Putusan PN TERNATE
5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte

Putusan PN TERNATE Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 25 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.JEFFRY ANDI GULTOM, SH
2.LULU MARLUKI
3.YASSER SAMAHATI, SH
4.ADITYA RACHMAN ROSADI, SH
5.M. FAHMI MIRZA BARATA, SH
6.ZULKARNAIN BASO HAKIM, SH
Terdakwa:
KHAIRIL ABDURAHMAN Alias AFU

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRIL ABDURAHMAN Alias AFU telah Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA? sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KHAIRIL ABDURAHMAN Alias AFU dengan pidana .penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 33.868.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
   1. Foto Copy Legalisir 1 (satu) dokumen Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desasetiap Desa Kabupaten Halmahera Tengah Tahun Anggaran 2016, tanggal 04 Januari 2016;
   2. Foto Copy Legalisir 1 (satu) dokumen APBDesa Palo Kec. Patani Timur Tahun 2016;
   3. Foto Copy Legalisir 1 (Satu) lembar Surat perintah membayar (SPM) Nomor : 092 / SPM-LS / 1.20.5.2 / HT / 2016, Tanggal 19 April 2016;
   4. Foto Copy Legalisir 1 (Satu) lembar Surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1172 / SP2D-LS / 1.20.5.2 / HT / 2016, Tanggal 20 April 2016;
   5. Foto Copy Legalisir 1 (Satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung belanja langsung belanja pengeluaran Kepada Pejabat Pengelola keuangan Daerah (PPKD), Nomor : 092 / SPP-LS / 1.20.5.2 / HT / 2016, Tanggal 20 April 2016. Tentang surat pengantar kepada PPKD, Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD, dan Rincia Rencana Penggunaan;
   6. Foto Copy Legalisir 1 (Satu) lembar Surat Rekomendasi dari Dinas pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Nomor : 412.2 / 94 / 2016, Tanggal 20 April 2016 Tentang Pencairan Dana Desa Tahap I (satu) Desa Palo Kec. PataniTimur;
   7. Foto Copy Legalisir 1 (satu) dokumen daftar permintaan pengajuan Pencairan Dana Desa Tahap II (dua) Tahun 2016, Nomor : 140/100/D-P/2016, Tanggal 8 November 2016;
   8. Foto Copy Legalisir 1 (Satu) lembar Surat perintah membayar (SPM) Nomor SPM : 274 / SPM-LS / 1.20.5.2 / HT / 2016, Tanggal 15 November 2016;
   9. Foto Copy Legalisir 1 (Satu) lembar Surat perintah pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4222 / SP2D-LS / 1.20.5.2 / HT / 2016, Tanggal 15 November 2016;
   10. Foto Copy Legalisir 1 (Satu) lembar Surat permintaan pembayaran langsung belanja langsung belanja pengeluaran Kepada Pejabat Pengelola keuangan Daerah (PPKD), Nomor : 274 / SPP-LS / 1.20.5.2 / HT / 2016, Tanggal 15 November 2016,Tentang surat pengantar kepada PPKD, Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD, dan Rincian Rencana Penggunaan;
   11. Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa nomor : 412.2 / 94 / 2016, Weda, 20 April 2016 tentang pencairan Dana DesaTahap I (60%);
   12. Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Surat Rekomendasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa nomor : 412.2 / 348 / 2016, Weda, 08 Nopember 2016 tentang pencairan Dana Desa Tahap II (40%);
   13. Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Halmahera Tengah nomor : 141.3 / KEP / 278 / 2011, Weda, 19 September 2011 tentang Pemberhentian Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Se-Kabupaten Halmahera Tengah;
   14. Foto Copy Legalisir 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Kecamatan Patani Timur nomor : 412.2 / 10 / PT / 2016, Damuli, 18 April 2016 tentang pencairan Dana Desa Tahap I (60%);
   15. Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Slip penarikan Bank Maluku Malut tanggal 20 April 2016 sebesar Rp. 386.232.000,-(tiga ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
   16. Foto Copy Legalisir 1 (satu) Lembar Slip penarikan Bank Maluku Malut tanggal 16 November 2016 sebesar Rp. 251.718.000,-(dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
   17. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan KepalaDesa Palo Nomor : 140/04/KEP/2014 tentangPengangkatanBendaharaDesa Palo Kec.. Patani Timur Kab. Halmahera Tengah tahun 2014;
   18. Foto Copy Legalisir 2 (dua) buah buku tabungan bank Maluku Malut a.n Desa Palo dengan nomor rekening 1702009653;
   19. Foto Copy Legalisir 1 (satu) dokumen rencana kerja pembangunan dana desa(RKPD-Desa) dan APBDesa desa Palo T.A. 2016;
   20. Foto Copy Legalisir 1 (satu) dokumen Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa(DD) tahap II tahun 2016, desa Palo Kec. Patani Timur Kab. Halmahera Tengah;
   21. Foto Copy Legalisir 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Kepala Desa Palo Kecamatan Patani Timur Tentang Pencairan Dana DesaTahap II (Dua) Nomor : 001/30-DP/3016, Tanggal 5 November 2016;
   22. Foto Copy Legalisir 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Dinas Inspektorat Kabupaten Halmahera Tengah Nomor : 700 / 104-IT/ KAB-HT / XI / 2016, Tanggal 8 November 2016, Menindaklanjuti Surat Keterangan Kepala Desa Palo Kecamatan Patani Timur Tentang Pencairan Dana DesaTahap II (Dua) Nomor: 001/30-DP/3016, Tanggal 5 November 2016;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara Nomor Pds- 03/Q.2.15/Ft.1/02/ 2020

23. Foto Copy 1 (Satu) Dokumen Laporan pertanggung Jawaban Keuangan Dana Desa Tahap I (Satu) Tahun 2016, Desa Palo Kec. Patani Timur Kab. Halamahera Tengah

Digunakan Dalam Perkara An. BUNYAMIN Hi KAHAR

7. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);