Putusan PN PALANGKARAYA
42/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk

Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ACHMAD WAHYUDI, SH
Terdakwa:
AHMAD BARIANTO Alias AHMAD Bin MUHAMMAD DJAHRI

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Barianto Alias Ahmad Bin Muhamad Djahri dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 33.058.0000,- (tiga puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah), sebagai pengganti kerugian Negara dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti yaitu :

1. Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor : 821/1474/I.1/BKD tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Desember 2009. (fotokopi)
2. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Camat Patangkep Tutui Nomor : 026 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Pelatihan Siskeudes Kecamatan Patangkep Tutui 2018 tanggal 23 Maret 2018. (fotokopi)
3. 1 (satu) bendel Petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barito Selatan Nomor : 276 Tahun 1998 tentang Penghentian dan Pengangkatan Sekertaris Desa tanggal 10 Desember 1998. (fotokopi)
4. 1 (satu) bendel Badan Kepegawaian Negara Formulir Persetujuan dan Penetapan NIP Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS tanggal 27 Mei 2009. (fotocopy)
5. 1 (satu) kuitansi Kontribusi Kegiatan Pelatihan Siskeudes sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mengetahui Kuasa Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran saudara Ahmad Barianto, yang menerima saudara Karliano. (asli).

Tetap terlampir dalam berkas.

6. Pengembalian pembayaran insentif seluruh anggota PKK, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 perorang sebesar

Rp. 2.182.000.- x 11 orang anggota PKK = Rp.24.002.000.- (dua puluh empat juta dua ribu rupiah).

7. Pengembalian pembayaran insentif Mantir Adat, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 6.240.000,- (enam

juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

8. Pengembalian pembayaran insentif Dukuh Kampung, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu

juta lima ratus ribu rupiah).

9. Pengembalian pembayaran insentif Guru Paud, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta

lima ratus ribu rupiah).

10. Pengembalian pembayaran insentif Guru TPA, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta

empat ratus ribu rupiah).

11. Pengembalian pembayaran insentif anggota BPD, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 34.650.000,- (tiga

puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

12. Pengembalian pembayaran insentif Perangkat Desa, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 9.000.000,-

(sembilan juta rupiah).

13. Pengembalian pembayaran insentif Kaur Pemerintahan, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 9.000.000,-

(sembilan juta rupiah).

14. Pengembalian pembayaran insentif Kaur Pembangunan, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 9.000.000,-

(sembilan juta rupiah).

15. Pengembalian pembayaran insentif Kaur Kesejahteraan Rakyat, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar

Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

16. Pengembalian pembayaran insentif Ketua RT. 1, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta

dua ratus ribu rupiah).

17. Pengembalian pembayaran insentif Ketua RT. 2, Tahap II bulan Juli - Desember 2017 sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta

dua ratus ribu rupiah).

Dirampas dan disetorkan ke Kas Negara sebagai pembayaran kerugian keuangan Negara.

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).