Putusan PT BANDUNG
787/PDT/2022/PT BDG

Putusan PT BANDUNG Nomor 787/PDT/2022/PT BDG
Tanggal 16 Februari 2023 —Pembanding/Penggugat : PT. Prolindo Utama Karya Diwakili Oleh : Sudirno,SH.
Terbanding/Tergugat I : H. Sukandi
Terbanding/Tergugat II : PT. Genta Prana
Terbanding/Tergugat III : PT. Buana Estate
Terbanding/Tergugat IV : PT. Primatama Cahaya Sentosa
Terbanding/Tergugat V : Agrowisata Villa Bukit Hambalang
Terbanding/Turut Tergugat I : Yayasan Bhakti Putra Bangsa (TIRASA)
Terbanding/Turut Tergugat II : Kementrian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Badan Pertanahan Wilayah Jawa Barat Cq Badan Pertanahan Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat III : Notaris Suharyo Adi Nugroho, S.H., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat IV : Paguyubaban Petani Penggarap
Terbanding/Turut Tergugat V : Notaris Erik Felani Wijaya, S.H, M.Kn

M E N G A D I L I:

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI TERSEBUT;
• MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR 321/PDT.G/2021/PN CBI., TANGGAL 6 OKTOBER 2022 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI:

- MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V UNTUK SELURUHNYA;

DALAM POKOK PERKARA:

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

2. MENYATAKAN BAHWA TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD);

3. MENYATAKAN SECARA HUKUM BAHWA TANAH DI BLOK CENGLOW DESA HAMBALANG KECAMATAN CITEREUP KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT ADALAH SAH DIGARAP DAN DIKUASAI OLEH PENGGUGAT DAN PENGGUGAT BERHAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN HAK ATAS TANAH BERUPA SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN KEPADA TURUT TERGUGAT II DENGAN LUAS TANAH 1.606.500 M² DENGAN BATAS-BATAS:

4. MEMERINTAHKAN KEPADA TURUT TERGUGAT II (KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. BADAN PERTANAHAN WILAYAH JAWA BARAT CQ. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR) UNTUK MENERBITKAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN ATAS NAMA PT. PROLINDO UTAMA KARYA LUAS TANAH 1.606.500 M² DENGAN BATAS-BATAS:

5. MENYATAKAN BAHWA AKTA NOMOR 1 TANGAL 21 DESEMBER 2016 MENYANGKUT PERJANJIAN AKUISISI ANTARA TERGUGAT III DENGAN TERGUGAT IV YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS SUHARYO ADI NUGROHO, SH. M.KN (TURUT TERGUGAT III) ADALAH CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM.

DALAM REKONVENSI:

- MENOLAK GUGATAN REKONVENSI DARI PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSI UNTUK SELURUHNYA;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- MENGHUKUM PARA TERBANDING SEMULA TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V SECARA TANGGUNG RENTENG UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG PADA TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP.150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I:

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 321/Pdt.G/2021/PN Cbi., tanggal 6 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);

3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah di Blok Cenglow Desa Hambalang Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat adalah sah digarap dan dikuasai oleh Penggugat dan Penggugat berhak untuk mengajukan permohonan hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan kepada Turut Tergugat II dengan luas tanah 1.606.500 M² dengan batas-batas:

4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II (Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Badan Pertanahan Wilayah Jawa Barat Cq. Badan Pertanahan Kabupaten Bogor) untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Prolindo Utama Karya luas tanah 1.606.500 M² dengan batas-batas:

5. Menyatakan bahwa Akta nomor 1 tangal 21 Desember 2016 menyangkut Perjanjian akuisisi antara Tergugat III dengan Tergugat IV yang dibuat dihadapan Notaris Suharyo Adi Nugroho, SH. M.kn (Turut Tergugat III) adalah Cacat Hukum dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);