Putusan PT KUPANG
4/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG

Putusan PT KUPANG Nomor 4/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG
Tanggal 1 Maret 2023 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : KAMARUDIN DJAHILAPE Diwakili Oleh : LOMBOAN DJAHAMOU, S.H
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARDI P. WICAKSONO, SH

MENIMBANG, BAHWA SELANJUTNYA PENGADILAN TINGGI MEMPERTIMBANGKAN ALASAN BANDING TERDAKWA MELALUI PENASIHAT HUKUMNYA SEPERTI TERMUAT DALAM MEMORI BANDINGNYA;

MENIMBANG, BAHWA ALASAN BANDING TERDAKWA MELALUI PENASIHAT HUKUMMYA PADA POKOKNYA, KEBERATAN ADANYA PEMAKSAAN KEHENDAK YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM YANG MENUDING TERDAKWA YANG KINI PEMOHON BANDING SEBAGAI PENYEDIA YANG SEAKAN-AKAN MEMILIKI KETERIKATAN FORMIL BERSAMA-SAMA DENGAN SAKSI KHAIRUL UMAM, ST BIN BURHANUDIAN KIA DAN SAKSI ALBERTH NIMROD OUWPOLY, SPD, M.SI (YANG DILAKUKAN PENUNTUTAN SECARA TERPISAH) BERKAITAN DENGAN PEKERJAAN REHABILITASI SEDANG BERAT PERPUSTAKAAN SMPN LATANG PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2019

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP ALASAN BANDING TERSEBUT, PENGADILAN TINGGI BERPENDAPAT KEBERATAN TERSEBUT TELAH DIPERTIMBANGKAN DALAM PUTUSAN OLEH PERADILAN TINGKAT PERTAMA DENGAN DEMIKIAN ALASAN BANDING TERDAKWA MELALUI PENASIHAT HUKUM TERSEBUT HARUS DITOLAK;

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP ALASAN BANDING TERDAKWA MELALUI PENASIHAT HUKUM TERSEBUT, PENUNTUT UMUM TELAH MENGAJUKAN KONTRA MEMORI BANDING PADA POKOKNYA PENUNTUT UMUM MENYATAKAN TELAH MEMBUKTIKAN TERDAKWA TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN SUBSIDIAR PASAL 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. JO. PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP.;

MENIMBANG, BAHWA TERHADAP ALASAN KONTRA MEMORI BANDING PENUNTUT UMUM TERSEBUT, PENGADILAN TINGGI BERPENDAPAT HAL-HAL TERSEBUT TELAH JUGA DIPERTIMBANGKAN OLEH PERADILAN TINGKAT PERTAMA SEHINGGA PATUT DIKESAMPINGKAN;

MENIMBANG, BAHWA SETELAH MAJELIS HAKIM PENGADILAN PENGADILAN TINGGI KUPANG MEMPELAJARI DENGAN TELITI DAN SEKSAMA BERKAS PERKARA BESERTA SALINAN RESMI PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 69/PID.SUS-TPK/2022/PN.KPG TANGGAL 19 DESEMBER 2022, DAN TELAH MEMPERHATIKAN MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH TERDAKWA SERTA KONTRA MEMORI BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PENUNTUT UMUM, MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI KUPANG BERPENDAPAT PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR TINGKAT PERTAMA YANG MENYATAKAN TERDAKWA KAMARUDIN DJAHILAPE, TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA, SUDAH TEPAT DAN BENAR MENURUT HUKUM, SEBAB PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN ATAS DASAR DAKWAAN SUBSIDAIR YANG DINYATAKAN TERBUKTI TELAH DIDASARKAN ALAT BUKTI YANG SAH DAN FAKTA HUKUM PERKARA A QUO;

MENIMBANG, BAHWA PENGADILAN TINGGI PADA DASARNYA MENYETUJUI PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TERSEBUT, DENGAN TAMBAHAN PERTIMBANGAN HUKUM SEPERTI DIBAWAH INI;

MENIMBANG, BAHWA TERUNGKAP DI PERSIDANGAN BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI KHAIRUL UMAM SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, SEKITAR AWAL TAHUN 2019 TERDAKWA KAMARUDIN DJAHILAPE MENGHUBUNGI SAKSI DAN MEMINTA PEKERJAAN REHABILITASI PERPUSTAKAAN DI SMPN LATANG, NAMUN SAKSI MENYAMPAIKAN KARENA PEKERJAAN TERSEBUT ADALAH KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN KAB. ALOR TERKAIT ITU AGAR TERDAKWA MENYAMPAIKAN PERMINTAAN TERSEBUT LANGSUNG KE PIHAK DINAS, YAITU KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR. KEMUDIAN SAKSI KHAIRUL UMAM MENDAPATKAN CATATAN NAMA-NAMA PELAKSANA KEGIATAN DAK TA 2019 DARI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. ALOR YAITU SAKSI ALBERTH NIMROD OUWPOLY, DIMANA UNTUK KEGIATAN REHABILITASI PERPUSTAKAAN SMPN LATANG MEMANG DITUNJUK TERDAKWA KAMARUDIN DJAHILAPE. PADA PELAKSANAAN PEKERJAAN REHABILITASI PERPUSTAKAAN DI SMPN LATANG TIDAK DIBENTUK TIM P2S DAN TERDAKWA KAMARUDIN DJAHILAPE TIDAK TERMASUK KUALIFIKASI UNTUK DAPAT MENJADI TIM P2S;

BAHWA BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI MATHIAS LEKO SELAKU KEPALA SEKOLAH SMPN LATANG TAHUN ANGGARAN 2019, MENDAPATKAN INFORMASI DARI PIHAK DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR, DIMANA SMPN LATANG MENDAPATKAN BANTUAN REHABILITASI PERPUSTAKAAN DENGAN MEKANISME PELAKSANAAN PEKERJAAN DILAKUKAN SECARA SWAKELOLA NAMUN SAKSI DIDATANGI OLEH TERDAKWA KAMARUDIN DJAHILAPE DI RUMAH SAKSI DAN MENYAMPAIKAN BAHWA PEKERJAAN REHABILTASI PERPUSTAKAAN SMPN LATANG DIKERJAKAN OLEH TERDAKWA KAMARUDIN DJAHILAPE YANG SAAT ITU TERDAKWA KAMARUDIN DJAHILAPE TIDAK DAPAT MENUNJUKAN DASAR SEBAGAI PIHAK KETIGA.

BAHWA SAKSI YOHANIS DONUSIANG SELAKU KONSULTAN PERENCANAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN REHABILITASI PERPUSTAKAAN SMPN LATANG MENERANGKAN BAHWA DALAM PELAKSANAAN REHABILITASI PERPUSTAKAAN SMPN LATANG DILAKSANAKAN OLEH PENYEDIA BUKAN OLEH PIHAK SEKOLAH BERSAMA KOMITE, DIMANA PENYEDIANYA ADALAH TERDAKWA KAMARUDIN DJAHILAPE. DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI PERPUSTAKAAN SMPN LATANG TERSEBUT DITEMUKAN PERMASALAHAN YAITU PENYEDIA HAMPIR TIDAK MELAKUKAN PENGGANTIAN ATAP, SEHINGGA SAAT ITU SAKSI YOHANIS DONUISANG MELAKUKAN TEGURAN, DAN JUGA ADA BEBERAPA PEKERJAAN LAINNYA YANG TIDAK DIKERJAKAN NAMUN DANANYA TELAH DICAIRKAN, SAKSI PERNAH MENEGUR TERDAKWA KAMARUDIN DJAHILAPE TERKAIT PEKERJAANNYA, NAMUN YANG DIPERBAIKI HANYA SEBAGIAN PEKERJAAN SAJA.

BAHWA UNTUK PENCAIRAN UANG MUKA, TERMIN PERTAMA, DAN TERMIN KEDUA SELURUHNYA DILAKUKAN OLEH KEPALA SEKOLAH SMPN LATANG YAITU SAKSI MATHIAS LEKO DAN TERDAKWA KAMARUDIN DJAHILAPE DENGAN CARA DATANG KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR UNTUK MENGAMBIL CEK DAN DICAIRKAN DI BANK NTT, SETELAH ITU SAKSI MATHIAS LEKO MENYERAHKAN SELURUH UANG TERSEBUT KEPADA TERDAKWA KAMARUDIN DJAHILAPE.

MENIMBANG, BAHWA DARI FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN TERSEBUT TELAH ADA PETUNJUK KESALAHAN TERDAKWA DAN HARUS BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KEGIATAN REHABILITASI SEDANG BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH SMPN LATANG YANG DIKERJAKANNYA, PERBUATAN ITU MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2019 ;

MENIMBANG, BAHWA MENGENAI PIDANA PENJARA YANG DIJATUHKAN KEPADA TERDAKWA, JUGA SUDAH TEPAT SEBAB TELAH MENGACU PADA PERMA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMIDANAAN PASAL 2 DAN PASAL 3 UU PEMBERANTASAN TIPIKOR. PENGADILAN TINGGI JUGA DAPAT MENYETUJUI JUMLAH DENDA BERIKUT HUKUMAN KURUNGAN PENGGANTINYA SERTA PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DAN PIDANA PENJARA PENGGANTINYA SEBAB SUDAH SESUAI DENGAN TINGKAT KESALAHAN TERDAKWA;

MENIMBANG, BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS, MAKA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR 69/PID.SUS-TPK/2022/PN.KPG, TANGGAL 19 DESEMBER 2022, DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIKUATKAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan alasan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya seperti termuat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa alasan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukummya pada pokoknya, keberatan adanya pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menuding Terdakwa yang kini Pemohon Banding sebagai Penyedia yang seakan-akan memiliki keterikatan formil bersama-sama dengan Saksi Khairul Umam, ST bin Burhanudian Kia dan Saksi Alberth Nimrod Ouwpoly, Spd, M.Si (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) berkaitan dengan pekerjaan Rehabilitasi Sedang Berat Perpustakaan SMPN Latang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan oleh peradilan tingkat pertama dengan demikian alasan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan telah membuktikan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kontra memori banding Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat hal-hal tersebut telah juga dipertimbangkan oleh peradilan tingkat pertama sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan teliti dan seksama berkas Perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kpg tanggal 19 Desember 2022, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Kamarudin Djahilape, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sudah tepat dan benar menurut hukum, sebab penilaian hasil pembuktian atas dasar dakwaan Subsidair yang dinyatakan terbukti telah didasarkan alat bukti yang sah dan fakta hukum perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi pada dasarnya menyetujui putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, dengan tambahan pertimbangan hukum seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Khairul Umam selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sekitar awal tahun 2019 Terdakwa Kamarudin Djahilape menghubungi saksi dan meminta pekerjaan Rehabilitasi Perpustakaan di SMPN Latang, namun saksi menyampaikan karena pekerjaan tersebut adalah kegiatan Dinas Pendidikan Kab. Alor terkait itu agar Terdakwa menyampaikan permintaan tersebut langsung ke pihak Dinas, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor. Kemudian saksi Khairul Umam mendapatkan catatan nama-nama pelaksana kegiatan DAK TA 2019 dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Alor yaitu saksi Alberth Nimrod Ouwpoly, dimana untuk kegiatan Rehabilitasi Perpustakaan SMPN Latang memang ditunjuk Terdakwa Kamarudin Djahilape. Pada pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Perpustakaan di SMPN Latang tidak dibentuk tim P2S dan Terdakwa Kamarudin Djahilape tidak termasuk kualifikasi untuk dapat menjadi tim P2S;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mathias Leko selaku Kepala Sekolah SMPN Latang Tahun Anggaran 2019, mendapatkan informasi dari Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, dimana SMPN Latang mendapatkan bantuan Rehabilitasi Perpustakaan dengan mekanisme pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara swakelola namun saksi didatangi oleh Terdakwa Kamarudin Djahilape di rumah saksi dan menyampaikan bahwa pekerjaan rehabiltasi perpustakaan SMPN Latang dikerjakan oleh Terdakwa Kamarudin Djahilape yang saat itu Terdakwa Kamarudin Djahilape tidak dapat menunjukan dasar sebagai pihak ketiga.

Bahwa saksi Yohanis Donusiang selaku Konsultan Perencanaan dan Pengawasan kegiatan Rehabilitasi Perpustakaan SMPN Latang menerangkan bahwa dalam pelaksanaan Rehabilitasi Perpustakaan SMPN Latang dilaksanakan oleh penyedia bukan oleh pihak sekolah bersama komite, dimana penyedianya adalah Terdakwa Kamarudin Djahilape. Dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Perpustakaan SMPN Latang tersebut ditemukan permasalahan yaitu penyedia hampir tidak melakukan penggantian atap, sehingga saat itu saksi Yohanis Donuisang melakukan teguran, dan juga ada beberapa pekerjaan lainnya yang tidak dikerjakan namun dananya telah dicairkan, saksi pernah menegur Terdakwa Kamarudin Djahilape terkait pekerjaannya, namun yang diperbaiki hanya sebagian pekerjaan saja.

Bahwa untuk pencairan uang muka, termin pertama, dan termin kedua seluruhnya dilakukan oleh Kepala Sekolah SMPN Latang yaitu saksi Mathias Leko dan Terdakwa Kamarudin Djahilape dengan cara datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Alor untuk mengambil cek dan dicairkan di Bank NTT, setelah itu saksi Mathias Leko menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Terdakwa Kamarudin Djahilape.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut telah ada petunjuk kesalahan Terdakwa dan harus bertanggungjawab terhadap kegiatan Rehabilitasi Sedang Berat Perpustakaan Sekolah SMPN Latang yang dikerjakannya, perbuatan itu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Alor tahun anggaran 2019 ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, juga sudah tepat sebab telah mengacu pada PERMA Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor. Pengadilan Tinggi juga dapat menyetujui jumlah denda berikut hukuman kurungan penggantinya serta pidana tambahan pembayaran uang pengganti dan pidana penjara penggantinya sebab sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kpg, tanggal 19 Desember 2022, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;