Putusan PN DOMPU
1/Pdt.G.S/2023/PN Dpu

Putusan PN DOMPU Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Dpu
Tanggal 8 Maret 2023 — Penggugat:
MUHAMMAD YAMIN
Tergugat:
1.Winarto
2.Vitriana

Menimbang, bahwa pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RINomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah mengatur mengenai pemeriksaan pendahuluan yang diantaranya memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mencermati, dan meneliti berkas perkara gugatan sederhana dalam perkara ini, lebih khusus setelah mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, bahwa didalam posita gugatanPenggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat telah dibohongi dan mengalami kerugian sejumlah uang dana anggaran Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai Kepala Urusan Teknik Koperasi Kartika Nasional Kodim 1614 (Vide: Posita a, b, c, d, e, f) sesuai dengan yang didalilkan Penggugat dalam positanya, tanpa menjelaskan hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil-dalil gugatan tersebut, Hakim pemeriksa perkaraa quoberpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan TergugatI terdapat hubungan hukum terkait dana anggaran koperasi Kartika Nasional Kodim 1641/Dompu akan tetapi dalamgugatan Penggugat tidak terdapat penjelasan hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwapasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RINomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah menentukan bahwa para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yangmasing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Bahwa berdasarkan ketentutan yuridis sebagaimana tersebut dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan pada alinea sebelumnya, maka Hakim pemeriksa perkaraa quoberpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dikualifikasikan sebagai Para Tergugat yang memiliki kepentingan hukum yang sama sebagaimana dimaksud didalam ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karenanya syarat formil gugatan sederhana dalam perkara ini tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim pemeriksa perkaraa quoberpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 Jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RINomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1.Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2.Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 1/Pdt.G.S/2023/PNDpudalam register perkara;

3.Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;