Putusan PN BIAK
15/Pdt.G.S/2022/PN Bik

Putusan PN BIAK Nomor 15/Pdt.G.S/2022/PN Bik
Tanggal 29 Desember 2022 —Penggugat:
ADRIANUS VIKTOR KRAR
Tergugat:
Drs. YAN IMBAB

Menimbang:

• Bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 23 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak dengan register perkara Nomor: 15/Pdt.G.S/2022/PN Bik tertanggal 29 Desember 2022 dalam identitasnya sebagai Pengggugat, Penggugat mencantumkan Adrianus Victor Krar sebagai Penggugat dan Drs. Yan Imbab sebagai Tergugat;
• Bahwa berdasarkan posita ke-1 (kesatu) Penggugat pada pokoknya menyebut pada tanggal 04 Desember 2020 Penggugat dan Tergugat sepakat bekerjasama dalam rangka pemenangan pemilihan kepala Daerah Kabupaten Supiori pada pilkada serentak tahun 2020 dengan diterimanya Proposal Penggugat dan dibiayai oleh Tergugat untuk melakukan aktivitas pendampingan pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati (nomor urut 5) Drs. Yan Imbab-Nichodemus Ronsumbre; (Bukti P-1)
• Bahwa berdasarkan bukti surat P1, Garis besar kesepakatan yang dimaksud adalah antara Tim 9, tidak tertulis atas nama Penggugat dan Pihak Kandidat yang dimaksud adalah (Drs. Yan Imbab dan Nichodemus Ronsumbre) namun di dalam gugatan hanyalah Adrianus Victor Krar sebagai Penggugat bertindak sendiri dan hanya 1 (satu) orang Tergugat yang disebutkan yaitu Drs. Yan Imbab;
• Bahwa selanjutnya dalam posita ke-3 (ketiga) yang menyatakan bahwa Tergugat diketahui mengarahkan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Pejabat Fungsional Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Supiori dalam memilih dan/atau menunjuk penyedia sebagai pemenang paket non tender harus terlebih dahulu menemui dan mendapat persetujuan dari Tergugat, sehingga nantinya pembuktian dalam perkara ini termasuk dalam kategori yang rumit karena melibatkan berbagai pihak;
• Bahwa sementara dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 1 Ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa gugatan sederhana diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa ?Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama?, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa formalitas gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara aquo khususnya posita angka 1 dan 3 tersebut tidak memenuhi syarat untuk diajukan melalui Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Perma Nomor 4 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Sederhana;
• Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tidak akan diperiksa lebih lanjut;
• Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diperiksa lebih lanjut, maka perkara Penggugat tersebut haruslah dicoret dari buku register perkara perdata gugatan sederhana Pengadilan Negeri Biak, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengembalikan sisa biaya perkara tersebut kepada Penggugat;

Mengingat:

Ketentuan pasal 1 Ayat (1) dan pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara perdata gugatan sederhana Pengadilan Negeri Biak;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak untuk mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;