Putusan PN BATAM
320/Pdt.G/2022/PN Btm

Putusan PN BATAM Nomor 320/Pdt.G/2022/PN Btm
Tanggal 24 Januari 2023 — Penggugat melawan Tergugat

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) Pea Perrik pada tanggal 29 Desember 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Jejap / Surat Keterangan Kawin No. 34/SKJ/XII/2004, tertanggal 29 Desember 2004 atau berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor 273/Pdt.P/2021 /PN.Btm, tanggal 26 Juli 2021 sebagaimana telah didaftarkan atau dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2171-KW-10092021-0001, tertanggal 10 September 2021, Sah Menurut Hukum;
4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) Pea Perrik pada tanggal 29 Desember 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Jejap / Surat Keterangan Kawin No. 34/SKJ/XII/2004, tertanggal 29 Desember 2004 atau berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batam Nomor 273/Pdt.P/2021/PN.Btm, tanggal 26 Juli 2021 sebagaimana telah didaftarkan atau dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Batam dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2171-KW-10092021-0001, tertanggal 10 September 2021, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam atau Pejabat yang diperuntukkan untuk itu, untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);