Putusan PT DENPASAR
227/PDT/2022/PT DPS

Putusan PT DENPASAR Nomor 227/PDT/2022/PT DPS
Tanggal 12 Januari 2023 — Pembanding/Tergugat : I Ketut Budiarta
Terbanding/Penggugat : I Nyoman Winda
Terbanding/Turut Tergugat I : I Ketut Senjaya, SH.
Terbanding/Turut Tergugat II : Sri Subekti, SH.
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor ATR/BPN Denpasar

M E N G A D I L I
- MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI TERSEBUT;
- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 455/PDT.G/2022/PN DPS TANGGAL 2 NOVEMBER 2022;

MENGADILI SENDIRI
DALAM EKSEPSI
MENOLAK EKSEPSI TERBANDING SEMULA TERGUGAT;
DALAM POKOK PERKARA
DALAM KONPENSI :
MENOLAK GUGATAN TERBANDING SEMULA PENGGUGAT KONVENSI;
DALAM REKONVENSI :
1. MENGABULKAN GUGATAN PEMBANDING SEMULA TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI SELURUHNYA;
2. MENYATAKAN DALAM HUKUM PEMBANDING SEMULA TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI ADALAH PEMILIK YANG SAH ATAS SEBIDANG TANAH SESUAI SHM NO. 1297/DESA UBUNG LUAS 2000M2 (DUA RIBU METER PERSEGI) SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM GAMBAR SITUASI TANGGAL 14 JUNI 1991 NO. 2958/1991 TERLETAK DI KELURAHAN UBUNG, KECAMATAN DENPASAR BARAT, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI (KINI KELURAHAN UBUNG, KECAMATAN DENPASAR UTARA, KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI) DENGAN BATAS-BATAS :
UTARA : JALAN
TIMUR : TANAH MILIK G.S. 2957/1991
SELATAN : JALAN
BARAT : TANAH MILIK G.S. 2959/1991
DENGAN TANDA BUKTI HAK SHM NO. 1297/DESA UBUNG, GAMBAR SITUASI TANGGAL 14 JUNI 1991 NO. 2958/1991 LUAS 2000M2 YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUN PADA TANGGAL 15 JUNI 1992 DENGAN PERUBAHAN TANGGAL 8 OKTOBER 1992 BERDASARKAN ATAS JUAL BELI MENJADI ATAS NAMA I KETUT BUDIARTA;
3. MENYATAKAN TERGUGAT REKONVENSI BERSALAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YAITU TANPA SEIJIN DARI PENGGUGAT REKONVENSI MENDIRIKAN BANGUNAN SEMI PERMANEN ATAU SEMACAM PONDOK DIATAS TANAH OBYEK SENGKETA;
4. MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI ATAU SIAPAPUN YANG MENDAPAT HAK DARI PADANYA AGAR MEMBONGKAR BANGUNAN YANG DIDIRIKANNYA DIATAS TANAH SENGKETA DAN MENYERAHKANNYA KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI DALAM KEADAAN KOSONG;
5. MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) SEBESAR RP100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) SETIAP HARI BILA TERGUGAT REKONVENSI LALAI UNTUK MEMBONGKAR BANGUNAN YANG DIDIRIKANNYA DIATAS OBYEK SENGKETA SERTA LALAI UNTUK MENYERAHKAN OBYEK SENGKETA DALAM KEADAAN KOSONG TERHITUNG SEJAK HARI KEDELAPAN SETELAH TERGUGAT REKONVENSI MENDAPAT TEGURAN (AANMANING) UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
MENGHUKUM TERBANDING SEMULA PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 455/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 2 November 2022;

Mengadili Sendiri
Dalam Eksepsi
Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat;
Dalam Pokok Perkara
Dalam Konpensi :
Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi;
Dalam Rekonvensi :
1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah sesuai SHM No. 1297/Desa Ubung Luas 2000m2 (dua ribu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 14 Juni 1991 No. 2958/1991 terletak di Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Badung, Provinsi Bali (kini Kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali) dengan batas-batas :
Utara : jalan
Timur : Tanah Milik G.S. 2957/1991
Selatan : jalan
Barat : Tanah Milik G.S. 2959/1991
Dengan tanda bukti hak SHM No. 1297/Desa Ubung, Gambar Situasi tanggal 14 Juni 1991 No. 2958/1991 Luas 2000m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badun pada tanggal 15 Juni 1992 dengan perubahan tanggal 8 Oktober 1992 berdasarkan atas jual beli menjadi atas nama I Ketut Budiarta;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tanpa seijin dari Penggugat Rekonvensi mendirikan bangunan semi permanen atau semacam pondok diatas tanah obyek sengketa;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapat hak dari padanya agar membongkar bangunan yang didirikannya diatas tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari bila Tergugat Rekonvensi lalai untuk membongkar bangunan yang didirikannya diatas obyek sengketa serta lalai untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong terhitung sejak hari kedelapan setelah Tergugat Rekonvensi mendapat teguran (aanmaning) untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi
Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);