Putusan PN TANJUNG PINANG
75/Pdt.G/2022/PN Tpg

Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Tpg
Tanggal 20 Desember 2022 — Penggugat melawan Tergugat

M E N G A D I L I :
1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah berdasarkan Agama Budha berdasarkan nomor 032/VBM-KET/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 di Vihara Bumi Maitreya Jln. Ir Sutami No. 38 RT 001/ RW 004, Kel. Tanjungpinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, yang dipimpin oleh Pandita SAKUAN, S.Ag, kemudian telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2172-KW-13062022-0001 tanggal 13 Juni 2022 sah menurut hukum;
4. Menetapkan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara sah berdasarkan Agama Budha berdasarkan nomor 032/VBM-KET/VI/2022 tanggal 11 Juni 2022 di Vihara Bumi Maitreya Jln. Ir Sutami No. 38 RT 001/ RW 004, Kel. Tanjungpinang Timur, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, yang dipimpin oleh Pandita SAKUAN, S.Ag, kemudian telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2172-KW-13062022-0001 tanggal 13 Juni 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Hak Asuh Anak antara Penggugat dan Tergugat yaitu Willson Liammington tetap berada dalam asuhan Penggugat dan tidak menutup akses dan silaturahmi Tergugat dan Keluarganya untuk menjenguk dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang mengirimkan salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Tanjungpinang;
7. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Pinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);