1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN TANJUNG PINANG
  4. Pidana Khusus

Putusan PN TANJUNG PINANG
28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg

    Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg
    Tanggal 6 Maret 2023 — Penuntut Umum:
    John Freddy. S, SH
    Terdakwa:
    MAKMUR
    Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tpg
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Pidana Khusus
    Pidana Khusus Korupsi
    Kata Kunci Tindak Pidana Korupsi
    Tahun 2023
    Tanggal Register 21 September 2022
    Lembaga Peradilan PN TANJUNG PINANG
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Anggalanton Boang Manalu
    Hakim Anggota Hakim Anggota Siti Hajar Siregar, Br Hakim Anggota Syaiful Arif
    Panitera Panitera Pengganti: L. Siregar
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya BEBAS DARI DAKWAAN
    Catatan Amar
    1. Menyatakan Terdakwa MAKMUR tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair;
    2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan primair maupun dakwaan subsidair penuntut umum;
    3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
    4. Menetapkan barang bukti berupa:
      1. Asli 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 77 tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
      2. Asli 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 12 tahun 2011 tanggal 04 Januari 2011 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
      3. Asli 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 92 tahun 2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012.
      4. Asli 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 16 tahun 2013 tanggal 07 Januari 2013 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013.
      5. Asli 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 120 tahun 2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Sewa Menyewa Rumah Jabatan Dinas Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014.
      6. Asli 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 tahun 2015 tanggal 11 November 2015 tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
      7. Asli 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 159 tahun 2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015.
      8. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 248 Tahun 2011 tanggal 28 September 2011 tentang Penyusunan Standard Satuan Harga Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
      9. Foto copy 1 (satu) rangkap petikan Keputusan Bupati Natuna Nomor : 101/BKD/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Pengangkatan/Pemindahan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
      10. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 04 Januari 2011 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
      11. Foto Copy 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna nomor 375 tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
      12. Foto Copy Legalisir 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1.20/1.20.01.00/00/S/1 tanggal 09 Maret 2010 tentang Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna.
      13. Foto copy 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 236 tahun 2010 tanggal 01 September 2010 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang, Peralatan/Jasa dan Kontruksi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
      14. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 77 tahun 2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
      15. Foto Copy Legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna nomor 355 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011.
      16. Fotocopy 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 371 tahun 2013 tanggal 18 November 2013 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014.
      17. Fotocopy 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 359 tahun 2014 tanggal 26 September 2014 tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015.
      18. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 204 tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Penyusunan Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
      19. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 92 tahun 2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012.
      20. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 16 tahun 2013 tentang Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013.
      21. Foto copy 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Natuna Nomor 46 Tahun 2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna (untuk melaksanakan pengeluaran sebelum APBD tahun anggaran 2010 ditetapkan.
      22. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0001/SPP/LS/1.20.01/I/11 tanggal 04 Januari 2011.
      23. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0002/SPP/LS/1.20.01/II/11 tanggal 01 Februari 2011.
      24. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0003/SPP/LS/1.20.01/III/11 tanggal 01 Maret 2011.
      25. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0004/SPP/LS/1.20.01/IV/11 tanggal 01 April 2011.
      26. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0005/SPP/LS/1.20.01/V/11 tanggal 02 Mei 2011.
      27. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0006/SPP/LS/1.20.01/VI/11 tanggal 01 Juni 2011.
      28. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0007/SPP/LS/1.20.01/VI/11 tanggal 15 Juni 2011.
      29. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0008/SPP/LS/1.20.01/VII/11 tanggal 01 Juli 2011.
      30. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0009/SPP/LS/1.20.01/VIII/11 tanggal 01 Agustus 2011.
      31. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0010/SPP/LS/1.20.01/VIII/11 tanggal 25 Agustus 2011.
      32. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0011/SPP/LS/1.20.01/X/11 tanggal 03 Oktober 2011.
      33. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0012/SPP/LS/1.20.01/XI/11 tanggal 01 November 2011.
      34. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2011 Nomor : 013/SPM/LS/1.20.01/XII/11 tanggal 01 Desember 2011.
      35. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0001/SPP/LS/1.20.01/I/2012 tanggal 03 Januari 2012.
      36. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0002/SPP/LS/1.20.01/II/2012 tanggal 01 Februari 2012.
      37. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0003/SPP/LS/1.20.01/III/2012 tanggal 01 Maret 2012.
      38. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0006/SPP/LS/1.20.01/IV/2012 tanggal 02 April 2012.
      39. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0008/SPP/LS/1.20.01/V/2012 tanggal 01 Mei 2012.
      40. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0010/SPP/LS/1.20.01/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012.
      41. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0014/SPP/LS/1.20.01/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012.
      42. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0016/SPP/LS/1.20.01/VIII/2012 tanggal 01 Agustus 2012.
      43. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0018/SPP/LS/1.20.01/IX/2012 tanggal 03 September 2012.
      44. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0020/SPP/LS/1.20.01/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012.
      45. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0022/SPP/LS/1.20.01/XI/2012 tanggal 01 November 2012.
      46. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0024/SPP/LS/1.20.01/XII/2012 tanggal 03 Desember 2012.
      47. Foto copy 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012.
      48. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Dokumen Pencairan Dana Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Natuna tahun 2012.
      49. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0027/SPP/LS/1.20.01/XII/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 02 Desember 2013.
      50. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0025/SPP/LS/1.20.01/XI/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 01 November 2013.
      51. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0018/SPP/LS/1.20.01/IX/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 02 September 2013.
      52. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0016/SPP/LS/1.20.01/VIII/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 01 Agustus 2013.
      53. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0014/SPP/LS/1.20.01/VII/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 01 Juli 2013.
      54. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0012/SPP/LS/1.20.01/VI/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 03 Juni 2013.
      55. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0010/SPP/LS/1.20.01/V/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 01 Mei 2013.
      56. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0008/SPP/LS/1.20.01/IV/2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 01 April 2013.
      57. Foto Copy Legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna nomor 100 tahun 2015 tanggal 11 Februari 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Natuna nomor 4 tahun 2015 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015.
      58. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0024/SPP/LS/1.20.01/XII/2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 02 Desember 2014.
      59. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0022/SPP/LS/1.20.01/XI/2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 03 November 2014.
      60. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0020/SPP/LS/1.20.01/X/2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 01 Oktober 2014.
      61. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0018/SPP/LS/1.20.01/IX/2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 15 September 2014.
      62. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0015/SPP/LS/1.20.01/VIII/2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 04 Agustus 2014.
      63. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0013/SPP/LS/1.20.01/VII/2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 01 Juli 2014.
      64. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0011/SPP/LS/1.20.01/VI/2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 02 Juni 2014.
      65. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0009/SPP/LS/1.20.01/V/2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 02 Mei 2014.
      66. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0008/SPP/LS/1.20.01/IV/2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 01 April 2014.
      67. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0005/SPP/LS/1.20.01/IV/2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 06 April 2015.
      68. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0007/SPP/LS/1.20.01/V/2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 04 Mei 2015.
      69. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0009/SPP/LS/1.20.01/VI/2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 01 Juni 2015.
      70. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0011/SPP/LS/1.20.01/VII/2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 01 Juli 2015.
      71. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0013/SPP/LS/1.20.01/VIII/2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 03 Agustus 2015.
      72. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0019/SPP/LS/1.20.01/X/2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 07 Oktober 2015.
      73. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor: 0020/SPP/LS/1.20.01/XI/2015 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna tanggal 02 November 2015;
      74. Foto Copy legalisir 1 (satu) rangkap Rincian DPA Belanja Tidak Langsung SKPD Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010 nomor 1.20.1.20.01.00.00.5.1. tanggal 09 Maret 2010 .
      75. Foto Copy Legalisir 1 (satu) rangkap Rincian DPA Belanja Tidak Langsung SKPD Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 nomor 1.20.1.20.01.00.00.5.1. tanggal 03 Januari 2011.
      76. Foto Copy Legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna nomor 10 tahun 2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Masa Jabatan 2009-2014.
      77. Foto Copy legalisir 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Natuna nomor: 109/BKD/2009 tanggal 30 September 2009 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon II, III, IV dan V di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Natuna.
      78. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap rincian Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPRD Pemerintahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013 tanggal April 2013.
      79. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPRD Pemerintahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013 tanggal 21 Januari 2013.
      80. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap rincian Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPRD Pemerintahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014 tanggal 19 April 2013.
      81. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah DPRD Pemerintahan Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014 tanggal 06 Maret 2014.
      82. Foto Copy legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna nomor 3 tahun 2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2015.
      83. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 186 tahun 2012 tanggal 08 Mei 2012 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2013.
      84. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 299 tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012.
      85. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna nomor 248 tahun 2013 tanggal 25 Juni 2013 tantang Perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Natuna nomor 384 tahun 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
      86. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 326 tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010.
      87. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 355 tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011.
      88. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 126 tahun 2010 tanggal 12 April 2010 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010.
      89. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 176 tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 126 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010.
      90. Foto Copy Legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna nomor 177 tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011.
      91. Foto Copy Legalisir 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna.
      92. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0003/SPP/LS/1.20.01/III/10 tanggal 01 Maret 2010.
      93. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 122 Tahun 2011 tanggal 01 April 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011.
      94. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 165 Tahun 2011 tanggal 01 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012.
      95. Foto copy legalisir 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) Tahun Anggaran 2011 tanggal 03 Januari 2011.
      96. Foto Copy Legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna nomor 122 tahun 2011 tanggal 01 April 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011.
      97. Foto Copy legalisir 1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.21-288 tahun 2011 tanggal 26 April 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Natuna dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Natuna Provinsi Kepulauan Riau.
      98. Foto Copy legalisir 1 (satu) rangkap SOP Penyusunan APBD yang disahkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna nomor SOP 001/BPKAD/NTN/2014 tanggal 05 Mei 2014.
      99. Foto Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Perintah Bupati Natuna nomor: 800/BKD/661/2010 tanggal 09 November 2010 tentang Penunjukan Drs. KAMARUDDIN, M.Si. sebagai Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna.
      100. Foto Copy Legalisir 1 (satu) rangkap Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna nomor 21 tahun 2012 tanggal 12 Juni 2012 Tentang Pembentukan Panitia Kerja Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2011.
      101. Foto Copy Legalisir 1 (satu) rangkap Lampiran Rekomendasi (langkah-langkah tindak lanjut penyelesaian LHP BPK RI) Laporan Panja DPRD Kabupaten Natuna atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Natuna tahun Anggaran 2011.
      102. Fotocopy Legalisir 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Bupati Natuna nomor: 78/BKD/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Pengangkatan/Pemindahan dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
      103. Asli 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Natuna Nomor 120 tahun 2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Sewa Menyewa Rumah Jabatan Dinas Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2014.

    Terhadap seluruh Barang Bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.

    1. Menyatakan terhadap pledoi dari Penasehat Hukum dan Terdakwa HADI CHANDRA perkara No.24/Pid.Sus/TPK/2022/PN.TPI terkait permintaan agar pengembalian uang sejumlah Rp345.450.000,- yang telah dilakukan Terdakwa HADI CHANDRA yang telah diserahkan melalui kas daerah Kabupaten Natuna tertanggal 4 Juli 2018 dan 11 Juli 2019 surat bukti penerimaan diketahui oleh Kepala BPKPD Kab.Natuna tertanggal 07 September 2022 (bukti surat T-35) untuk dikembalikan kepada Terdakwa HADI CHANDRA dapat dikabulkan, dimana pengembalian uang tersebut dapat dilakukan melalui Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna;
    2. Membebankan biaya perkara kepada negara;
    Tanggal Musyawarah 6 Maret 2023
    Tanggal Dibacakan 6 Maret 2023
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

97
36