Putusan PT PEKANBARU
3/PDT.-LH/2023/PT PBR

Putusan PT PEKANBARU Nomor 3/PDT.-LH/2023/PT PBR
Tanggal 23 Februari 2023 — Pembanding/Tergugat : PT. INTI INDOSAWIT SUBUR Diwakili Oleh : NANDA
Terbanding/Penggugat : YAYASAN FIRMAR ABADI
Terbanding/Turut Tergugat : Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (GUBERNUR) Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau

MENGADILI:

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA TERGUGAT;
• MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PELALAWAN NOMOR 11/PDT.G/LH/2022/PN PLW TANGGAL 3 NOPEMBER 2022 YANG DIMOHONKAN BANDING, DENGAN PERBAIKAN SEKEDAR MENGENAI BESARNYA UANG PAKSA (DWANGSOM), YANG SELENGKAPNYA SEBAGAI BERIKUT;

1. MENGABULKAN GUGATAN TERBANDING SEMULA PENGGUGAT SEBAGAIAN;
2. MENYATAKAN BAHWA PERBUATAN PEMBANDING SEMULA TERGUGAT, DAN TURUT TERBANDING SEMULA TURUT TERGUGAT ADALAH MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. MENYATAKAN BAHWA STATUS OBJEK SENGKETA SELUAS 2.000 (DUA RIBU) HEKTAR ADALAH MERUPAKAN KAWASAN HUTAN;
4. MENGHUKUM PEMBANDING SEMULA TERGUGAT UNTUK MEMULIHKAN KEMBALI OBJEK SENGKETA SEPERTI KEADAAN SEMULA DENGAN CARA MENEBANG SELURUH TANAMAN KELAPA SAWIT YANG ADA DI ATAS OBJEK SENGKETA, DAN KEMUDIAN MELAKUKAN REBOISASI PENANAMAN KEMBALI DENGAN TANAMAN KAYU ALAM DAN KEMUDIAN SETELAH ITU MENGEMBALIKAN OBJEK SENGKETA KEPADA STATUS DAN FUNGSINYA SESUAI DENGAN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA (SEKARANG MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN);
5. MENYATAKAN TURUT TERBANDING SEMULA TURUT TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PEMBIARAN YANG SERIUS (OMISSION DELICT) TERHADAP PERUSAKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT;
6. MENGHUKUM PEMBANDING SEMULA TERGUGAT MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) SEBESAR RP1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) SETIAP HARINYA APABILA TERGUGAT LALAI MENJALANKAN PUTUSAN;
7. MENOLAK GUGATAN SELAIN DAN SELEBIHNYA;

• MENGHUKUM PEMBANDING DAHULU TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA PADA KEDUA TINGKAT PERADILAN YANG PADA TINGKAT BANDING SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH).

MENGADILI:

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 11/Pdt.G/LH/2022/PN Plw tanggal 3 Nopember 2022 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai besarnya uang paksa (dwangsom), yang selengkapnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat sebagaian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Pembanding semula Tergugat, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa status objek sengketa seluas 2.000 (dua ribu) hektar adalah merupakan Kawasan Hutan;
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk memulihkan kembali objek sengketa seperti keadaan semula dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas objek sengketa, dan kemudian melakukan reboisasi penanaman kembali dengan tanaman kayu alam dan kemudian setelah itu mengembalikan objek sengketa kepada status dan fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
5. Menyatakan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah melakukan pembiaran yang serius (Omission Delict) terhadap perusakan yang dilakukan oleh Tergugat;
6. Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai menjalankan putusan;
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

• Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).