Putusan PN KENDARI
13/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi

Putusan PN KENDARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi
Tanggal 8 Agustus 2022 — Penuntut Umum:
ASWAR S, S.H.
Terdakwa:
ANWAR Bin LA BAHUSE

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Terdakwa ANWAR Bin LA BAHUSE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR Bin LA BAHUSE dengan Pidana Penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum, Terdakwa ANWAR Bin LA BAHUSE untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 336.268.600,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah), dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
4. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan, Terdakwa untuk tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2018 yang dilegalisir.
2. 1 (satu) bundel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2018 yang dilegalisir.
3. 1(satu) bundel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2019 yang dilegalisir.;
4. 1(satu) rangkap foto copy Rekening Koran Giro Periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Bank Sultra Kas Binongko, tanggal 25 Februari 2021 yang dilegalisir;
5. 1(satu) rangkap foto copy dokumen Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II tahun anggaran 2018 beserta lampirannya yang dilegalisir.
6. 1(satu) rangkap foto copy dokumen Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III tahun anggaran 2018 beserta lampirannya yang dilegalisir.
7. 1(satu) rangkap foto copy dokumen Usulan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II tahun anggaran 2019 beserta lampirannya yang dilegalisir.
8. 1(satu) rangkap foto copy Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lagongga Tahun Anggaran 2018 Nomor 07 tanggal 27 November 2018 yang dilegalisir;
9. 1(satu) rangkap foto copy Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lagongga Tahun Anggaran 2019 Nomor 07 tanggal 11 November 2019 yang dilegalisir;
10. 1(satu) rangkap foto copy Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lagongga Tahun Anggaran 2020 Nomor 06 tanggal 02 November 2020 yang dilegalisir;
11. 1(satu) rangkap foto copy Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lagongga Tahun Anggaran 2018 tanggal 31 Desember 2018 yang dilegalisir;
12. 1(satu) rangkap foto copy Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lagongga Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Desember 2019 yang dilegalisir;
13. 1(satu) rangkap foto copy Dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Lagongga Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2020 yang dilegalisir;
14. 1(satu) rangkap foto copy Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Sampai dengan Tahap II Tahun Anggaran 2020 yang dilegalisir.

Dikembalikan kepada Pemerintahan Desa lagongga Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi

1. 1(satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Lagongga Nomor: 03 Tahun 2018, tanggal 03 Januari 2018 tentang Pengangkatan/Penunjukan Bendahara Desa Lagongga Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi yang dilegalisir;

Dikembalikan kepada Bendahara Desa Lagongga Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi Tahun 2018.

1. 1(satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Lagongga Nomor: 02 Tahun 2019, tanggal 03 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lagongga Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi yang dilegalisir;
2. 1(satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Lagongga Nomor : 02 Tahun 2020, tanggal 03 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lagongga Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi yang dilegalisir.

Dikembalikan kepada Perangkat Desa Lagongga Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi.

1. 1(satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 629 tahun 2016 tentang pengesahan pengangkatan saudara ANWAR sebagai Kepala Desa Lagongga Kec. Binongko Kab. Wakatobi periode 2016-2022 tanggal 14 Desember 2016 yang dilegalisir.

Dikembalikan kepada Terdakwa Anwar

1. 1(satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 405.C tahun 2019 tentang pengesahan pemberitahuan dan pengesahan pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Lagongga Kec. Binongko Kab. Wakatobi periode 2019-2025 tanggal 21 Juni 2019 yang dilegalisir.

Dikembalikan kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Lagongga Kec. Binongko Kab. Wakatobi periode 2019-2025 tanggal 21 Juni 2019.

1. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir daftar SP2D satker.
2. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Monitoring SP2D BANK.
3. 1 (Satu) rangkap beserta lampirannya foto copy Legalisir Surat Perinta Membayar a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat penandatangan SPM Saudara Abdul Rohman fauzi Nomor 00281A tanggal 05 November 2020 kepada terlampir dengan jumlah pengeluaran Rp. 10.339.820.600.

Dikembalikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baubau

7. Menghukum terdakwa ANWAR Bin LA BAHUSE untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).