31 Januari 2021, saya (Tergugat) di sumpah di hadapan kedua orang tua dan adik di rumah orang tua di Pemalang, lalu dalam menjalani sumpah ternyata Penggugat ketahuan menjalin hubungan dengan laki laki lain pada pertengahan bulan November 2021 sekitar pukul 17.30 Penggugat di antar laki laki dengan mobil yang diketahui dan dijawab sendiri oleh Penggugat mengaku baru pergi dari Baturaden, sejak itu Tergugat tinggal di Palembang dan istri Tergugat tinggal barsama anak-anak di rumah, saya berkeberatan dengan gugatan karena gugatan tersebut 90 persen palsu, Tergugat tidak akan menalak atau menceraikan Penggugat dan Tergugat hanya mau mengikuti alur permainan istri Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing telah mengajukan pembuktian berupa alat bukti surat dan saksi saksi, sebagaimana tertuang dan diuraikan dalam berita acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya dikaitkan dengan bukti dari Tergugat yaitu bukti T.1 telah menyimpulkan bahwa Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain sehingga alasan gugatan Penggugat yang bertengkar secara terus menerus menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah tidak terbukti karena Penggugat tidak mampu untuk mematahkan/melumpuhkan alat bukti dari Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan kesimpulan tersebut dengan mendasarkan pada pernyataan Tergugat, bukti dan keterangan saksi sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Penggugat bernama Muhammad Sultoni Hasan Basri bin H. Muhamad Ali dan saksi Muhlisin bin Mawardi di atas sumpahnya keduanya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, sudah tidak saling berkomunikasi secara baik dan tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangganya;
2. Bahwa bukti T.1 menunjukkan bahwa Penggugat telah dekat dengan laki- laki lain secara terang diakuinya dan bahkan menyatakan tidak ingin kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat lagi;
3. Bahwa Tergugat dengan pernyataan tidak akan mentalak atau akan mencerai terhadap Penggugat tetapi tidak juga ada pernyataan ingin membina rumah tangganya lagi dengan Penggugat, tetapi Tergugat malah ingin mengikuti arah permainan isteri;
4. Bahwa Tergugat juga menyatakan pisah tempat tinggal, Tergugat di Palembang dan Penggugat di tempat tinggalnya di Bangsa, Kebasen Banyumas. Bukan mencoba menetralisir suasana yang sedang kurang baik tetapi malah dijauhi dan ditinggalkan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga yang sudah seperti ini sebenarnya telah retak dan sudah tidak ada ikatan batin lagi, yang ada malah saling ingin menyakiti karena hatinya dipenuhi dengan kebencian dan sakit hati;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 yang dimaksud dengan ?perselisihan? dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika salah satu dari suami atau isteri sudah tidak menjalankan kewajibannya dan sudah tidak bisa didamaikan lagi. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan tidak melihat dari sudut pandang mana yang benar dan mana yang salah dalam perkara a quo, fakta-fakta di persidangan telah menunjukkan bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat, setelah kejadian pengakuan Penggugat pergi dengan laki laki lain ke Baturaden sekitar tahun 2019 semakin tidak harmonis lagi, dan kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi baik mediator maupun Majelis Hakim sendiri setiap kali dipersidangan tetapi tidak berhasil serta pihak Penggugat tidak berniat untuk mempertahankan rumah tangganya, atas dasar ha-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan kedua belah pihak akan dapat rukun lagi dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas maka tidak dapat tercapai tujuan perkawinan yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga apabila perkawinannya dipertahankan bukannya mendatangkan manfaat tetapi justru akan mendatangkan mudharat kepada kedua belah pihak, sehingga terbukti dan terpenuhilah maksud alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaidah hukumnya bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan bukti yang cukup menjadi alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam untuk diambil sebagai pendapatnya sendiri, yaitu pokok pikiran Syekh Abu Zahrah dan Dr. Mushtafa Asy-Syiba?i dalam bukunya Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Ath-Thalak halaman 83 yang berbunyi :

??? ?????????? ???? ????? ??? ????? ?????? ??????? ??? ??? ???? ???? ??? ????? ???? ???? ????? ?????? ???? ???????? ?? ????????????? ?? ???? ??? ??????? ?????? ?????? ???? ??? ????? ??? ???????

Artinya :?Dan Islam telah memilih lembaga talak/perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri bergejolak dan kembali tidak bermanfaat lagi di dalamnya nasehat maupun upaya perdamaian, dan tali ikatan perkawinan laksana gambar tanpa ruh, karena itu keberlangsungan (perkawinan seperti itu) berarti akan menghukum salah satu dari suami isteri dengan hukuman penjara selamanya dan ini dhalim yang ditentang ruh keadilan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka telah terpenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 jo. kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah sehingga telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 hurtuf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah beralasan sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat telah nyata memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba?in sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1223/Pdt.G/2022/PA.Bms tanggal 2 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriah tersebut harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;