Putusan PTA KEPULAUAN RIAU Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TPG |
|
Nomor | 16/PID.SUS/2023/PT TPG |
Tingkat Proses | Banding |
Klasifikasi |
Pidana Khusus Pidana Khusus ITE |
Kata Kunci | Informasi dan Transaksi Elektronik |
Tahun | 2023 |
Tanggal Register | 17 Januari 2023 |
Lembaga Peradilan | PTA KEPULAUAN RIAU |
Jenis Lembaga Peradilan | PTA |
Hakim Ketua | Bagus Irawan |
Hakim Anggota | Priyanto, Brhapsoro Restu Widodo |
Panitera | Abbas |
Amar | Lain-lain |
Amar Lainnya | MENIMBANG BAHWA PERMINTAAN BANDING OLEH TERDAKWA DAN PENUNTUT UMUM TELAH DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU DAN MENURUT TATA CARA SERTA SYARAT YANG TELAH DITENTUKAN DALAM UNDANG-UNDANG, OLEH KARENA ITU PERMOHONAN BANDING TERSEBUT SECARA FORMAL DAPAT DITERIMA; MENIMBANG: BAHWA TERHADAP KEBERATAN BANDING DARI TERDAKWA DAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA INI TERNYATA TERDAKWA DAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK MENGAJUKAN MEMORI BANDING, MAKA MAJELIS TINGKAT BANDING TIDAK MENGERTI APA ALASAN BANDING DARI TERDAKWA DAN JAKSA PENUNTUT UMUM SEHINGGA MAJELIS TINGKAT BANDING DALAM PERKARA INI AKAN MEMPERTIMBANGKAN SELURUH PERTIMBANGAN SERTA AMAR PUTUSAN PERKARA YANG DIMOHON BANDING APAKAH SUDAH TEPAT DAN BENAR SERTA MEMENUHI RASA KEADILAN? SEHINGGA PERMINTAAN BANDING DARI TERDAKWA DAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERSEBUT PATUT DIKESAMPINGKAN; MENIMBANG: BAHWA SETELAH MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING MEMBACA DAN MEMPELAJARI SERTA MENCERMATI DENGAN SEKSAMA BERKAS PERKARA BANDING, SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 369/PID.SUS/2022/PN BTM TANGGAL 14 DESEMBER 2022, MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN DAN AMAR PUTUSAN PERKARA YANG DIMOHON BANDING MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSANNYA NOMOR 369/PID.SUS/2022/PN BTM TANGGAL 14 DESEMBER 2022 YANG AMARNYA MENYATAKAN TERDAKWA VIKTOR TSETSOV GENKOV TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA TELAH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGAKSES COMPUTER DAN/ATAU SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN DENGAN CARA APAPUN DENGAN TUJUAN UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI ORANG LAIN, MELANGGAR PASAL 51 AYAT (2) JO PASAL 36 UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PASAL 55 AYAT (1) KE (1) KUH PIDANA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMAIR JAKSA PENUNTUT UMUM, DAN SETERUSNYA DALAM AMAR PUTUSAN AQUO, DIMANA PERTIMBANGAN HUKUMNYA SUDAH TEPAT DAN BENAR MENURUT HUKUM, TELAH DIBUAT/DISUSUN SESUAI FAKTA-FAKTA HUKUM YANG DIPEROLEH BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN KETERANGAN TERDAKWA DIPERSIDANGAN YANG TERNYATA MEMPUNYAI HUBUNGAN PERSESUAIAN SATU DENGAN LAINNYA SERTA DIPERKUAT DENGAN BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN DIPERSIDANGAN, SEHINGGA PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TERSEBUT DIAMBIL ALIH DAN DIJADIKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM SENDIRI OLEH PENGADILAN TINGGI DALAM MEMUTUS PERKARA INI DI TINGKAT BANDING DENGAN PERBAIKAN KHUSUS PADA BUNYI AMAR PUTUSAN YAITU TERHADAP PIDANA PENGGANTI TERHADAP PIDANA BERUPA DENDA TERHADAP TERDAKWA SEBESAR RP.5.000.000,-SUBSIDAIR 6(ENAM) BULAN PENJARA; TERNYATA UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TIDAK MEMBERI PENJELASAN APAKAH DIGANTI DENGAN PIDANA PENJARA ATAUKAH KURUNGAN, MAKA SESUAI PASAL 30 AYAT (2) KUHP YANG BERBUNYI ; JIKA PIDANA DENDA TIDAK DIBAYAR IA DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN MAKA HUKUMAN PENGGANTI DENDA DALAM PERKARA INI DIGANTI DENGAN SUBSIDAIR BERUPA 6 (ENAM) BULAN KURUNGAN; MENIMBANG: BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS MAKA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 369/PID.SUS/2022/PN BTM TANGGAL 14 DESEMBER 2022 TERSEBUT DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIKUATKAN DENGAN PERBAIKAN; MENIMBANG, BAHWA OLEH KARENA MENURUT PENDAPAT MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI TIDAK ADA ALASAN YANG CUKUP UNTUK MENGELUARKAN TERDAKWA DARI TAHANAN, MAKA MENETAPKAN AGAR TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN; MENIMBANG, BAHWA KARENA TERDAKWA DIJATUHI PIDANA, MAKA BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN DIBEBANKAN KEPADA TERDAKWA; MEMPERHATIKAN, PASAL 51 AYAT (2) JO PASAL 36 UNDANG UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHPIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA SERTA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN YANG BERSANGKUTAN; |
Catatan Amar |
Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang: bahwa terhadap keberatan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ternyata Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Tidak mengajukan memori banding, maka Majelis tingkat banding tidak mengerti apa alasan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Tingkat Banding dalam perkara ini akan mempertimbangkan seluruh pertimbangan serta amar putusan perkara yang dimohon banding apakah sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan? sehingga permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut patut dikesampingkan; Menimbang: Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 14 Desember 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan perkara yang dimohon Banding Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 14 Desember 2022 yang amarnya menyatakan Terdakwa Viktor Tsetsov Genkov telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?telah melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain?, melanggar Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang ? Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 55 ayat (1) ke ? (1) KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, dan seterusnya dalam amar putusan aquo, dimana pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar menurut hukum, telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan perbaikan khusus pada bunyi amar putusan yaitu terhadap pidana pengganti terhadap pidana berupa denda terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-subsidair 6(Enam) bulan penjara; Ternyata Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberi penjelasan apakah diganti dengan pidana penjara ataukah kurungan, Maka sesuai Pasal 30 ayat (2) KUHP yang berbunyi ;? Jika pidana denda tidak dibayar ia diganti dengan pidana kurungan ?maka hukuman pengganti denda dalam perkara ini diganti dengan subsidair berupa 6 (enam) bulan kurungan; Menimbang: bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 369/Pid.Sus/2022/PN Btm tanggal 14 Desember 2022 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan; Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa; Memperhatikan, Pasal 51 ayat (2) Jo Pasal 36 Undang ? Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; |
Tanggal Musyawarah | 22 Februari 2023 |
Tanggal Dibacakan | 22 Februari 2023 |
Kaidah | — |
Abstrak |
Lampiran
- Download Zip
- —
- Download PDF
- —
Putusan Terkait
- Putusan terkait tidak ada