Putusan PN TILAMUTA
10/Pdt.G.S/2022/PN Tmt

Putusan PN TILAMUTA Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Tmt
Tanggal 30 Desember 2022 — Penggugat:
NANGSI SALIKO
Tergugat:
ACHMAD DJUUNA

Menimbang

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta melalui sistem informasi pengadilan (e-court) pada tanggal 30 Desember 2022 dalam Register Nomor 10 /Pdt.G.S/2022/PN Tmt, maka Pengadilan akan mempedomani tentang hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dinyatakan bahwa tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:

1. Pendaftaran;
2. Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana;
3. Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Pemeriksaan Pendahuluan;
5. Penetapan Hari Sidang dan Pemanggilan Para Pihak;
6. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian;
7. Pembuktian, dan
8. Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Bagian IV Pemeriksaan Pendahuluan, yaitu dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa ?Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara, dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan masuk dalam Gugatan Sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan bahwa ?Penggugat dan Tergugat dalam Gugatan Sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama?, kemudian pada Pasal 4 ayat (3a) menyebutkan bahwa ?dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat?;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, Hakim mengetahui bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana terhadap Tergugat yang beralamat di Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah secara jelas mengatur bahwa dalam perkara Gugatan Sederhana, Penggugat dan Tergugat haruslah berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama namun dapat juga Penggugat yang berdomisili hukum yang berbeda mengajukan Gugatan Sederhana dengan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana tanpa menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka terhadap perkara tersebut tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan tata cara Gugatan Sederhana sehingga Hakim perlu mengeluarkan Penetapan, dan terhadap biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, serta diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Tmt dalam register perkara dan mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a), Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 10/Pdt.G.S/2022/PN Tmt dalam register perkara; dan

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.