- BAHWA FUNGSI DAN PERAN PENGADILAN TINGGI SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN JUDEX FACTIE,MEMPUNYAI TUGAS DAN FUNGSI MEMERIKSA ULANG PERKARA SECARA KESELURUHAN (JURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 492 K/SIP/1970).
- BAHWA PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TERSEBUT SUDAH TEPAT DAN BENAR KARENA SETELAH PENGADILAN TINGGI MEMERIKSA ULANG KESIMPULAN FAKTA-FAKTA YURIDIS MAUPUN PENERAPAN HUKUMNYA DALAM PERKARA INI SECARA KESELURUHAN, TERNYATA PERTIMBANGAN TENTANG TERBUKTINYA DAKWAAN PENUNTUT UMUMYANG TELAH DILAKUKAN OLEH PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DIPANDANG SUDAH TEPAT DAN BENAR DAN TIDAK ADA KESALAHAN PENERAPAN HUKUMNYA YANG DAPAT DIJADIKANALASAN UNTUK DAPAT DIBATALKANNYA PUTUSAN TERSEBUT, KARENA:
- PENUNTUT UMUM DALAM TUNTUTAN PIDANANYA BERPENDAPAT TERDAKWA SUPRIANTO DALU KUTEN ALS ANTO ANAK DARI YOSEPTELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN PERBUATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM DAKWAAN ALTERNATIF KEDUA, YAITU TELAH MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 112 AYAT (1) JO PASAL 132 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;
- SEDANGKAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA BERPENDAPAT BERDASARKAN FAKTA-FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN MENYATAKAN TERDAKWA SUPRIANTO DALU KUTEN ALS ANTO ANAK DARI YOSEP,TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;
- BAHWA BERDASARKAN ALAT-ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN DI PERSIDANGAN TELAH TERUNGKAP ADANYA FAKTA YURIDIS SEBAGAI BERIKUT:
- BAHWA, TERDAKWA DITANGKAP PADA SEKIRA PUKUL 23.45 WITADI RUMAH TERDAKWA YANG BERALAMAT DI JALAN KERAMAT RT. 006 KEL. NUNUKAN UTARA, KEC. NUNUKAN, KAB. NUNUKAN, PROV. KALTARA;
- BAHWA, BERAWAL PADA HARI SELASA TANGGAL 10 MEI 2022 SEKIRA PUKUL 14.00 WITA, TERDAKWA PERGI KE JALAN TANJUNG KEL. NUNUKAN BARAT, DENGAN MAKSUD UNTUK MEMBELI NARKOTIKA JENIS SABU KEPADA SEORANG TEMAN TERDAKWA YANG BERNAMA SDR. MAAN (DPO). SESAMPAINYA DI JALAN TANJUNG, KEBETULAN TERDAKWA MELIHAT SDR. MAAN (DPO) WAKTU ITU DAN SEKETIKA ITU TERDAKWA MENGHAMPIRINYA DAN MENANYAKAN, ADA BARANG KAH (SABU)?, LALU DIJAWAB OLEH SDR. MAAN (DPO), ADA, KEMUDIAN TERDAKWA LANGSUNG MENGELUARKAN UANG DARI TAS TERDAKWA SEBESAR RP300.000,00 (TIGA RATUS RIBU RUPIAH), KEMUDIAN SDR. MAAN (DPO) MEMINTA TERDAKWA UNTUK MENUNGGUNYA SEBENTAR KARENA SABU TERSEBUT BARU AKAN DIAMBILKANNYA;
- BAHWA, SETELAH ITU TERDAKWA MENUNGGU SEKITAR 10 (SEPULUH) MENIT, KEMUDIAN SDR. MAAN (DPO) DATANG MENGHAMPIRI TERDAKWA TANPA BERKATA LAGI DAN MENYERAHKAN 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIC WARNA TRANSPARAN UKURAN KECIL YANG BERISI NARKOTIKA JENIS SABU KEPADA TERDAKWA TANPA DILIHAT OLEH ORANG LAIN. SETELAH TERDAKWA MENERIMANNYA, KEMUDIAN TERDAKWA MASUKKAN KE DALAM SAKU KANTONG CELANA YANG TERDAKWA KENAKAN WAKTU ITU. SELANJUTNYA TERDAKWA KEMBALI PULANG MENUJU KE RUMAH DIMANA SAKSI JEFRIYANTO SUDAH BERADA DI RUMAH TERDAKWA;
- BAHWA, PADA SEKIRA PUKUL 16.00 WITA, TERDAKWA DAN SAKSI JEFRIYANTO KEMUDIAN BERMAIN GAME DI HANDPHONE MASING-MASING HINGGA MENJELANG MAGHRIB. KEMUDIAN SEKIRA PUKUL 18.25 WITA, TERDAKWA MENGELUARKAN 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIC UKURAN KECIL WARNA TRANSPARAN BERISI SABU DARI KANTONG CELANA YANG TERDAKWA KENAKAN, LALU TERDAKWA MENYERAHKAN 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIC UKURAN KECIL WARNA TRANSPARAN BERISI SABU TERSEBUT KEPADA SAKSI JEFRIYANTO DAN MENGAJAKNYA UNTUK MENGKONSUMSI ATAU MENGGUNAKAN BARANG SABU BERSAMA. KEMUDIAN SAKSI JEFRIYANTO MENYIAPKAN DAN MENGAMBIL ALAT HISAP / BONG LALU SAKSI JEFRIYANTO MEMBUKA KEMASAN 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIC UKURAN KECIL WARNA TRANSPARAN BERISI SABU DAN MEMASUKKAN SEDIKIT BAGIAN SABU KE DALAM BONG. KEMUDIAN TERDAKWA DAN SAKSI JEFRIYANTO MENGONSUMSI ATAU MENGGUNAKAN BARANG SABU BERSAMA. SETELAH MENGONSUMSI ATAU MENGGUNAKAN BARANG SABU, SAKSI JEFRIYANTO MELETAKKAN SISA SABU DI BELAKANG BADANNYA DI ATAS LANTAI RUMAH TERDAKWA, LALU TERDAKWA DAM SAKSI JEFRIYANTO KEMBALI BERMAIN HANDPHONE;
- BAHWA, PADA SEKIRA PUKUL 23.45 WITA, TIBA-TIBA DATANG PETUGAS POLISI BERPAKAIAN PREMAN MASUK KE DALAM RUMAH DAN MELAKUKAN PENGGELEDAHAN TERMASUK DI SEKITAR BADAN DARI SAKSI JEFRIYANTO DAN TERDAKWA DIMANA POSISI KAMI DUDUK BERSAMA. TIDAK LAMA PETUGAS POLISI MENEMUKAN 1 (SATU) BUNGKUS PLATIK WARNA TRANSPARAN UKURAN KECIL YANG DIDUGA SABU YANG TERDAKWA LETAKKAN DI BELAKABG BADAN SAKSI JEFRIYANTO DI ATAS LANTAI. KEMUDIAN PETUGAS POLISI MEMBAWA TERDAKWA BERSAMA DENGAN SAKSI JEFRIYANTO KE KANTOR POLRES NUNUKAN GUNA MENJALANI PEMERIKSAAN LEBIH LANJUT;
- BAHWA, TERDAKWA MEMBELI SABU TERSEBUT DARI SDR. MAAN (DPO) PADA HARI SELASA TANGGAL 10 MEI 2022 SEKIRA PUKUL 14.00 WITA, PADA SAAT BERADA DI JALAN TANJUNG KEL. NUNUKAN BARAT. KEC. NUNUKAN, KAB. NUNUKAN, PROV. KALTARA;
- BAHWA, PENUNTUT UMUM TELAH MENGAJUKAN BARANG BUKTI DI PERSIDANGAN BERUPA:
- 1 (SATU) UNIT HANDPHONE ANDROID MEREK VIVO WARNA BIRU;
- 1 (SATU) BUNGKUS PLASTIK TRANSPARAN YANG BERISI NARKOTIKA GOL. I JENIS SABU DENGAN BERAT NETTO 0,03 (NOL KOMA NOL TIGA) GRAM, YANG SESUAI DENGAN BERITA ACARA PENIMBANGAN BARANG NOMOR: 79/11012.00/V/2022 PADA TANGGAL 17 MEI 2022 DARI PENGGADAIAN DAN SISA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA DENGAN NO. LAB. : 04493/NFF/2022 TANGGAL 08 JUNI 2022 YANG DIKEMBALIKAN TANPA ISI;
- SEPERANGKAT ALAT HISAP SABU BERUPA BONG / TABUNG, PIPET, KOREK API GAS DAN KACA FANBO;
- BAHWA DI PERSIDANGAN TELAH PULA DIBACAKAN BUKTI SURAT-SURAT YANG TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA BERUPA:
- BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK DARI LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA NO. LAB: 04497/NNF/2022 TANGGAL 10 JUNI 2022 YANG DITANDATANGANI OLEH 1. IMAM MUKTI S,SI., APT., M.SI., 2. TITIN ERNAWATI S.FARM., APT., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI. DIDAPATKAN KESIMPULAN SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA LABORATORIS KRIMINALISTIK DISIMPULKAN BAHWA BARANG BUKTI MILIK TERSANGKA IHSAN ALS ICANG BIN DG MATTARO, DENGAN NOMOR: 04497/NNF/2022- BERUPA KRISTAL WARNA PUTIH ADALAH BENAR POSITIF METAMFETAMINA TERDAFTAR DALAM GOLONGAN I (SATU) NOMOR URUT 61 LAMPIRAN I UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;
- SURAT KETERANGAN MEDIS HASIL PEMERIKSAAN TERDUGA PENGGUNA NARKOBA NO : B/0113/V/KA/RH.00.01/2022/BNNK YANG DIKELUARKAN OLEH BNN KABUPATEN NUNUKAN DAN DI TANDA TANGANI OLEH DR. IKA BIHANDAYANI DISIMPULKAN BAHWA AN TERDAKWA SUPRIYANTO ALS ANTO TELAH TERINDIKASI MENGKONSUMSI NARKOTIKA;
- BAHWA, PEKERJAAN TERDAKWA TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN DUNIA KESEHATAN MAUPUN DUNIA PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN;
- BAHWA, TERDAKWA TIDAK MEMILIKI IZIN DARI PIHAK YANG BERWENANG UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN YANG BERKAITAN DENGAN NARKOTIKA;
- BAHWA BERDASARKANFAKTA-FAKTA YURIDIS BERDASARKAN ALAT-ALAT BUKTI DAN BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN DI PERSIDANGAN SERTA PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TERSEBUT DI ATAS, PENGADILAN TINGGI SEPENDAPAT DENGAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA KARENA BERDASARKAN FAKTA-FAKAT YURIDIS TERSEBUT DI ATAS, MAKA SUDAHLAH TEPAT DAN BENAR MANAKALA TERLEBIH DAHULU DIPERTIMBANGKAN DAKWAAN ALTERNATIF KETIGASEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM DALAM PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKAYANG MENGANDUNG UNSUR-UNSURTINDAK PIDANA SEBAGAI BERIKUT:
- SETIAP PENYALAH GUNANARKOTIKA GOLONGAN I;
- BAGI DIRI SENDIRI;
- BAHWA ALASAN DAN PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGGI MEMILIH TERLEBIH DAHULU DAKWAAN ALTERNATIF KETIGATERSEBUT,DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN, SESUNGGUHNYA PENERAPAN ATAS DAKWAAN KESATU SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PASAL 114 ATAU DAKWAAN KEDUA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA UNTUK MENJERAT PENYALAH GUNA NARKOTIKA MEMANG KURANG TEPAT. SEBAB, SEHARUSNYA PASAL TERSEBUT HANYA DIBERLAKUKAN (DITERAPKAN)BAGI PENGEDAR ATAU BANDAR NARKOTIKA. KETENTUAN PASAL 114 MEMUAT UNSUR SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR, MENYERAHKAN ATAU MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) YANG DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERAT NETTO 0,03 (NOL KOMA NOL TIGA) GRAMSEDANGKAN PASAL 112 UNDANG-UNDANG NARKOTIKA MEMUAT FRASA MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA. KARENANYA, PENYALAH GUNA NARKOTIKA LEBIH TEPAT DIJERAT DENGAN PASAL 127 UNDANG-UNDANG NARKOTIKA. SEBAB, SECARA OTOMATIS PENYALAH GUNA PASTI MEMILIKI, MENYIMPAN ATAU MENGUASAI NARKOTIKA. MESKI UNSUR DELIK ITU TIDAK MEMUAT UNSUR MENS AREA YAITU TUJUAN ATAU MAKSUD JAHAT DARI KEPEMILIKAN NARKOTIKA TERSEBUT;
- BAHWA SELAIN ITU, UNTUK MENENTUKAN DAKWAAN MANAKAH YANG PALING TEPAT DIKENAKAN PADA DIRI TERDAKWA, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MEMPERHATIKAN DENGAN SEKSAMA FAKTA YURIDIS YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN TERSEBUT, DALAM RELEVANSINYA DENGAN KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 15 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA YANG MENENTUKAN PENYALAH GUNA ADALAH ORANG YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM. MENURUT PASAL 1 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA YANG DIMAKSUD DENGAN NARKOTIKA ADALAH ZAT ATAU OBAT YANG BERASAL DARI TANAMAN ATAU BUKAN TANAMAN, BAIK SINTETIS MAUPUN SEMISINTETIS, YANG DAPAT MENYEBABKAN PENURUNAN ATAU PERUBAHAN KESADARAN, HILANGNYA RASA, MENGURANGI SAMPAI MENGHILANGKAN RASA NYERI, DAN DAPAT MENIMBULKAN KETERGANTUNGAN YANG DIBEDAKAN KE DALAM GOLONGAN-GOLONGAN SEBAGAIMANA TERLAMPIR DALAM UNDANG UNDANG INI;
- BAHWA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA MEMUAT KETENTUAN BAHWA PEREDARAN, PENYALURAN DAN ATAU PENGGUNAAN NARKOTIKA HARUS MENDAPATKAN IJIN KHUSUS ATAU PERSETUJUAN DARI MENTERI SEBAGAI PEJABAT YANG BERWENANG ATAS REKOMENDASI DARI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN. (VIDE: PASAL 8 AYAT (1) JIS. PASAL 36 AYAT (1) DAN AYAT (3), PASAL 39 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA);
- BAHWA MESKIPUN NARKOTIKA SANGAT BERMANFAAT DAN DIPERLUKAN DALAM PENGOBATAN DAN PELAYANAN KESEHATAN, NAMUN MANAKALA DISALAHGUNAKAN ATAU DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PENGOBATAN, TERLEBIH LAGI JIKA DISERTAI DENGAN PEREDARAN NARKOTIKA SECARA GELAP, AKAN MENIMBULKAN AKIBAT YANG SANGAT MERUGIKAN PERORANGAN ATAUPUN MASYARAKAT PADA UMUMNYA, BAHKAN DAPAT MENIMBULKAN BAHAYA YANG LEBIH BESAR BAGI KEHIDUPAN DAN NILAI-NILAI BUDAYA BANGSA, YANG PADA AKHIRNYA AKAN DAPAT MELEMAHKAN KETAHANAN NASIONAL;
- BAHWA OLEH KARENA ITULAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DIATUR SEGALA UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA MENINGKATKAN UPAYA MENCEGAH DAN MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, SEHINGGA NARKOTIKA GOLONGAN I HANYA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN DILARANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN LAINNYA. DEMIKIAN PULA, NARKOTIKA GOLONGAN I HANYA DAPAT DISALURKAN OLEH PABRIK OBAT TERTENTU, DAN/ATAU PEDAGANG BESAR FARMASI TERTENTU, KEPADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN TERTENTU, UNTUK PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN;
- BAHWA KALIMAT SETIAP PENYALAH GUNA DALAM PASAL 1 AYAT (15) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TAHUN 2009, MERUPAKAN KATA KERJA YANG MENGANDUNG ARTI ADANYA PERBUATAN YANG DILAKUKAN YANG TIDAK SEHARUSNYA OLEH SESEORANG, SEHINGGA KATA SETIAP PENYALAH GUNA: DALAM HAL INI ADALAH MENUNJUK PADA ORANG/PERSOON SEBAGAI PENDUKUNG HAK DAN KEWAJIBAN YANG DIANGGAP MAMPU BERTANGGUNG JAWAB ATAS PERBUATAN YANG DILAKUKANNYA;
- BAHWA DISISI LAIN, SESUAI KETENTUAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, DITENTUKAN BAHWA NARKOTIKA HANYA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN KESEHATAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI. SEDANGKAN MENURUT PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA MENGATUR NARKOTIKA GOLONGAN I DILARANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN KESEHATAN;
- BAHWA OLEH KARENA TELAH TERNYATA TERDAKWA TELAH MENGGUNAKAN SABU-SABU (NARKOTIKA GOLONGAN I) UNTUK DIRINYA SENDIRI, PADAHAL PEKERJAAN TERDAKWA TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN BIDANG KESEHATAN KARENA TERDAKWA BUKAN SEORANG DOKTER, PEKERJA FARMASI MAUPUN APOTEKER DAN ATAUPUN TERDAKWA BUKANLAH SEORANG PENELITI YANG BERKECIMPUNG DALAM PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN TETAPI PEKERJAAN TERDAKWA ADALAH PEGAWAI SWASTA (SERABUTAN) YANG TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN MASALAH KESEHATAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN PADAHAL TERDAKWA MENGETAHUI KALAU UNTUK MENGUASAI DAN MENGGUNAKAN SABU (NARKOTIKA GOLONGAN I) TANPA IJIN DARI YANG BERWENANG ADALAH DILARANG, TERDAKWA TIDAK MEMILIKI IJIN DARI PIHAK YANG BERWENANG WAKTU MEMBELI DAN MENGGUNAKAN SABU, NAMUN TERDAKWA TETAP MENGGUNAKANNYA. DISAMPING ITU, TELAH TERNYATA DALAM MENGAMBIL DAN MENGGUNAKAN SABU-SABUTERSEBUT, MEMANG UNTUK DIGUNAKANNYA SENDIRI DAN BUKAN UNTUK DIPERJUALBELIKAN KEMBALI DAN ATAUPUN DIBERIKAN KE LAIN ORANG (DIEDARKAN). MAKA BERDASARKAN FAKTA YURIDIS DAN PERTIMBANGAN HUKUM TERSEBUT DI ATAS, PENGADILAN TINGGI TIDAK DAPAT MENERIMA ALASAN-ALASAN PENUNTUT UMUM SEBAGAIMANA DIKEMUKAKAN DALAM TUNTUTAN PIDANANYA YANG BERKESIMPULAN BAHWA TERDAKWA TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN DALAM DAKWAAN KEDUA PENUNTUT UMUM, NAMUNLEBIH TEPAT TERDAKWA TELAH TERBUKTI SECARA SAH MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA YANG DIATUR DAN DIANCAM DALAM PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA YANG DIDAKWAKAN KEPADANYA, SEBAGAIMANA TELAH DIPERTIMBANGKAN OLEH PENGADILAN TINGKAT PERTAMA. OLEH KARENA ITULAH ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN PENGAJUAN BANDING OLEH PENUNTUT UMUM DIMAKSUD, DIPANDANG TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM KARENA BERDASARKAN KETERANGAN KESELURUHAN SAKSI-SAKSI YANG DIAJUKAN DI PERSIDANGAN TERNYATA TIDAK ADA YANG MENERANGKAN BAHWA TERDAKWA DITANGKAP KARENA TERLIBAT DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN ATAU MERUPAKAN TARGET OPERASI DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.
- MENCEGAH DILAKUKANNYA TINDAK PIDANA DENGAN MENEGAKKAN HUKUM DEMI PENGAYOMAN WARGA MASYARAKAT;
- MENGADAKAN KOREKSI TERHADAP TERDAKWA, AGAR SETELAH MENJALANI PIDANA INI, TERDAKWA AKAN MENJADI WARGA MASYARAKAT YANG BAIK, YANG TAAT DAN PATUH PADA SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;
- BAHWA TINDAK PIDANA NARKOTIKA SAAT INI SENANTIASA MENINGKAT KUALITAS DAN KUATITASNYA, DAN DIPANDANG SUDAH MEMBAHAYAKAN SENDI-SENDI KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT, SEHINGGA PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT DIPANDANG INHERENT DENGAN PENINGKATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA TERSEBUT;
- PERBUATAN TERDAKWA TIDAK MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG SAAT INI SEDANG GENCAR-GENCARNYA DILAKSANAKAN;
- TERDAKWA MENYESALI PERBUATANNYA DAN BERJANJI TIDAK AKAN MENGULANGI LAGI PERBUATANNYA YANG MELANGGAR HUKUM;
- TERDAKWA MELAKUKAN TINDAK PIDANA INI KARENA TERPENGARUH LINGKUNGAN PERGAULAN DAN KEBIASAAN DI SEKITARNYA TERSEBUT;
- Bahwa fungsi dan peran Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan judex factie,mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970).
- Bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar karena setelah Pengadilan tinggi memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan, ternyata pertimbangan tentang terbuktinya dakwaan Penuntut Umumyang telah dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar dan tidak ada kesalahan penerapan hukumnya yang dapat dijadikanalasan untuk dapat dibatalkannya putusan tersebut, karena:
- Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya berpendapat Terdakwa Suprianto Dalu Kuten Als Anto Anak Dari Yoseptelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu telah melakukan ?Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman? sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sedangkan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menyatakan Terdakwa Suprianto Dalu Kuten Als Anto Anak Dari Yosep,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri?;
- Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap adanya fakta yuridis sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada sekira pukul 23.45 witadi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Keramat Rt. 006 Kel. Nunukan Utara, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa, berawal pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wita, Terdakwa pergi ke Jalan Tanjung Kel. Nunukan Barat, dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu kepada seorang teman Terdakwa yang Bernama Sdr. MAAN (DPO). Sesampainya di Jalan Tanjung, kebetulan Terdakwa melihat Sdr. MAAN (DPO) waktu itu dan seketika itu Terdakwa menghampirinya dan menanyakan, ?Ada barang kah (sabu)??, lalu dijawab oleh Sdr. MAAN (DPO), ?Ada?, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan uang dari tas Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. MAAN (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggunya sebentar karena sabu tersebut baru akan diambilkannya;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Sdr. MAAN (DPO) datang menghampiri Terdakwa tanpa berkata lagi dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic warna transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa tanpa dilihat oleh orang lain. Setelah Terdakwa menerimannya, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku kantong celana yang Terdakwa kenakan waktu itu. Selanjutnya Terdakwa Kembali pulang menuju ke rumah dimana Saksi JEFRIYANTO sudah berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa, pada sekira pukul 16.00 wita, Terdakwa dan Saksi JEFRIYANTO kemudian bermain game di handphone masing-masing hingga menjelang maghrib. Kemudian sekira pukul 18.25 wita, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu dari kantong celana yang Terdakwa kenakan, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu tersebut kepada Saksi JEFRIYANTO dan mengajaknya untuk mengkonsumsi atau menggunakan barang sabu Bersama. Kemudian Saksi JEFRIYANTO menyiapkan dan mengambil alat hisap / bong lalu Saksi JEFRIYANTO membuka kemasan 1 (satu) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan berisi sabu dan memasukkan sedikit bagian sabu ke dalam bong. Kemudian Terdakwa dan Saksi JEFRIYANTO mengonsumsi atau menggunakan barang sabu Bersama. Setelah mengonsumsi atau menggunakan barang sabu, Saksi JEFRIYANTO meletakkan sisa sabu di belakang badannya di atas lantai rumah Terdakwa, lalu Terdakwa dam Saksi JEFRIYANTO Kembali bermain handphone;
- Bahwa, pada sekira pukul 23.45 wita, tiba-tiba datang petugas polisi berpakaian preman masuk ke dalam rumah dan melakukan penggeledahan termasuk di sekitar badan dari Saksi JEFRIYANTO dan Terdakwa dimana posisi kami duduk Bersama. Tidak lama petugas polisi menemukan 1 (satu) bungkus platik warna transparan ukuran kecil yang diduga sabu yang Terdakwa letakkan di belakabg badan Saksi JEFRIYANTO di atas lantai. Kemudian petugas polisi membawa Terdakwa Bersama dengan Saksi JEFRIYANTO ke kantor Polres Nunukan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu tersebut dari Sdr. MAAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 14.00 wita, pada saat berada di Jalan Tanjung Kel. Nunukan Barat. Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:
- 1 (satu) unit Handphone Android merek ?VIVO? warna biru;
- 1 (satu) bungkus Plastik transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, yang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 79/11012.00/V/2022 pada tanggal 17 Mei 2022 dari Penggadaian dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. LAB. : 04493/NFF/2022 tanggal 08 Juni 2022 yang dikembalikan tanpa isi;
- Seperangkat alat hisap Sabu berupa Bong / Tabung, Pipet, Korek Api Gas dan Kaca Fanbo;
- Bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 04497/NNF/2022 tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si., 2. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. didapatkan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka IHSAN Als ICANG Bin DG MATTARO, dengan Nomor: 04497/NNF/2022- berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang?undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Medis Hasil Pemeriksaan Terduga Pengguna Narkoba No : B/0113/V/Ka/Rh.00.01/2022/BNNK yang dikeluarkan oleh BNN Kabupaten Nunukan dan di tanda tangani oleh dr. IKA BIHANDAYANI disimpulkan bahwa an Terdakwa SUPRIYANTO Als Anto telah Terindikasi mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa berdasarkanfakta-fakta yuridis berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut di atas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama karena berdasarkan fakta-fakat yuridis tersebut di atas, maka sudahlah tepat dan benar manakala terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan alternatif Ketigasebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikayang mengandung unsur-unsurtindak pidana sebagai berikut:
- Setiap Penyalah GunaNarkotika Golongan I;
- Bagi diri sendiri;
- Bahwa alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi memilih terlebih dahulu dakwaan Alternatif Ketigatersebut,didasarkan pada pertimbangan, sesungguhnya penerapan atas dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 atau dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menjerat Penyalah Guna Narkotika memang kurang tepat. Sebab, seharusnya pasal tersebut hanya diberlakukan (diterapkan)bagi pengedar atau bandar Narkotika. Ketentuan Pasal 114 memuat unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman berat Netto 0,03 (nol koma nol tiga) gramsedangkan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika memuat frasa ?memiliki, menyimpan, menguasai? Narkotika. Karenanya, Penyalah Guna Narkotika lebih tepat dijerat dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Sebab, secara otomatis Penyalah Guna pasti memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika. Meski unsur delik itu tidak memuat unsur mens area yaitu tujuan atau maksud jahat dari kepemilikan Narkotika tersebut;
- Bahwa selain itu, untuk menentukan dakwaan manakah yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dengan seksama fakta yuridis yang terungkap di persidangan tersebut, dalam relevansinya dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang ini;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan bahwa peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa meskipun Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun manakala disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih lagi jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat pada umumnya, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa, yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;
- Bahwa oleh karena itulah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur segala upaya untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sehingga Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula, Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa kalimat Setiap Penyalah Guna dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tahun 2009, merupakan kata kerja yang mengandung arti adanya perbuatan yang dilakukan yang tidak seharusnya oleh seseorang, sehingga kata ?Setiap Penyalah Guna?: dalam hal ini adalah menunjuk pada orang/persoon sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa disisi lain, sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Bahwa oleh karena telah ternyata Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu (Narkotika Golongan I) untuk dirinya sendiri, padahal pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan karena Terdakwa bukan seorang dokter, pekerja farmasi maupun apoteker dan ataupun Terdakwa bukanlah seorang peneliti yang berkecimpung dalam pengembangan ilmu pengetahuan tetapi pekerjaan Terdakwa adalah pegawai swasta (serabutan) yang tidak ada hubungannya dengan masalah kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan padahal Terdakwa mengetahui kalau untuk menguasai dan menggunakan sabu (Narkotika golongan I) tanpa ijin dari yang berwenang adalah dilarang, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang waktu membeli dan menggunakan sabu, namun Terdakwa tetap menggunakannya. Disamping itu, telah ternyata dalam mengambil dan menggunakan Sabu-Sabutersebut, memang untuk digunakannya sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan kembali dan ataupun diberikan ke lain orang (diedarkan). Maka berdasarkan fakta yuridis dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi tidak dapat menerima alasan-alasan Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan pidananya yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, namunlebih tepat Terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itulah alasan-alasan diajukannya permohonan pengajuan banding oleh Penuntut Umum dimaksud, dipandang tidak beralasan menurut hukum karena berdasarkan keterangan keseluruhan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ternyata tidak ada yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan atau merupakan target operasi dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;
- Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tindak pidana Narkotika saat ini senantiasa meningkat kualitas dan kuatitasnya, dan dipandang sudah membahayakan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang inherent dengan peningkatan tindak pidana Narkotika tersebut;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sedang gencar-gencarnya dilaksanakan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena terpengaruh lingkungan pergaulan dan kebiasaan di sekitarnya tersebut;
Putusan PT SAMARINDA Nomor 250/PID/2022/PT SMR |
|
Nomor | 250/PID/2022/PT SMR |
Tingkat Proses | Banding |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika |
Kata Kunci | Narkotika |
Tahun | 2023 |
Tanggal Register | 15 Desember 2022 |
Lembaga Peradilan | PT SAMARINDA |
Jenis Lembaga Peradilan | PT |
Hakim Ketua | Kurnia Yani Darmono |
Hakim Anggota | Brpasti Tarigan, Fransiskus Arkadeus Ruwe |
Panitera | Ferry Nita |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | MENIMBANG BAHWA PERMINTAAN BANDING OLEH PENUNTUT UMUM TELAH DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU DAN MENURUT TATA CARA SERTA SYARAT YANG DITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG, OLEH KARENA ITU PERMOHONAN BANDING TERSEBUT SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA; MENIMBANG BAHWA TERNYATA PENUNTUT UMUM DALAM PENGAJUAN UPAYA HUKUM BANDINGNYA TERSEBUT, TIDAK MENGAJUKAN MEMORI BANDING, SEHINGGA TIDAK DIKETAHUI DENGAN PASTI KEBERATAN (ALASAN-ALASAN HUKUM) DIAJUKANNYA UPAYA HUKUM BANDING TERSEBUT, SEBAB TANPA ADANYA MEMORI BANDING TIDAK DIKETAHUI DENGAN PASTI KEBERATAN-KEBERATAN APA SAJAKAH SESUNGGUHNYA YANG DIAJUKAN OLEH PARA PIHAK ATAS PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TERSEBUT. OLEH KARENA ITU ADANYA UPAYA HUKUM BANDING DARI PENUNTUT UMUM TERSEBUT, SECARA SUBSTANSIAL DAPATLAH DISIMPULKAN HANYA MERUPAKAN KEINGINGAN DARI PENUNTUT UMUM AGAR DILAKUKAN PENGULANGAN KEMBALI ATAS PEMERIKSAAN YANG TELAH DILAKUKAN DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, TERUTAMA HAL-HAL YANG DIKEMUKAKAN DALAM TUNTUTAN PIDANA DAN ATAUPUN MATERI PEMBELAAN TERDAKWA YANG PERNAH DISAMPAIKAN DI PERSIDANGAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA; MENIMBANG BAHWA PENGADILAN TINGGI SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN JUDEX FACTIEMEMPUNYAI TUGAS DAN FUNGSI MEMERIKSA ULANG PERKARA SECARA KESELURUHAN (JURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 492 K/SIP/1970), MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING AKAN MEMERIKSA ULANG KESIMPULAN FAKTA-FAKTA YURIDIS MAUPUN PENERAPAN HUKUMNYA DALAM PERKARA INI SECARA KESELURUHAN; MENIMBANG BAHWA SETELAH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MEMPELAJARI DAN MENELITI KESELURUHAN BERKAS PERKARA, PADA POKOKNYA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYANOMOR273/PID.SUS/2022/PN NNK TANGGAL 23 NOVEMBER 2022 YANG MENYATAKAN TERDAKWA TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANAPENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI SEBAGAIMANA DAKWAANKETIGA PENUNTUT UMUM,KARENA DALAM PUTUSANNYA TERSEBUT, PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TELAH MEMPERTIMBANGKAN DENGAN TEPAT DAN BENARUNSUR-UNSUR DARI PASAL YANG DIDAKWAKAN TERHADAP DIRI TERDAKWA DALAM RELEVANSINYA DENGAN FAKTA HUKUM DI PERSIDANGAN. DISAMPING ITU BAIK KUALIFIKASI PEMIDANAAN MAUPUN PIDANA YANG DIJATUHKANNYA DIPANDANG TELAH TEPAT DAN ADIL. OLEH KARENA ITU PERTIMBANGAN HUKUM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TERSEBUT,SECARA MUTATIS MUTANDIS DIAMBIL ALIH DAN DIJADIKAN PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDINGUNTUK MENGADILI PERKARA A QUO; MENIMBANG BAHWA PENDAPAT DAN KESIMPULAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TERSEBUT, DIDASARKAN PADA ALASAN DAN PERTIMBANGAN, SEBAGAI BERIKUT: MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN TERSEBUT DI ATAS, PENGADILAN TINGGI BERPENDAPAT, OLEH KARENA PERBUATAN TERDAKWA TELAH TERBUKTI MEMENUHI SEMUA UNSUR TINDAK PIDANA DARI PASAL YANG DIDAKWAKAN OLEH PENUNTUT UMUMDALAM DAKWAAN ALTERNATIF KETIGA,DAN ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN DIPERSIDANGAN TELAH MEMENUHI SYARAT DUA ALAT BUKTI YANG SAH SEPERTI YANG DITENTUKAN DALAM PASAL 183 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP), DIMANA ANTARA ALAT BUKTI YANG SATU DENGAN LAINNYA TERDAPAT HUBUNGAN YANG SALING BERKAITAN ERAT, SEHINGGA MENIMBULKAN KEYAKINAN BAGI MAJELIS HAKIM BAHWA BENAR TELAH TERJADI TINDAK PIDANA DAN TERDAKWALAH SEBAGAI PELAKUNYA, UNTUK ITU TERDAKWA HARUS DINYATAKAN TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANAPENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRISEPERTI DIMUAT DALAM AMAR PUTUSAN INI; MENIMBANG, BAHWA DARI FAKTA-FAKTA YANG DIPEROLEH SELAMA PEMERIKSAANDI PERSIDANGAN, PENGADILAN TIDAK MENEMUKAN ADANYA ALASAN-ALASAN YANG DAPAT MELEPASKAN TERDAKWADARI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (ONTOEREKENING VAT BAARHEID)DAN MENGHAPUSKAN SIFAT MELAWAN HUKUM DARI PERBUATAN TERDAKWA, BAIK SEBAGAI ALASAN PEMBENAR DAN/ATAU ALASAN PEMAAF, SEHINGGA MENURUT PENGADILANTERDAKWAHARUS DIPANDANG SEBAGAI SUBYEK HUKUM YANG MAMPU BERTANGGUNG JAWAB DAN KARENANYA PULA TERHADAP TERDAKWA HARUS DIJATUHI PIDANA YANG SETIMPAL DENGAN KESALAHANNYA; MENIMBANG, BAHWA SEDANGKAN MENGENAI PENGHARGAAN TERHADAP ALAT-ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PERKARA INI DAN ATAUPUN PROSES PERADILAN DI TINGKAT PERTAMA, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TELAH MEMERIKSA DAN MENGADILI SENDIRI PERKARA ATAS DIRI TERDAKWA TERSEBUT, DAN DENGAN SEGALA PERTIMBANGANNYA TELAH BERKESIMPULAN TERDAKWA TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM DALAM DAKWAAN ALTERNATIF KETIGA. OLEH KARENA ITULAH PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TIDAK SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA PUTUSANNYA TELAH DIDASARKAN PADA KETERANGAN PARA SAKSI YANG DITERANGKAN DI PERSIDANGAN DAN ALAT-ALAT BUKTI LAINNYA YANG SAH; MENIMBANG, BAHWA UNTUK MENENTUKAN PIDANA APAKAH YANG SEPATUTNYA DIJATUHKAN TERHADAP DIRI TERDAKWA PERLULAH DIPERHATIKAN BAHWA MAKSUD DAN TUJUAN PIDANA, BUKANLAH SEMATA-MATA UNTUK MENISTA ATAU MENDERITAKAN SESEORANG, TETAPI LEBIH BERTUJUAN UNTUK: MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA ITULAH MENGENAI SEGALA ARGUMENTASI PERMOHONAN TERDAKWA DALAM PEMBELAANNYA YANG PADA POKOKNYA MEMOHON AGAR TERDAKWA DIJATUHI PIDANA YANG SERINGAN-RINGANNYA SEBAGAIMANA DIKEMUKAKAN DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, DIJADIKAN PERTIMBANGAN UNTUK MENENTUKAN PIDANA APAKAH YANG SEADIL-ADILNYA DAN PATUT DIJATUHKAN BAGI DIRI TERDAKWA YAKNI PIDANA PENJARA SEBAGAIMANA BUNYI AMAR PUTUSAN INI NANTI; MENIMBANG, BAHWA UNTUK MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP DIRI TERDAKWA, PENGADILAN TINGKAT BANDING, SETELAH MEMPERHATIKAN KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN DAN YANG MERINGANKAN SEBAGAIMANA TELAH DIPERTIMBANGKAN OLEH PENGADILAN TINGKAT PERTAMA, DIPANDANG PERLU MEMPERTIMBANGKAN KEADAAN-KEADAAN KHUSUS YANG MEMBERATKAN DAN MERINGANKAN, SEBAGAI BERIKUT; KEADAAN YANG MEMBERATKAN: KEADAAN YANG MERINGANKAN: MENIMBANG, BAHWA DALAM PERKARA INI TERHADAP DIRI TERDAKWA TELAH DILAKUKAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG SAH, MAKA BERDASARKAN PASAL 22 AYAT (4) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA(KUHAP), TERHADAP MASA PENANGKAPAN DAN PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI OLEH TERDAKWA TERSEBUT HARUSLAH DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN; MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERDAKWA DITAHAN DAN PENAHANAN TERHADAP DIRI TERDAKWA DILANDASI ALASAN YANG CUKUP, MAKA BERDASARKAN PASAL 193 AYAT (2) SUB B KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, MAKA PERLU DITETAPKAN AGAR TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN; MENIMBANG, BAHWA TERHADAP KESELURUHAN BARANG BUKTI,OLEH KARENA BARANG BUKTI TERSEBUT MASIH DIPERLUKAN OLEH PENUNTUT UMUM UNTUK DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA LAIN (PERKARA JEFFRIYANTO TALAN ALS PANJANG ANAK DARI FLORENSIUS TALAN)DAN TELAH DPERTIMBANGKAN DENGAN BAIK OLEH PERADILAN TINGKAT PERTAMA, MAKA PENENTUAN STATUS BARANG BUKTI SEBAGAIMANA DIPERTIMBANGKAN DAN DITENTUKAN STATUS HUKUMNYA OLEH PERADILAN TINGKAT PERTAMA DIPANDANG SUDAH TEPAT DAN BENAR OLEHKARENANYA MENGENAI STATUS BARANG BUKTI TERSEBUT PATUT DIKUATKAN; MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA TERDAKWA TETAP DINYATAKAN BERSALAH DAN DIJATUHI PIDANA, MAKA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 222 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP), MAKA KEPADA TERDAKWA TETAP HARUS DIBEBANI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING AKAN DITENTUKAN BESARNYA DALAM AMAR PUTUSAN INI; MENGINGAT SERTA MEMPERHATIKAN, PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA SERTA KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM YANG BERSANGKUTAN DENGAN HAL INI, KHUSUSNYA SERTA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981, TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP); MENGADILI: |
Catatan Amar |
Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang bahwa ternyata Penuntut Umum dalam pengajuan upaya hukum bandingnya tersebut, tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui dengan pasti keberatan (alasan-alasan hukum) diajukannya upaya hukum banding tersebut, sebab tanpa adanya memori banding tidak diketahui dengan pasti keberatan-keberatan apa sajakah sesungguhnya yang diajukan oleh para pihak atas putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut. Oleh karena itu adanya upaya hukum banding dari Penuntut Umum tersebut, secara substansial dapatlah disimpulkan hanya merupakan keingingan dari Penuntut Umum agar dilakukan pengulangan kembali atas pemeriksaan yang telah dilakukan di Pengadilan tingkat pertama, terutama hal-hal yang dikemukakan dalam tuntutan pidana dan ataupun materi pembelaan Terdakwa yang pernah disampaikan di persidangan Pengadilan tingkat pertama; Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan judex factiemempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan; Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti keseluruhan berkas perkara, pada pokoknya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannyaNomor273/Pid.Sus/2022/PN Nnk tanggal 23 November 2022 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana?Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri? sebagaimana dakwaanKetiga Penuntut Umum,karena dalam putusannya tersebut, Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benarunsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dalam relevansinya dengan fakta hukum di persidangan. Disamping itu baik kualifikasi pemidanaan maupun pidana yang dijatuhkannya dipandang telah tepat dan adil. Oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut,secara mutatis mutandis diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat bandinguntuk mengadili perkara a quo; Menimbang bahwa pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat banding tersebut, didasarkan pada alasan dan pertimbangan, sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umumdalam dakwaan Alternatif Ketiga,dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana?Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri?seperti dimuat dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaandi persidangan, pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwadari pertanggungjawaban pidana (ontoerekening vat baarheid)dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, sehingga menurut pengadilanTerdakwaharus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya; Menimbang, bahwa sedangkan mengenai penghargaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dan ataupun proses peradilan di tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding telah memeriksa dan mengadili sendiri perkara atas diri Terdakwa tersebut, dan dengan segala pertimbangannya telah berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif Ketiga. Oleh karena itulah Pengadilan tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum karena putusannya telah didasarkan pada keterangan para saksi yang diterangkan di persidangan dan alat-alat bukti lainnya yang sah; Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk: Menimbang, bahwa oleh karena itulah mengenai segala argumentasi permohonan Terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya sebagaimana dikemukakan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, dijadikan pertimbangan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni pidana penjara sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan tingkat banding, setelah memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, dipandang perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut; Keadaan yang memberatkan: Keadaan yang meringankan: Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti,oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain (perkara Jeffriyanto Talan Als Panjang anak dari Florensius Talan)dan telah dpertimbangkan dengan baik oleh Peradilan tingkat pertama, maka penentuan status barang bukti sebagaimana dipertimbangkan dan ditentukan status hukumnya oleh Peradilan tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar olehkarenanya mengenai status barang bukti tersebut patut dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka kepada Terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini; Mengingat serta memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan hal ini, khususnya serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); MENGADILI: |
Tanggal Musyawarah | 5 Januari 2023 |
Tanggal Dibacakan | 5 Januari 2023 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada