- PASAL 39 UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JUNCTO PASAL 115 KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PASAL 65 UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989, YANG MENENTUKAN BAHWA PERCERAIAN HANYA DAPAT DILAKUKAN DI DEPAN SIDANG PENGADILAN, SETELAH PENGADILAN TERSEBUT BERUSAHA DAN TIDAK BERHASIL MENDAMAIKAN KEDUA BELAH PIHAK;
- PASAL 22 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 YANG MENENTUKAN, BAHWA PERMOHONAN PERCERAIAN ATAS ALASAN TERSEBUT DALAM PASAL 19 HURUF F DAPAT DITERIMA APABILA TELAH CUKUP JELAS BAGI PENGADILAN MENGENAI SEBAB-SEBAB PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN ITU;
- PASAL 76 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 MENENTUKAN, BAHWA APABILA PERCERAIAN DIDASARKAN ATAS ALASAN SYIQAQ, MAKA UNTUK MENDAPATKAN PUTUSAN PERCERAIAN HARUS DIDENGAR KETERANGAN SAKSI-SAKSI YANG BERASAL DARI KELUARGA ATAU ORANG-ORANG YANG DEKAT DENGAN SUAMI ISTRI.
- PASAL 21 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 YANG MENENTUKAN, BAHWA GUGATAN PERCERAIAN DAPAT DITERIMA APABILA TERGUGAT (BACA: SALAH SATU ATAU KEDUA BELAH PIHAK) MENYATAKAN ATAU MENUNJUKKAN SIKAP TIDAK MAU LAGI KEMBALI KE RUMAH KEDIAMAN BERSAMA;
- Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 65 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa permohonan perceraian atas alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;
- Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 menentukan, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.
- Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menentukan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila Tergugat (baca: salah satu atau kedua belah pihak) menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
Putusan PTA SEMARANG Nomor 39/Pdt.G/2023/PTA.Smg |
|
Nomor | 39/Pdt.G/2023/PTA.Smg |
Tingkat Proses | Banding |
Klasifikasi |
Perdata Agama Perdata Agama Perceraian |
Kata Kunci | Cerai Gugat |
Tahun | 2023 |
Tanggal Register | 31 Januari 2023 |
Lembaga Peradilan | PTA SEMARANG |
Jenis Lembaga Peradilan | PTA |
Hakim Ketua | H. Ahmad Akhsin |
Hakim Anggota | H. Hasanuddin, Briskhaq |
Panitera | Mutakim |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | PERTIMBANGAN HUKUM MENIMBANG, BAHWA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUDUS NOMOR 1171/PDT.G/2022/PA.KDS DIUCAPKAN PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2022 MASEHI BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 3 JUMADIL AKHIR 1444 HIJRIAH DENGAN DIHADIRI OLEH PENGGUGAT DAN TERGUGAT, KEMUDIAN TERHADAP PUTUSAN TERSEBUT TERGUGAT SEBAGAI PEMBANDING TELAH MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING PADA TANGGAL 9 JANUARI 2023. OLEH KARENA PERMOHONAN BANDING TERSEBUT DIAJUKAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU MASA BANDING DAN DENGAN TATA CARA SEBAGAIMANA KETENTUAN PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG PERADILAN ULANGAN DI JAWA MADURA, MAKA PERMOHONAN BANDING PEMBANDING SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA; MENIMBANG, BAHWA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG SEBAGAI JUDEX FACTIE BERKEWAJIBAN UNTUK MEMERIKSA ULANG TENTANG APA YANG TELAH DIPERIKSA, DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN TINGKAT PERTAMA UNTUK KEMUDIAN DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUS KEMBALI PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING; MENIMBANG, BAHWA SETELAH MEMPELAJARI DAN MENELITI DENGAN SEKSAMA BERKAS PERKARA YANG TERDIRI BUNDEL A DAN BUNDEL B YANG ANTARA LAIN TERDIRI DARI SURAT GUGATAN PENGGUGAT, SURAT JAWABAN TERGUGAT, REPLIK DAN DUPLIK, ALAT BUKTI, BERITA ACARA SIDANG, SALINAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUDUS NOMOR 1171/PDT.G/2022/PA.KDS TANGGAL 27 DESEMBER 2022 MASEHI BERTEPATAN TANGGAL 3 JUMADIL AKHIR 1444 HIJRIAH, MEMORI BANDING DAN KONTRA MEMORI BANDING SERTA SURAT-SURAT LAINNYA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA INI, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MEMBERIKAN PERTIMBANGAN- PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA DIURAIKAN DIBAWAH INI; MENIMBANG, BAHWA HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH BERUSAHA UNTUK MENDAMAIKAN KEDUA BELAH PIHAK YANG BERPERKARA, NAMUN TIDAK BERHASIL, DEMIKIAN JUGA SESUAI DENGAN LAPORAN HASIL MEDIASI TANGGAL 17 OKTOBER 2022, OLEH DR. SANTOSO, SHI, MH. UPAYA PERDAMAIAN MELALUI PROSES MEDIASI TIDAK BERHASIL, OLEH KARENA ITU MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA UPAYA PERDAMAIAN MENURUT KETENTUAN PASAL 130 AYAT (1) HIR, PASAL 69 JO PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DAN PERUBAHAN KEDUA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009 DAN PASAL 39 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN JO PASAL 31 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 SERTA PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN SECARA MAKSIMAL DAN HANYA DILAKSANAKAN SELAMA PROSES PERSIDANGAN DIMANA HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH BERUSAHA MENDAMAIKAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT DENGAN CARA MENASEHATI PENGGUGAT SECARA LANGSUNG MAUPUN MELALUI KUASANYA SUPAYA HIDUP RUKUN LAGI SEBAGAI SUAMI ISTERI DENGAN TERGUGAT AKAN TETAPI TIDAK BERHASIL, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA SECARA LITIGASI DAPAT DILANJUTKAN; MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SELAKU JUDEX FACTI AKAN MEMERIKSA KEMBALI PERKARA INI SECARA KESELURUHAN, NAMUN TIDAK AKAN MENINJAU SATU PERSATU KEBERATAN-KEBERATAN PEMBANDING SEBAGAIMANA YANG DITEGASKAN DALAM YURISPRUDENSI, YAITU PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 492 K/SIP/1970, TANGGAL 16 DESEMBER 1970 JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 247 K/SIP/1953, TANGGAL 6 APRIL 1955; MENIMBANG, BAHWA SETELAH MEMPELAJARI GUGATAN PENGGUGAT MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MENILAI BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL PENGAJUAN GUGATAN CERAI; MENIMBANG, BAHWA TERHADAP APA YANG TELAH DIPERIKSA DAN DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, SETELAH MEMBACA DAN MEMERIKSA HAL-HAL YANG MENJADI DALIL GUGATAN PENGGUGAT, JAWABAN, REPLIK DAN DUPLIK, SERTA BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH KEDUA BELAH PIHAK, PUTUSAN YANG TELAH DIJATUHKAN OLEH HAKIM TINGKAT PERTAMA, MEMORI BANDING DARI PEMBANDING SERTA KONTRA MEMORI BANDING DARI TERBANDING, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING AKAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DAN PENDAPAT SEBAGAIMANA TERURAI BERIKUT INI; MENIMBANG, BAHWA SEBAGAIMANA YANG TELAH DIURAIKAN OLEH PENGGUGAT DALAM SURAT GUGATANNYA, YANG MANA MENDALILKAN TELAH MENIKAH DENGAN TEGUGAT SEJAK TANGAL 15 DESEMBER 2018 DIHADAPAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH KUA KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS, HAL MANA DIAKUI DAN DIBENARKAN OLEH TERGUGAT, SERTA DIBUKTIKAN DENGAN KUTIPAN AKTA NIKAH NOMOR 0699/033/XII/2018, TERTANGGAL 15 DESEMBER 2018 (BUKTI.P.2), MAKA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 165 HIR KARENA AKTA NIKAH ADALAH MERUPAKAN AKTA AUTENTIK DAN SESUAI PULA DENGAN PASAL 7 AYAT (1) KOMPILASI HUKUM ISLAM YANG MENEGASKAN BAHWA PERKAWINAN HANYA DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN AKTA NIKAH, MAKA DENGAN BUKTI P.2 TERSEBUT, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN HAKIM TINGKAT PERTAMA, SEHINGGA HARUS DINYATAKAN BAHWA ANTARA PENGGUGAT/TERBANDING DAN TERGUGAT/PEMBANDING BERADA DALAM IKATAN PERKAWINAN YANG SAH; MENIMBANG, BAHWA SETELAH MEMPELAJARI JAWABAN TERGUGAT/PEMBANDING DAN MEMORI BANDING PEMBANDING MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MENDAPATKAN FAKTA BAHWA TERGUGAT/PEMBANDING TIDAK KEBERATAN TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN PENGGUGAT/TERBANDING, TETAPI TERGUGAT/PEMBANDING KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN TENTANG HAK ASUH ANAK KHANZA FAIHA AZZAHRA SUGIARTO BINTI ERIC TOMY SUGIARTO, PEREMPUAN, LAHIR DI KUDUS, 17 NOVEMBER 2019 DAN MUHAMMAD INSAN KAMIL SUGIARTO BIN ERIC TOMY SUGIARTO, BERADA DALAM ASUHAN PENGGUGAT/TERBANDING: DALAM EKSEPSI. MENIMBANG BAHWA DALAM EKSEPSI TERGUGAT KONVENSI/PEMBANDING MENDALIILKAN PENGGUGAT KONVENSI/TERBANDING TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 83 AYAT (1) DAN 84 AYAT (1) HAL INI MENUNJUKKAN BAHWA PENGGUGAT/TERBANDING TELAH BERSIKAP TIDAK BERBAKTI/NUSYUZ KEPADA TERGUGAT/PEMBANDING (SUAMI); MENIMBANG BAHWA TERHADAP EKSEPSI TERSEBUT, MAJELISHAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MANJATUHKAN PUTUSAN DENGAN MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT KONVENSI/PEMBANDING DENGAN PERTIMBANGAN BAHWA SELAIN MASALAH KOMPETENSI RELATIF DAN KOMPETENSI ABSOLUT, MAKA SESUAI DENGAN PASAL 136 HIR AKAN DIPERIKSA DAN DIPUTUS BERSAMA-SAMA POKOK PERKARA, ATAS PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN TERSEBUT MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA BAHWA EKSEPSI TERGUGAT/PEMBANDING TERSEBUT ADALAH TENTANG MASALAH KENUSYUZAN PENGGUGAT KONVENSI/TERBANDING YANG MANA HAL INI TIDAK BERKAITAN DENGAN KOMPETENSI RELATIF TETAPI TENTANG POKOK PERKARA, UNTUK ITU HARUS DIPERIKSA DAN DIPUTUS BERSAMA DENGAN POKOK PERKARA, SEHINGGA EKSEPSI DALAM PERKARA A QUO HARUS DITOLAK; DALAM KONVENSI. MENIMBANG, BAHWA UNTUK MENYEDERHANAKAN PENYEBUTAN PARA PIHAK DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PADA BAGIAN KONVENSI INI, MAKA TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI/ PEMBANDING CUKUP DISEBUT SEBAGAI TERGUGAT, SEDANGKAN UNTUK PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI/ TERBANDING CUKUP DISEBUT DENGAN PENGGUGAT; TENTANG PERCERAIAN. MENIMBANG, BAHWA DENGAN MEMPERHATIKAN SEGALA PERTIMBANGAN DAN AMAR PUTUSAN SEBAGAIMANA TERNYATA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUDUS NOMOR 1171/PDT.G/2022/PA.KDS TANGGAL 27 DESEMBER 2022 MASEHI BERTEPATAN TANGGAL 3 JUMADIL AKHIR 1444 HIJRIAH PADA BAGIAN KONVENSI TENTANG PERCERAIAN PADA DASARNYA TERGUGAT TIDAK KEBERATAN DENGAN PUTUSAN TERSEBUT MENGENAI PERCERAINANNYA NAMUN KEBERATAN PUTUSAN MENGENAI HAK ASUH ANAK, UNTUK ITU DAPAT DISETUJUI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI PENDAPAT DARI MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SENDIRI SEHINGGA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUDUS TENTANG PERCERAIAN DAPAT DIKUATKAN, NAMUN DEMIKIAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MEMANDANG PERLU MENAMBAH PERTIMBANGAN GUNA LEBIH MEMPERTAJAM LAGI DENGAN PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT; MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN PERKARA INI DITEMUKAN FAKTA HUKUM, PENGGUGAT DAN TERGUGAT MENIKAH PADA TANGGAL 15 DESEMBER 2015, TELAH MEMPUNYAI 2 (DUA) ORANG ANAK, BERNAMA KHANZA FAIHA AZZAHRA SUGIARTO BINTI ERIC TOMY SUGIARTO DAN MUHAMMAD IHSAN KAMIL SUGIARTO BIN ERIC TOMY SUGIARTO, KEADAAN RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT YANG SEMULA RUKUN DAN HARMONIS WALAU TERKADANG SERING BERTENGKAR DAN PUNCAKNYA TERJADI PADA BULAN MEI 2022, SEDANGKAN USAHA UNTUK MENDAMAIKAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH DILAKUKAN BAIK MELALUI KELUARGA, MAJELIS HAKIM MAUPUN MEDIASI, NAMUN TIDAK BERHASIL; MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN FAKTA TERSEBUT DI ATAS DIHUBUNGKAN KETERANGAN SAKSI TERBUKTI BAHWA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN YANG TERUS MENERUS YANG DISEBABKAN MASALAH EKONOMI DIMANA TERGUGAT JARANG MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA PENGGUGAT, TERGUGAT JARANG MEBERIKAN PERHATIAN KEPADA PENGGUGAT DAN TERGUGAT KURANG MENGHARGAI PENGGUGAT, HINGGA SAMPAI TERJADI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PUNCAKNYA TERJADI PADA TANGGAL 25 JULI 2022 PENGGUGAT TIDAK BERSEDIA LAGI KEMBALI HIDUP BERSAMA TERGUGAT, DENGAN DEMIKIAN UNSUR PERTAMA TELAH TERPENUHI; MENIMBANG, BAHWA RUMUSAN PLENO KAMAR AGAMA DALAM SEMA NOMOR 4 TAHUN 2014, TANGGAL 28 MARET 2014, TELAH MENENTUKAN, GUGATAN CERAI DAPAT DIKABULKAN JIKA FAKTA MENUNJUKKAN RUMAH TANGGA SUDAH PECAH (BROKEN MARRIAGE) DENGAN INDIKATOR ANTARA LAIN: SUDAH ADA UPAYA DAMAI TETAPI TIDAK BERHASIL; SUDAH TIDAK ADA KOMUNIKASI YANG BAIK ANTARA SUAMI ISTRI; SALAH SATU PIHAK ATAU MASING-MASING PIHAK MENINGGALKAN KEWAJIBANNYA SEBAGAI SUAMI ISTRI; TELAH TERJADI PISAH RANJANG/TEMPAT TINGGAL BERSAMA. HAL-HAL LAIN YANG DITEMUKAN DALAM PERSIDANGAN (SEPERTI ADANYA WANITA IDAMAN LAIN, PRIA IDAMAN LAIN, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, MAIN JUDI DAN LAIN-LAIN); MENIMBANG, BAHWA DI SAMPING RUMUSAN PLENO KAMAR DI ATAS UNTUK MENGABULKAN GUGATAN CERAI HARUSLAH DIPENUHI BEBERAPA UNSUR SEBAGAIMANA YANG DITENTUKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH INI; MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN FAKTA TERSEBUT, MAKA AKIBAT PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN YANG TERJADI ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TELAH TERJADI PISAH TEMPAT TINGGAL SELAMA KURANG LEBIH 3 (TIGA) BULAN SEJAK TANGGAL 25 JULI 2022 HINGGA DIAJUKANNYA GUGATAN CERAI INI KE PENGADILAN AGAMA KUDUS DAN TELAH DIUPAYAKAN OLEH PIHAK KELUARGA KEDUA BELAH PIHAK AGAR KEMBALI RUKUN, TAPI UPAYA TERSEBUT TIDAK BERHASIL, MAKA SESUAI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 RUMUSAN KAMAR AGAMA SUB B ANGKA (2), UNSUR KEDUA JUGA TELAH TERPENUHI; MENIMBANG, BAHWA HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH BERUPAYA MENYARANKAN PENGGUGAT AGAR BERSABAR DAN RUKUN KEMBALI DENGAN TERGUGAT PADA SETIAP PERSIDANGAN SESUAI KETENTUAN PASAL 31 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975, DAN MELALUI MEDIASI SESUAI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI, NAMUN UPAYA TERSEBUT TIDAK BERHASIL, DENGAN DEMIKIAN UNSUR KETIGA JUGA TELAH TERPENUHI; MENIMBANG, BAHWA SESUAI PERTIMBANGAN DIATAS MAKA HARUS DINYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TELAH MEMENUHI UNSUR ALASAN PERCERAIAN SESUAI KETENTUAN PASAL 39 AYAT (1) JO. PASAL 19 HURUF (F) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 JO. PASAL 116 HURUF (F) KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 408.K/AG/2017 TANGGAL 20 JULI 2017 DAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1354.K/PDT/2000 TANGGAL 8 SEPTEMBER 2003 YANG MENDESKRIPSIKAN, BAHWA SUAMI ISTERI YANG TELAH BERPISAH TEMPAT TINGGAL DAN SALAH SATU ATAU KEDUA BELAH PIHAK TELAH TIDAK SALING MEMPEDULIKAN LAGI SUDAH MERUPAKAN FAKTA ADANYA PERTENGKARAN DAN DAPAT MENJADI ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN, UNTUK ITU PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA TENTANG PERCERAIAN TERSEBUT TELAH TEPAT DAN BENAR, MAKA PUTUSAN TERSEBUT DAMBIL ALIH OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEBAGAI PENDAPATNYA SENDIRI SEHINGGA PUTUSAN TENTANG PERCERAIAN TERSEBUT PATUT DIPERTAHANKAN; TENTANG HAK ASUH (HADLANAH) ANAK. MENIMBANG, BAHWA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN HAK ASUH/HADLANAH ANAK BERNAMA KHANZA FAIHA AZZAHRA SUGIARTO BINTI ERIC TOMY SUGIARTO, PEREMPUAN, LAHIR DI KUDUS, 17 NOVEMBER 2019 DAN MUHAMMAD INSAN KAMIL SUGIARTO BIN ERIC TOMY SUGIARTO, LAKI-LAKI, LAHIR DI KUDUS, 17 FEBRUARI 2021 AGAR DITETAPKAN DIBAWAH ASUHAN PENGGUGAT, DAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG TELAH MENGABULKAN GUGATAN TERSEBUT, AKAN TETAPI PERLU PENAMBAHAN PERTIMBANGAN DAN PERBAIKAN DIKTUM PUTUSAN SEBAGAIMANA AKAN DIPERTIMBANGKAN DALAM PUTUSAN INI; MENIMBANG, BAHWA ANAK BERNAMA KHANZA FAIHA AZZAHRA SUGIARTO BINTI ERIC TOMY SUGIARTO, PEREMPUAN, LAHIR DI KUDUS PADA TANGGAL 17 NOVEMBER 2019, SAAT INI ADALAH MASIH BERADA DALAM ASUHAN TERGUGAT SEDANGKAN ANAK BERNAMA MUHAMMAD INSAN KAMIL SUGIARTO BIN ERIC TOMY SUGIARTO, LAKI-LAKI, LAHIR DI KUDUS, 17 FEBRUARI 2021 BERADA DALAM ASUHAN PENGGUGAT, HAL INI DISEBABKAN PADA SAAT PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT BERKUNJUNG KE RUMAH ORANG TUA PENGGUGAT DAN MENGINAP SEMALAM KEMUDIAN PAGI HARINYA SETELAH DILAKUKAN MEDIASI ANTARA KELARGA PENGGUGAT DAN KELUARGA TERGUGAT TIDAK BERHASIL MENCAPAI KESEPAKATAN, PENGGUGAT MENOLAK DIAJAK PULANG OLEH TERGUGAT DENGAN ALASAN KARENA ANAK KHANZA FAIHA AZZAHRA SUGIARTO BINTI ERIC TOMY SUGIARTO HARUS MASUK SEKOLAH PAUD DI UNDAAN, MAKA ANAK TERSEBUT IKUT KEMBALI BERSAMA TERGUGAT HINGGA SEKARANG, OLEH KARENA TERNYATA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TIDAK BISA KEMBALI HIDUP RUKUN LAGI DENGAN TERGUGAT, MAKA ANAK KHANZA FAIHA AZZAHRA SUGIARTO BINTI ERIC TOMY SUGIARTO YANG MASIH USIA 2 TAHUN 10 BULAN TENTU MASIH SANGAT MEMBUTUHKAN KASIH SAYANG PENGGUGAT SELAKU IBU KANDUNGNYA UNTUK ITU MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA ANAK TERSEBUT TIDAK BOLEH DIPISAHKAN DENGAN IBU DAN SAUDARA KANDUNGNYA, KARENA ANAK YANG MASIH BALITA SECARA NALURI/PSYCHOLOGIS PASTI LEBIH DEKAT DENGAN IBU KANDUNGNYA; MENIMBANG, BAHWA MESKIPUN PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TIDAK BISA LAGI MELANJUTKAN RUMAH TANGGANYA, SEBAGAIMANA ADANYA SURAT PERNYATAAN TANGGAL 2 DESEMBER 2022 YANG TERMUAT DALAM MEMORI BANDING ANGKA 6 (ENAM), NAMUN TIDAK SELAYAKNYA ANAK-ANAK YANG NOTA BENE MASIH DIBAWAH UMUR ATAU BALITA DISERET KEDALAM PUSARAN PERMASALAHAN KEDUA ORANG TUANYA, UNTUK ITU KEDUA ANAK TERSEBUT HARUS DIKEMBALIKAN PADA POSISI YANG SEMESTINYA YAKNI KEDUA ANAK TERSEBUT BERADA DAN DALAM POSISI DEMI KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK; MENIMBANG, BAHWA PENERAPAN PEMELIHARAAN ANAK HARUS BERDASARKAN PRINSIP DASAR KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK, SEHINGGA KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK HARUS MENJADI PERTIMBANGAN UTAMA SESUAI KETENTUAN PASAL 2 HURUF B, PASAL 3, DAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 JUNCTIS PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG HAK ASASI MANUSIA, PASAL 105 HURUF A DAN PASAL 156 HURUF A KOMPILASI HUKUM ISLAM; MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN TERSEBUT DIKORELASIKAN DENGAN FAKTA DI PERSIDANGAN, MAKA PATUT DITETAPKAN ANAK BERNAMA KHANZA FAIHA AZZAHRA SUGIARTO BINTI ERIC TOMY SUGIARTO, PEREMPUAN, LAHIR DI KUDUS, 17 NOVEMBER 2019 DAN MUHAMMAD INSAN KAMIL SUGIARTO BIN ERIC TOMY SUGIARTO, LAKI-LAKI, LAHIR DI KUDUS, 17 FEBRUARI 2021, TERSEBUT BERADA DI BAWAH HAK HADLANAH/ PEMELIHARAAN PENGGUGAT/TERBANDING, NAMUN DEMIKIAN TERBANDING TETAP TIDAK BOLEH MEMUTUSKAN HUBUNGAN KOMUNIKASI ANAK DENGAN PEMBANDING SEBAGAI AYAH KANDUNGNYA, KARENA KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI ORANG TUA TERHADAP ANAK TERSEBUT TETAP MELEKAT, MESKIPUN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH TERJADI PERCERAIAN, HAL DEMIKIAN SELARAS DENGAN KETENTUAN PASAL 41, PASAL 45, PASAL 49 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 JUNCTIS PASAL 51 DAN PASAL 59 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG HAK ASASI MANUSIA SERTA KOMPILASI HUKUM ISLAM DALAM PASAL 105 HURUF C DAN PASAL 156 HURUF D; MENIMBANG, BAHWA SIKAP TERBANDING YANG TIDAK MEMBERI AKSES KEPADA PEMBANDING SEBAGAI AYAH KANDUNGNYA, DAPAT DIJADIKAN ALASAN BAGI PEMBANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PENCABUTAN PENGUASAAN ATAU PEMELIHARAAN ANAK (HADHANAH) SEBAGAIMANA KETENTUAN SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017 RUMUSAN KAMAR AGAMA ANGKA (4); MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN TERSEBUT, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENETAPKAN ANAK BERNAMA KHANZA FAIHA AZZAHRA SUGIARTO BINTI ERIC TOMY SUGIARTO, PEREMPUAN, LAHIR DI KUDUS, 17 NOVEMBER 2019 DAN MUHAMMAD INSAN KAMIL SUGIARTO BIN ERIC TOMY SUGIARTO, LAKI-LAKI, LAHIR DI KUDUS, 17 FEBRUARI 2021, BERADA DI BAWAH PEMELIHARAAN (HADHANAH) PENGGUGAT/TERBANDING TELAH TEPAT DAN BENAR DENGAN PENGGUGAT/ TERBANDING TETAP MEMBERIKAN AKSES KEPADA TERGUGAT/PEMBANDING UNTUK BERKOMUNIKASI, BERTEMU, MENGAJAK, SERTA MENCURAHKAN KASIH SAYANG TERHADAP ANAK TERSEBUT SEPANJANG TIDAK MENGGANGGU KEPENTINGAN DAN KENYAMANAN ANAK, UNTUK ITU MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DAN MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN DAN AMAR PUTUSAN TERSEBUT SEBAGAI PERTIMBANGANNYA SENDIRI , MAKA PUTUSAN TENTANG HAK HADLANAH/ PEMELIHARAAN ANAK DALAM PERKARA AQUO PATUT DIPERTAHANKAN; TENTANG NAFKAH IDDAH, DAN NAFKAH LAMPAU. MENIMBANG, BAHWA DI DALAM PETITUM ANGKA 4 PENGGUGAT MENUNTUT NAFKAH IDDAH DAN DI DALAM PETITUM ANGKA 5 PENGGUGAT MENUNTUT NAFKAH TERHUTANG SELAMA 3 BULAN, TERHADAP TUNTUTAN INI MAKA TERGUGAT DIDALAM SURAT JAWABANNYA MENOLAK TUNTUTAN TERSEBUT SEBAGAIMANA DALAM DALIL JAWABANNYA ANGKA 6 YANG MENYATAKAN PENGGUGAT TELAH MELANGGAR PASAL 83 AYAT (1) DAN PASAL 84 AYAT (1) TENTANG TIDAK BERBAKTI PADA SUAMI/NUSYUZ; MENIMBANG BAHWA DALAM POSITA ANGKA 11 PENGGUGAT MENYATAKAN SETELAH PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT MENGINAP SEMALAMAN DIRUMAH ORANG TUA PENGGUGAT LALU PAGINYA DIADAKAN MEDIASI ANTARA KELUAGA PENGGUGAT DAN KELUARGA TERGUGAT TETAPI TIDAK MENEMUKAN TITIK TEMU, LALU TERGUGAT PULANG KE UNDAAN DENGAN ANAKNYA YANG PERTAMA DAN SAMPAI SEKARANG TERGUGAT TIDAK BERUSAHA MENJEMPUT PENGGUGAT DAN HANYA BERKOMUNIKASI LEWAT WHATSAPP SAJA, KEMUDIAN DIDALAM JAWABANNYA ANGKA 6 TERGUGAT MENYATAKAN TETAP INGIN MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGANYA, MAKA TERGUGAT MENGAJAK PENGGUGAT UNTUK PULANG, NAMUN PENGGUGAT MENOLAK AJAKAN TERSEBUT HINGGA TERGUGAT MENGHADIRKAN ORANG TUANYA (EDY SUGITO) SEDANGKAN PENGGUGAT TETAP BERSIKUKUH MENGUTAMAKAN ORANG TUANYA DARIPADA TERGUGAT (SUAMINYA), DAN KEMUDIAN SAKSI-SAKSI PENGGUGAT MAUPUN TERGUGAT JUGA MENERANGKAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TELAH BERPISAH TEMPAT TINGGAL, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERBEDA PENDAPAT DENGAN HAKIM TINGKAT PERTAMA YANG MENYATAKAN PENGGUGGAT TELAH BERBUAT NUSYUZ, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERPENDAPAT BAHWA PENOLAKAN PENGGUGAT TERHADAP AJAKAN TERGUGAT UNTUK TINGGAL BERSAMA MEMBINA RUMAH TANGGA BERSAMA ANAK-ANAKNYA DAN SUAMI TELAH MENYEDIAKAN TEMPAT TINGGAL YANG AMAN BAGINYA, ADALAH BUKAN TERMASUK NUSYUZ (NASYIZAH), DISEBABKAN KEPERGIANNYA DARI RUMAH TEMPAT KEDIAMAN BERSAMA ADALAH PADA SAAT SEDANG BERTENGKAR, LAGI PULA KEDATANGANNYA KE TEMPAT KEDIAMAN ORANG TUA PENGGUGAT BERSAMA- SAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT DAN BERMALAM SATU MALAM, KEMUDIAN ESOKNYA TERGUGAT PULANG BERSAMA ANAK PERTAMA KHANZA FAIHA AZZAHRA SUGIARTO KARENA ANAK TERSEBUT MASIH SEKOLAH DI UNDAAN SETELAH DILAKUKAN MEDIASI ULANG DAN TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN ANTARA KELUARGA PENGGUGAT DAN KELUARGA TERGUGAT, SEDANGKAN MASALAH TEMPAT KEDIAMAN BERSAMA MENURUT MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING HARUS DITENTUKAN OLEH KEDUA BELAH PIHAK DALAM HAL INI PENGGUGAT DAN TERGUGAT DAN BUKAN SEPIHAK PENGGUGAT ATAU TERGUGAT SAJA; MENIMBANG, BAHWA PERTIMBANGAN DAN AMAR PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA DENGAN MENOLAK TUNTUTAN TERSEBUT DENGAN PERTIMBANGAN BAHWA PENGGUGAT TELAH NUSYUZ ADALAH TIDAK TEPAT DAN TIDAK BENAR, UNTUK ITU MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING BERBEDA PENDAPAT DENGAN PUTUSAN TERSEBUT SEHINGGA PUTUSAN TENTANG NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH TERHUTANG DALAM PERKARA A QUO PATUT DIBATALKAN DAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING AKAN MENGADILI SENDIRI SEPERTI TERSEBUT DIBAWAH INI; MENIMBANG, BAHWA PEMBERIAN SESUAI PERTIMBANGAN DIATAS MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MENETAPKAN PENGGUGAT BERHAK ATAS NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH TERHUTANG (NAFKAH ZAUJIYYAH MADLIYAH) MASING- MASING SELAMA 3 (TIGA) BULAN, MENGENAI BESARANNYA TENTU HARUS DISESUAIKAN DENGAN KEPATUTAN DAN KELAYAKAN, SESUAI KEMAMPUAN TERGUGAT DAN SESUAI PULA DENGAN KEBUTUHAN DASAR ANAK DI DAERAH TEMPAT TINGGAL TERSEBUT; MENIMBANG, BAHWA TERGUGAT SEBAGAI SEORANG WIRASWASTAWAN TENTU MEMPUNYAI PENGHASILAN YANG CUKUP UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN RUMAH TANGGANYA, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MEMANDANG TERGUGAT MAMPU MEMBERIKAN NAFKAH IDDAH DAN NAFKAH LAMPAU UNTUK SETIAP BULANNYA RP2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH), SEHINGGA MAJELIS MENGHUKUM TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR KEPADA PENGGUGAT YAITU NAFKAH ISTERI TERHUTANG (NAFKAH ZAUJIYYAH MADLIYAH) SELAMA 3 (TIGA) BULAN SEBESAR RP2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH) X 3 ATAU SEJUMLAH RP6.000.000,- (ENAM JUTA RUPIAH) DAN NAFKAH IDDAH SELAMA 3 (TIGA) BULAN SEBESAR RP2.000.000,- (DUA JUTA RUPIAH) X 3 ATAU SEJUMLAH RP6.000.000,- (ENAM JUTA RUPIAH) YANG HARUS DIBAYARKAN OLEH TERGUGAT SEBELUM MENGAMBIL AKTA CERAI; TENTANG NAFKAH ANAK. MENIMBANG, BAHWA PEMBANDING MENGAJUKAN GUGATAN NAFKAH ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING BERNAMA KHANZA FAIHA AZZAHRA SUGIARTO BINTI ERIC TOMY SUGIARTO, PEREMPUAN, DAN MUHAMMAD INSAN KAMIL SUGIARTO BIN ERIC TOMY SUGIARTO, MASING-MASING SEJUMLAH RP2.500.000,00 (DUA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) SETIAP BULAN DAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MENGABULKAN GUGATAN TERSEBUT DENGAN MENGHUKUM PEMBANDING UNTUK MEMBAYAR NAFKAH KEDUA ANAK TERSEBUT SETIAP BULAN RP 750.000,00 (TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH), DENGAN KENAIKAN 10% SETIAP TAHUNNYA DILUAR BIAYA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN ANAK-ANAKNYA; MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA TENTANG NAFKAH ANAK YANG TELAH MENGABULKAN GUGATAN TERSEBUT, AKAN TETAPI PERLU PERBAIKAN PERTIMBANGAN DAN DIKTUM PUTUSAN MENGENAI BESARAN NAFKAH ANAK TERSEBUT SEBAGAIMANA AKAN DIPERTIMBANGKAN DALAM PUTUSAN INI; MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 41 DAN PASAL 45 UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 JUNCTIS PASAL 24 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 DAN PASAL 105 HURUF C DAN 156 HURUF D KOMPILASI HUKUM ISLAM, PENGADILAN DAPAT MENENTUKAN UNTUK MENJAMIN NAFKAH ANAK SAMPAI ANAK TERSEBUT DEWASA DAN DAPAT MENGURUS DIRI SENDIRI ATAU BERUMUR 21 TAHUN, DISESUAIKAN RASA KEADILAN DAN KEPATUTAN DENGAN MENGGALI FAKTA KEMAMPUAN AYAH DAN KEBUTUHAN DASAR HIDUP ANAK; MENIMBANG, BAHWA ATAS DASAR PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MENETAPKAN NAFKAH KEDUA ANAK TERSEBUT SETIAP BULAN SEJUMLAH RP1.500.000,00 (SATU JUTA LIMA RATUS RUPIAH), DAN PATUT MENGHUKUM TERGUGAT/ PEMBANDING UNTUK MEMBAYAR MELALUI PENGGUGAT/ TERBANDING NAFKAH KEDUA ANAK TERSEBUT SEJUMLAH RP1.500.000,00 (SATU JUTA LIMA RATUS RUPIAH) SETIAP BULAN SAMPAI KEDUA ANAK TERSEBUT DEWASA DAN DAPAT MENGURUS DIRI SENDIRI ATAU UMUR 21 TAHUN, DENGAN KENAIKAN 10% (SEPULUH PERSEN) SETIAP TAHUN, DILUAR BIAYA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN; DALAM REKONVENSI. MENIMBANG, BAHWA HAL-HAL YANG TELAH DIPERTIMBANGKAN DALAM BAGIAN KONVENSI SECARA MUTATIS-MUTANDIS HARUS DIANGGAP TELAH TERMUAT KEMBALI DAN MENJADI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM BAGIAN REKONVENSI INI; MENIMBANG, BAHWA UNTUK MENYEDERHANAKAN PENYEBUTAN PARA PIHAK DALAM PERTIMBANGAN HUKUM PADA BAGIAN REKONVENSI INI, MAKA TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI/ PEMBANDING CUKUP DISEBUT SEBAGAI PENGGUGAT REKONPENSI SEDANGKAN UNTUK PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI/ TERBANDING CUKUP DISEBUT DENGAN TERGUGAT REKONVENSI; TENTANG HAK ASUH (HADLANAH) ANAK. MENIMBANG, BAHWA PENGGUGAT REKONVENSI TELAH MENGAJUKAN GUGATAN REKONVENSI MENGENAI HAK ASUH ANAK, YAITU KHANZA FAIHA AZZAHRA SUGIARTO BINTI ERIC TOMY SUGIARTO, PEREMPUAN, LAHIR DI KUDUS PADA TANGGAL 17 NOVEMBER 2019 DAN MUHAMMAD INSAN KAMIL SUGIARTO BIN ERIC TOMY SUGIARTO, LAKI-LAKI, LAHIR DI KUDUS, 17 FEBRUARI 2021, DIDASARKAN PADA ALASAN BAHWA TERGUGAT REKONVENSI TELAH MELAKUKAN KDRT. (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA) TERHADAP PENGGUGAT REKONVENSI, PENGGUGAT REKONVENSI TIDAK INGIN ANAK-ANAKNYA MENJADI KORBAN KEKERASAN SEPERTI HALNYA PENGGUGAT REKONVENSI YANG TELAH MENGALAMI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, BAHKAN TERGUGAT REKONVENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN NUZYUS TERHADAP PENGGUGAT REKONVENSI (SUAMI); MENIMBANG, BAHWA TERHADAP GUGATAN REKONVENSI TENTANG HAK ASUH ANAK TERSEBUT, TERGUGAT REKONVENSI MERASA KEBERATAN DENGAN ALASAN TIDAK BENAR TERGUGAT REKONVENSI MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, TETAPI TERGUGAT REKONVENSI HANYA MENGGIGIT PENGGUGAT REKONVENSI KARENA MERASA PUTUS ASA TIDAK DIPERKENANKAN UNTUK BERTEMU, BERBINCANG, MEMELUK APALAGI MEMBAWA ANAK PERTAMANYA (KHANZA FAIHA AZZAHRA SUGIARTO BINTI ERIC TOMY SUGIARTO); MENIMBANG BAHWA OLEH KARENA GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI MENGENAI HAK ASUH/ HADLANAH ANAK KHANZA FAIHA AZZAHRA SUGIARTO BINTI ERIC TOMY SUGIARTO DAN MUHAMMAD INSAN KAMIL SUGIARTO BIN ERIC TOMY SUGIARTO TELAH DIPERTIMBANGKAN DAN DIPUTUS PADA BAGIAN GUGATAN KONVENSI DIMANA HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MEMPERTIMBANGKAN DAN MEMUTUSKAN DENGAN DENGAN TEPAT DAN BENAR DAN HANYA LETAK DAN POSISINYA KURANG TEPAT YAITU PADA BAGIAN REKONVENSI YANG SEHARUSNYA DILETAKKAN PADA BAGIAN KONVENSI, MAKA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING, SEPENDAPAT DAN MENGAMBIL ALIH PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN TERSEBUT, MENJADI PERTIMBANGAN DAN PUTUSANNYA SENDIRI, SEHINGGA GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI TENTANG HAK HADLONAH YANG TERTULIS PADA BAGIAN REKONVENSI INI DALAM PERKARA A QUO HARUS DINYATAKAN DITOLAK; MENIMBANG BAHWA SESUAI PERTIMBANGAN DI ATAS, MAKA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUDUS NOMOR 1171/PDT,G/2022/PA.KDS TANGGAL 27 DESEMBER 2022 MASEHI BERTEPATAN TANGGAL 3 JUMADIL AKHIR 1444 HIJRIAH HARUSLAH DIBATALKAN DENGAN MENGADILI SENDIRI YANG AMAR SELENGKAPNYA SEPERTI TERMUAT DALAM PUTUSAN DI BAWAH INI; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI. MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PERKARA INI TERMASUK DALAM BIDANG PERKAWINAN, MAKA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 89 AYAT (1) UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 DAN PERUBAHAN KEDUA DENGAN UNDANG- UNDANG NOMOR 50 TAHUN 2009, BIAYA PERKARA PADA TINGKAT PERTAMA DIBEBANKAN KEPADA PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI DAN BIAYA PERKARA PADA TINGKAT BANDING DIBEBANKAN KEPADA PEMBANDING; MENGINGAT SEGALA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN HUKUM SYARA YANG BERKAITAN DENGAN PERKARA INI; |
Catatan Amar |
PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1171/Pdt.G/2022/PA.Kds diucapkan pada tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Januari 2023. Oleh karena permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai judex factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri Bundel A dan Bundel B yang antara lain terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Surat Jawaban Tergugat, Replik dan Duplik, Alat bukti, Berita Acara Sidang, Salinan Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1171/Pdt.G/2022/PA.Kds tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini; Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 17 Oktober 2022, oleh Dr. Santoso, SHI, MH. upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian menurut ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR, pasal 69 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan hanya dilaksanakan selama proses persidangan dimana Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat secara langsung maupun melalui kuasanya supaya hidup rukun lagi sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku judex facti akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 juncto Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955; Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan gugatan cerai; Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, setelah membaca dan memeriksa hal-hal yang menjadi dalil gugatan Penggugat, jawaban, replik dan duplik, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagaimana terurai berikut ini; Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, yang mana mendalilkan telah menikah dengan Tegugat sejak tangal 15 Desember 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, hal mana diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, serta dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0699/033/XII/2018, tertanggal 15 Desember 2018 (bukti.P.2), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR karena Akta Nikah adalah merupakan akta autentik dan sesuai pula dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan bukti P.2 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, sehingga harus dinyatakan bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berada dalam ikatan perkawinan yang sah; Menimbang, bahwa setelah mempelajari jawaban Tergugat/Pembanding dan memori banding Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta bahwa Tergugat/Pembanding tidak keberatan terhadap gugatan perceraian Penggugat/Terbanding, tetapi Tergugat/Pembanding keberatan terhadap Putusan tentang hak asuh anak Khanza Faiha Azzahra Sugiarto binti Eric Tomy Sugiarto, Perempuan, lahir di Kudus, 17 November 2019 dan Muhammad Insan Kamil Sugiarto bin Eric Tomy Sugiarto, berada dalam asuhan Penggugat/Terbanding: Dalam Eksepsi. Menimbang bahwa dalam eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding mendaliilkan Penggugat Konvensi/Terbanding telah melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan 84 ayat (1) hal ini menunjukkan bahwa Penggugat/Terbanding telah bersikap tidak berbakti/nusyuz kepada Tergugat/Pembanding (suami); Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, MajelisHakim Tingkat Pertama telah manjatuhkan putusan dengan menolak Eksepsi Tergugat Konvensi/Pembanding dengan pertimbangan bahwa selain masalah kompetensi Relatif dan kompetensi absolut, maka sesuai dengan Pasal 136 HIR akan diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, atas pertimbangan dan putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut adalah tentang masalah kenusyuzan Penggugat Konvensi/Terbanding yang mana hal ini tidak berkaitan dengan kompetensi relatif tetapi tentang pokok perkara, untuk itu harus diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi dalam perkara a quo harus ditolak; Dalam Konvensi. Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada bagian konvensi ini, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding cukup disebut sebagai Tergugat, sedangkan untuk Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding cukup disebut dengan Penggugat; Tentang Perceraian. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala pertimbangan dan amar putusan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1171/Pdt.G/2022/PA.Kds tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah pada bagian Konvensi tentang perceraian pada dasarnya Tergugat tidak keberatan dengan putusan tersebut mengenai percerainannya namun keberatan putusan mengenai hak asuh anak, untuk itu dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sehingga putusan Pengadilan Agama Kudus tentang perceraian dapat dikuatkan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan guna lebih mempertajam lagi dengan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini ditemukan fakta hukum, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Desember 2015, telah mempunyai 2 (dua) orang anak, bernama Khanza Faiha Azzahra Sugiarto binti Eric Tomy Sugiarto dan Muhammad Ihsan Kamil Sugiarto bin Eric Tomy Sugiarto, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis walau terkadang sering bertengkar dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2022, sedangkan usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan baik melalui keluarga, majelis hakim maupun mediasi, namun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat jarang meberikan perhatian kepada Penggugat dan Tergugat kurang menghargai Penggugat, hingga sampai terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan puncaknya terjadi pada tanggal 25 Juli 2022 Penggugat tidak bersedia lagi kembali hidup bersama Tergugat, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi; Menimbang, bahwa rumusan pleno Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 28 Maret 2014, telah menentukan, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, main judi dan lain-lain); Menimbang, bahwa di samping rumusan pleno Kamar di atas untuk mengabulkan gugatan cerai haruslah dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sejak tanggal 25 Juli 2022 hingga diajukannya gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Kudus dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, maka sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama sub b angka (2), unsur kedua juga telah terpenuhi; Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berupaya menyarankan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi; Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas maka harus dinyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 408.K/Ag/2017 tanggal 20 Juli 2017 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang mendeskripsikan, bahwa ?suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak telah tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian?, untuk itu putusan Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian tersebut telah tepat dan benar, maka putusan tersebut dambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri sehingga putusan tentang perceraian tersebut patut dipertahankan; Tentang Hak Asuh (Hadlanah) anak. Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh/hadlanah anak bernama Khanza Faiha Azzahra Sugiarto binti Eric Tomy Sugiarto, Perempuan, lahir di Kudus, 17 November 2019 dan Muhammad Insan Kamil Sugiarto bin Eric Tomy Sugiarto, Laki-laki, lahir di Kudus, 17 Februari 2021 agar ditetapkan dibawah asuhan Penggugat, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan tersebut, akan tetapi perlu penambahan pertimbangan dan perbaikan diktum putusan sebagaimana akan dipertimbangkan dalam Putusan ini; Menimbang, bahwa anak bernama Khanza Faiha Azzahra Sugiarto binti Eric Tomy Sugiarto, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 17 November 2019, saat ini adalah masih berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak bernama Muhammad Insan Kamil Sugiarto bin Eric Tomy Sugiarto, Laki-laki, lahir di Kudus, 17 Februari 2021 berada dalam asuhan Penggugat, hal ini disebabkan pada saat Penggugat dengan Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan menginap semalam kemudian pagi harinya setelah dilakukan mediasi antara kelarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan, Penggugat menolak diajak pulang oleh Tergugat dengan alasan karena anak Khanza Faiha Azzahra Sugiarto binti Eric Tomy Sugiarto harus masuk sekolah PAUD di Undaan, maka anak tersebut ikut Kembali bersama Tergugat hingga sekarang, oleh karena ternyata Penggugat dengan Tergugat tidak bisa kembali hidup rukun lagi dengan Tergugat, maka anak Khanza Faiha Azzahra Sugiarto binti Eric Tomy Sugiarto yang masih usia 2 tahun 10 bulan tentu masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak tersebut tidak boleh dipisahkan dengan ibu dan saudara kandungnya, karena anak yang masih balita secara naluri/psychologis pasti lebih dekat dengan ibu kandungnya; Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangganya, sebagaimana adanya Surat Pernyataan tanggal 2 Desember 2022 yang termuat dalam memori banding angka 6 (enam), namun tidak selayaknya anak-anak yang nota bene masih dibawah umur atau balita diseret kedalam pusaran permasalahan kedua orang tuanya, untuk itu kedua anak tersebut harus dikembalikan pada posisi yang semestinya yakni kedua anak tersebut berada dan dalam posisi demi kepentingan terbaik bagi anak; Menimbang, bahwa penerapan pemeliharaan anak harus berdasarkan prinsip dasar kepentingan terbaik bagi anak, sehingga kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama sesuai ketentuan Pasal 2 huruf b, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 junctis Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikorelasikan dengan fakta di persidangan, maka patut ditetapkan anak bernama Khanza Faiha Azzahra Sugiarto binti Eric Tomy Sugiarto, Perempuan, lahir di Kudus, 17 November 2019 dan Muhammad Insan Kamil Sugiarto bin Eric Tomy Sugiarto, Laki-laki, lahir di Kudus, 17 Februari 2021, tersebut berada di bawah hak hadlanah/ pemeliharaan Penggugat/Terbanding, namun demikian Terbanding tetap tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi anak dengan Pembanding sebagai ayah kandungnya, karena kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak tersebut tetap melekat, meskipun antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian, hal demikian selaras dengan ketentuan Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 51 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia serta Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d; Menimbang, bahwa sikap Terbanding yang tidak memberi akses kepada Pembanding sebagai ayah kandungnya, dapat dijadikan alasan bagi Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan penguasaan atau pemeliharaan anak (hadhanah) sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 rumusan Kamar Agama angka (4); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak bernama Khanza Faiha Azzahra Sugiarto binti Eric Tomy Sugiarto, Perempuan, lahir di Kudus, 17 November 2019 dan Muhammad Insan Kamil Sugiarto bin Eric Tomy Sugiarto, Laki-laki, lahir di Kudus, 17 Februari 2021, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat/Terbanding telah tepat dan benar dengan Penggugat/ Terbanding tetap memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding untuk berkomunikasi, bertemu, mengajak, serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan anak, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan dan amar putusan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri , maka putusan tentang hak hadlanah/ pemeliharaan anak dalam perkara aquo patut dipertahankan; Tentang nafkah iddah, dan nafkah lampau. Menimbang, bahwa di dalam petitum angka 4 Penggugat menuntut nafkah iddah dan di dalam petitum angka 5 Penggugat menuntut nafkah terhutang selama 3 bulan, terhadap tuntutan ini maka Tergugat didalam surat jawabannya menolak tuntutan tersebut sebagaimana dalam dalil jawabannya angka 6 yang menyatakan Penggugat telah melanggar Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) tentang tidak berbakti pada suami/Nusyuz; Menimbang bahwa dalam posita angka 11 Penggugat menyatakan setelah Penggugat dengan Tergugat menginap semalaman dirumah orang tua Penggugat lalu paginya diadakan mediasi antara keluaga Penggugat dan Keluarga Tergugat tetapi tidak menemukan titik temu, lalu Tergugat pulang ke Undaan dengan anaknya yang pertama dan sampai sekarang Tergugat tidak berusaha menjemput Penggugat dan hanya berkomunikasi lewat WhatsApp saja, kemudian didalam jawabannya angka 6 Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, maka Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang, namun Penggugat menolak ajakan tersebut hingga Tergugat menghadirkan orang tuanya (Edy Sugito) sedangkan Penggugat tetap bersikukuh mengutamakan orang tuanya daripada Tergugat (suaminya), dan kemudian saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat juga menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pengguggat telah berbuat nusyuz, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penolakan Penggugat terhadap ajakan Tergugat untuk tinggal bersama membina rumah tangga bersama anak-anaknya dan suami telah menyediakan tempat tinggal yang aman baginya, adalah bukan termasuk nusyuz (nasyizah), disebabkan kepergiannya dari rumah tempat kediaman bersama adalah pada saat sedang bertengkar, lagi pula kedatangannya ke tempat kediaman orang tua Penggugat bersama- sama Penggugat dan Tergugat dan bermalam satu malam, kemudian esoknya Tergugat pulang bersama anak pertama Khanza Faiha Azzahra Sugiarto karena anak tersebut masih sekolah di Undaan setelah dilakukan mediasi ulang dan tidak mencapai kesepakatan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, sedangkan masalah tempat kediaman bersama Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding harus ditentukan oleh kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat dan bukan sepihak Penggugat atau Tergugat saja; Menimbang, bahwa pertimbangan dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama dengan menolak tuntutan tersebut dengan pertimbangan bahwa Penggugat telah nusyuz adalah tidak tepat dan tidak benar, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan putusan tersebut sehingga putusan tentang nafkah iddah dan nafkah terhutang dalam perkara a quo patut dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini; Menimbang, bahwa pemberian sesuai pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan Penggugat berhak atas nafkah iddah dan nafkah terhutang (nafkah zaujiyyah madliyah) masing- masing selama 3 (tiga) bulan, mengenai besarannya tentu harus disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan, sesuai kemampuan Tergugat dan sesuai pula dengan kebutuhan dasar anak di daerah tempat tinggal tersebut; Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Wiraswastawan tentu mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang Tergugat mampu memberikan nafkah iddah dan nafkah lampau untuk setiap bulannya Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga Majelis menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yaitu nafkah isteri terhutang (nafkah zaujiyyah madliyah) selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 atau sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 atau sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebelum mengambil akta cerai; Tentang nafkah anak. Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan nafkah anak Pembanding dan Terbanding bernama Khanza Faiha Azzahra Sugiarto binti Eric Tomy Sugiarto, Perempuan, dan Muhammad Insan Kamil Sugiarto bin Eric Tomy Sugiarto, masing-masing sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan tersebut dengan menghukum Pembanding untuk membayar nafkah kedua anak tersebut setiap bulan Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak-anaknya; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah anak yang telah mengabulkan gugatan tersebut, akan tetapi perlu perbaikan pertimbangan dan diktum putusan mengenai besaran nafkah anak tersebut sebagaimana akan dipertimbangkan dalam Putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 junctis Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 105 huruf c dan 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan dapat menentukan untuk menjamin nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun, disesuaikan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ayah dan kebutuhan dasar hidup anak; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan nafkah kedua anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), dan patut menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar melalui Penggugat/ Terbanding nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau umur 21 tahun, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan; Dalam Rekonvensi. Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi secara mutatis-mutandis harus dianggap telah termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam bagian Rekonvensi ini; Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada bagian Rekonvensi ini, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan untuk Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi; Tentang Hak Asuh (Hadlanah) Anak. Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi mengenai Hak Asuh Anak, yaitu Khanza Faiha Azzahra Sugiarto binti Eric Tomy Sugiarto, Perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 17 November 2019 dan Muhammad Insan Kamil Sugiarto bin Eric Tomy Sugiarto, Laki-laki, lahir di Kudus, 17 Februari 2021, didasarkan pada alasan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan KDRT. (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak ingin anak-anaknya menjadi korban kekerasan seperti halnya Penggugat Rekonvensi yang telah mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahkan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan nuzyus terhadap Penggugat Rekonvensi (suami); Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang hak asuh anak tersebut, Tergugat Rekonvensi merasa keberatan dengan alasan tidak benar Tergugat Rekonvensi melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi Tergugat Rekonvensi hanya menggigit Penggugat Rekonvensi karena merasa putus asa tidak diperkenankan untuk bertemu, berbincang, memeluk apalagi membawa anak pertamanya (Khanza Faiha Azzahra Sugiarto binti Eric Tomy Sugiarto); Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak asuh/ hadlanah anak Khanza Faiha Azzahra Sugiarto binti Eric Tomy Sugiarto dan Muhammad Insan Kamil Sugiarto bin Eric Tomy Sugiarto telah dipertimbangkan dan diputus pada bagian gugatan konvensi dimana Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan dengan tepat dan benar dan hanya letak dan posisinya kurang tepat yaitu pada bagian rekonvensi yang seharusnya diletakkan pada bagian konvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dan mengambil alih pertimbangan dan putusan tersebut, menjadi pertimbangan dan putusannya sendiri, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadlonah yang tertulis pada bagian rekonvensi ini dalam perkara a quo harus dinyatakan ditolak; Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1171/Pdt,G/2022/PA.Kds tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti termuat dalam putusan di bawah ini; Dalam Konvensi dan Rekonvensi. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; |
Tanggal Musyawarah | 20 Februari 2023 |
Tanggal Dibacakan | 20 Februari 2023 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada