1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN LUBUK BASUNG
  4. Perdata
  5. Tanah

Putusan PN LUBUK BASUNG
24/Pdt.G/2022/PN Lbb

    Putusan PN LUBUK BASUNG Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Lbb
    Tanggal 31 Januari 2023 — Penggugat : 1. ZARDIMAN 2. FAJRI 3. SAHURDI 4. ROMI HENDRA 5.DESMAWATI, Tergugat: 1. HARMAILINA 2. SUFFIADI 3. Suhardi, S.H., M.Kn. 4. BPN Kab. Agam
    Nomor 24/Pdt.G/2022/PN Lbb
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Tanah
    Kata Kunci
    Tahun 2023
    Tanggal Register 8 Agustus 2022
    Lembaga Peradilan PN LUBUK BASUNG
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Mohammad Kamil Ardiansyah
    Hakim Anggota Yoshito Siburian, Wahyu Agung Muliawan
    Panitera Armantoh
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya NO
    Catatan Amar MENGADILI:DALAM EKSEPSIMenerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;DALAM POKOK PERKARA- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.180.000,00 (Satu Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
    Tanggal Musyawarah 24 Januari 2023
    Tanggal Dibacakan 31 Januari 2023
    Kaidah - Putusan Mahkamah Agung RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 dengan kaidah hukum “HIR tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah Hakim dalam hal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah”; - Putusan Mahkamah Agung RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 dengan kaidah hukum “Menurut Jurisprudensi, dimungkinkan “penggabungan” gugatan-gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat, tetapi adalah tidak layak dalam bentuk perkara yang satu (No. 53/1972.G) dijadikan gugatan rekonpensi terhadap perkara yang lainnya (No. 521/1971.G)”; - Putusan Mahkamah Agung RI No. 575/K/Pdt/1983 dengan kaidah hukum “Penggabungan gugatan subjektif maupun subjektif boleh dilakukan, asal terdapat innerlijke samenhagen atau koneksitas erat di antaranya”; - Putusan Mahkamah Agung RI No. 962 K/ Pdt/1995, tanggal 17 Desember 1995 dengan kaidah hukum “Dalam suatu gugatan perdata, di mana objek perkara dan tergugatnya berbeda, maka gugatan tersebut harus diajukan secara terpisah terhadap masing-masing objek sengketa dan tergugatnya. Oleh karena itu, bila dalam suatu gugatan, yang objek dan tergugatnya berbeda digabung menjadi satu dalam satu gugatan, maka terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
    Abstrak
  • Download Zip
  • —
  • Download PDF
  • —

  • Putusan terkait tidak ada

106
13