Putusan PT KENDARI
5/PDT/2023/PT KDI

Putusan PT KENDARI Nomor 5/PDT/2023/PT KDI
Tanggal 21 Februari 2023 — Pembanding/Penggugat : HARYANTO SUIWINATA Diwakili Oleh : Tutik Ani Rahmawati, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG KENDARI
Terbanding/Tergugat II : KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, CQ. KANTOR WILAYAH DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA SULAWESI TENGGARA, CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA KENDARI
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SULAWESI TENGGARA, CQ. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

MENIMBANG, BAHWA PERMOHONAN BANDING DARI KUASA PEMBANDING/ SEMULA PENGGUGAT DIAJUKAN PADA TANGGAL 23 DESEMBER 2022 SEMENTARA PERKARA PERDATA NOMOR: 82/PDT.G/2022/PN KDI DIPUTUS TANGGAL 1 DESEMBER 2022 SEHINGGA MENURUT PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 PENGAJUAN BANDING DARI KUASA PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU 14 (EMPAT BELAS) HARI MAKA PERMOHONAN BANDING PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN YANG TELAH DITENTUKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, OLEH KARENA ITU PERMOHONAN BANDING TERSEBUT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA PERMOHONAN BANDING TIDAK DAPAT DITERIMA MAKA PEMBANDING/SEMULA PENGGUGAT DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN;

MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK, UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM YANG TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH DAN PERUBAHAN TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 2009 JO. REGLEMENT BUITENGEWESTEN STB. 1927 NOMOR 227, REGLEMENT UNTUK LUAR JAWA DAN MADURA, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG BERSANGKUTAN;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding/ semula Penggugat diajukan pada tanggal 23 Desember 2022 sementara perkara perdata nomor: 82/Pdt.G/2022/PN Kdi diputus tanggal 1 Desember 2022 sehingga menurut Perma nomor 7 Tahun 2022 pengajuan banding dari Kuasa Pembanding/semula Penggugat telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari maka permohonan banding Pembanding/semula Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tidak dapat diterima maka Pembanding/semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan dalam PERMA Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Jo. Reglement Buitengewesten Stb. 1927 Nomor 227, Reglement untuk luar Jawa dan Madura, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;