Putusan PN BALIKPAPAN
604/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 604/Pid.Sus/2022/PN Bpp
Tanggal 19 Desember 2022 — Penuntut Umum:
ASRINA MARINA, S.H.,M.H
Terdakwa:
1.FAHRULLAH BIN MANSYAH
2.MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN HADI

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa bahwa terdakwa I FAHRULLAH BIN MANSYAH dan terdakwa II MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN HADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana ?sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, Menyalahgunakan Pengangkulan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah?.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I FAHRULLAH BIN MANSYAH dan Terdakwa II MUHAMMAD HADRATI BIN SUPIYAN HADI masing masing selama 4 (empat) bulan, dan pidana denda Sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Berdasarkan Penetepan PN Nomor : 207/ Pen. Pid/ 2022/ PN TGT tanggal 08 September 2022 berupa :

• 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI beserta kunci kendaraan;
• 1 (satu) lembar STNK mobil merk Mitsubishi, Tipe T120SS, Jenis Pick UP bak terbuka, warna hitam, nomor Polisi KT 8225 EI;
• BBM Solar Subsidi sebanyak 1.075 (kurang lebih seribu tujuh puluh lima) liter berada dalam 5 (lima) buah drum;
• 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian BBM jenis Tertentu Nomor: 510/ 486.1/ Perindagkop & UKM/ 2019, tanggal 23 September 2019 ;
• 1 (satu) lembar Nota Pembelian BBM dari APMS PT. Lautan Mas Berlian An. ZAINUL A, tanggal 02 September 2022.

Berdasarkan Penetepan PN Nomor : 932/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan tanggal 08 September 2022 berupa :

• Uang tunai senilai Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

SELURUHNYA DI KEMBALIKAN KE PENUNTUT UMUM UNTUK DI PERGUNAKAN DALAM PERKARA

1. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).