Putusan PN TANJUNG
8/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Putusan PN TANJUNG Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Tjg
Tanggal 21 Februari 2023 — Penuntut Umum:
TOTOK WALIDI, S.H.,M.H.
Terdakwa:
RAHMADI Bin .Alm SAHAU

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Rahmadi Bin Sahau (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana lalai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir) Akta pendirian PT. Adaro Indonesia nomor: 77 tanggal 11 November 1982;
2. 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir) Akta perubahan terakhir PT. Adaro Indonesia nomor: 25 tanggal 3 Maret 2021;
3. 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir) PKP2B PT. Adaro Indonesia nomor : J2 / JI.DU / 52 / 82 tanggal 16 November 1982;
4. 1 (satu) Eksemplar (fotocopy legalisir) Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Adaro Indonesia nomor: SK.426 / 1 / KLHK / 2020 tanggal 30 November 2020;
5. 3 (tiga) lembar (fotocopy legalisir) Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) nomor: 2803/37.04/DBT/2018 tanggal 10 September 2018;
6. 1 (satu) lembar (fotocopy legalisir) SK Karyawan atas nama Sdr. EGAR NATASANGGORA tanggal 13 Oktober 2015;
7. 1 (satu) lembar (fotocopy legalisir) SK Karyawan atas nama Sdr. ASWIN PANJAITAN tanggal 12 Oktober 2015;
8. 1 (satu) lembar (fotocopy legalisir) Struktur Organisasi Support Directorate External Relations Division tanggal 16 Maret 2020;
9. 1 (satu) lembar Peta Hasil Overlay Pengambilan Titik Koordinat terhadap kawasan Hutan Di Kabupaten Balangan & Kabupaten Tabalong Provinsi Kalsel dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V;
10. 1 (satu) Ekslempar Telaahan Hasil Overlay Titik Koordinat Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muliadi Bin Matius Rikan (Alm);

11. 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir dari Kantor Pos Indonesia Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) atas nama MUHAMMAD GHOZALI No. Reg: B-07/BLS-PEM/SPPFBT/593.31/03/2020 tanggal 16 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD GHOZALI selaku yang membuat pernyataan dan Sdr. RAHMADI (Kepala Desa Bilas) selaku yang mengetahui;

12. 1 (satu) Eksemplar fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/566/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pemberhentian Pejabat/Penjabat Sementara dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Wilayah Kabupaten Tabalong;

13. 1 (satu) buah Buku Registrasi Surat Tanah (SPPFBT) Desa Bilas Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

14. 1 (satu) buah Cap Stempel Kepala Desa Bilas Kecamatan Upau Pemerintah Kabupaten Tabalong;

Dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);