Putusan PT MEDAN
7/Pdt/2023/PT MDN

Putusan PT MEDAN Nomor 7/Pdt/2023/PT MDN
Tanggal 20 Februari 2023 — Pembanding/Penggugat : Rosmeri Hutabart
Terbanding/Tergugat : Sudieli Harefa

MENIMBANG BAHWA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN YANG DIMINTAKAN BANDING DALAM PERKARA NOMOR 91/PDT.G/2022/PN SIM, ADALAH PUTUSAN YANG DIUCAPKAN TERBUKA UNTUK UMUM PADA TANGGAL 15 NOPEMBER 2022 TANPA DIHADIRI OLEH KUASA PENGGUGAT DAN TERGUGAT DAN PUTUSAN TERSEBUT TELAH DIBERITAHUKAN SECARA SAH DAN PATUT OLEH JURUSITA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN KEPADA KUASA PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT PADA TANGGAL 16 NOPEMBER 2022 DAN KEPADA TERGUGAT/TERBANDING PADA TANGGAL 24 NOPEMBER 2022;

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP ALASAN-ALASAN BANDING/KEBERATAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH KUASA HUKUM PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT DIDALAM MEMORI BANDINGNYA, MENURUT MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TIDAK DAPAT MELEMAHKAN ATAU MEMBATALKAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, MEMORI BANDING DARI PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT HANYA BERUPA PENGULANGAN DARI HAL-HAL YANG TELAH DISAMPAIKAN PADA PERSIDANGAN DITINGKAT PERTAMA DAN TELAH DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TIDAK MENEMUKAN ADANYA KESALAHAN ATAU KEKELIRUAN JUDEX FACTIE DALAM MEMPERTIMBANGKAN GUGATAN PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT, DENGAN DEMIKIAN MEMORI BANDING DARI KUASA HUKUM PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT TERSEBUT TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN LEBIH LANJUT DAN HARUS DIKESAMPINGKAN;

MENIMBANG, BAHWA MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SETELAH MEMERIKSA DAN MENCERMATIDENGAN SEKSAMA BERKAS PERKARA BESERTA SURAT-SURAT YANG TERLAMPIRDANSALINANRESMI PUTUSANPENGADILANNEGERI SIMALUNGUN NOMOR 91/PDT.G/2022/PN SIM, TANGGAL 15 NOPEMBER 2022 MEMORIBANDINGDARI KUASA HUKUM PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT YANG TERNYATA TIDAK ADA HAL-HAL BARU, SEMUANYA TELAH DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DENGAN TEPAT DAN BENAR BERDASARKAN FAKTA-FAKTA HUKUM DIPERSIDANGAN, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DAPAT MENYETUJUI DAN MEMBENARKAN PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA KARENA DALAM PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN HUKUMNYATELAH MEMUAT DAN MENGURAIKAN SEMUA KEADAAN SERTA ALASAN YANG MENJADI DASAR PUTUSAN SERTA TIDAK SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM, OLEH KARENA ITU ALASAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DIAMBIL ALIH SEBAGAI PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DALAM MEMUTUS PERKARA INI DENGAN PERTIMBANGAN SEBAGAI BERIKUT:

• BAHWA MASALAH PERKAWINAN ADALAH URUSAN PRIBADI DARI SETIAP ORANG UNTUK MEMILIH MEMPERTAHANKAN PERKAWINANNYA ATAU MEMILIH MENGAJUKAN GUGATAN PUTUSNYA PERKAWINAN DENGAN PERCERAIAN. NAMUN OLEH KARENA PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT BERSTATUS SEBAGAI APARATUS SIPIL NEGARA, MAKA BAGINYA BERLAKU SYARAT FORMAL UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PUTUSNYA PERKAWINAN DENGAN PERCERAIAN BERDASARKAN PP NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IJIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PENGAWAI NEGERI SIPIL;
• BAHWA IJIN DARI ATASAN SEORANG APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERCERAIAN SIFATNYA ADMINISTRATIF YANG BERKAITAN DENGAN TERTIB DISIPLIN SEORANG APARATUR SIPIL NEGARA BERKAITAN DENGAN KEHIDUPAN KELUARGANYA, DIMANA IJIN TERSEBUT MENJADI SYARAT FORMAL DARI GUGATAN PERCERAIAN YANG DIAJUKAN OLEH SEORANG APARATUS SIPIL NEGARA. OLEH KARENA ITU, DENGAN TIDAK DIPENUHINYA SYARAT FORMAL TERSEBUT, MAKA GUGATAN PUTUSNYA PERKAWINAN DENGAN JALAN PERCERAIAN YANG DIAJUKAN PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DIPROSES LEBIH LANJUT DAN GUGATAN YANG DEMIKIAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

MENIMBANG BAHWA BERDASARKAN ALASAN PERTIMBANGAN DIATAS, MAKA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN NOMOR 91/PDT.G/2022/PN SIM TANGGAL 15 NOPEMBER 2022 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIKUATKAN;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT BERADADIPIHAK YANG KALAH, MAKA HARUS DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN, YANG UNTUK TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH SEBAGAIMANA DALAM AMAR PUTUSAN DIBAWAH INI;

MENGINGAT, PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PERATURAN-PERATURAN LAIN YANG BERSANGKUTAN;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang dimintakan banding dalam perkara Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Sim, adalah Putusan yang diucapkan terbuka untuk umum pada tanggal 15 Nopember 2022 tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dan putusan tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Nopember 2022 dan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan banding/keberatan yang dikemukakan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat hanya berupa pengulangan dari hal-hal yang telah disampaikan pada persidangan ditingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kesalahan atau kekeliruan Judex Factie dalam mempertimbangkan gugatan Pembanding semula Penggugat, dengan demikian memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermatidengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampirdansalinanresmi putusanPengadilanNegeri Simalungun Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Sim, tanggal 15 Nopember 2022 memoribandingdari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal baru, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnyatelah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan serta tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

• Bahwa masalah perkawinan adalah urusan pribadi dari setiap orang untuk memilih mempertahankan perkawinannya atau memilih mengajukan gugatan putusnya perkawinan dengan perceraian. Namun oleh karena Pembanding semula Penggugat berstatus sebagai Aparatus Sipil Negara, maka baginya berlaku syarat formal untuk mengajukan gugatan putusnya perkawinan dengan perceraian berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pengawai Negeri Sipil;
• Bahwa ijin dari atasan seorang Aparatur Sipil Negara untuk mengajukan gugatan perceraian sifatnya administratif yang berkaitan dengan tertib disiplin seorang Aparatur Sipil Negara berkaitan dengan kehidupan keluarganya, dimana ijin tersebut menjadi syarat formal dari gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang Aparatus Sipil Negara. Oleh karena itu, dengan tidak dipenuhinya syarat formal tersebut, maka gugatan putusnya perkawinan dengan jalan perceraian yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut dan gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 91/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 15 Nopember 2022 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat beradadipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;