Putusan PT KUPANG
59/PID.TPK/2014/PT KPG

Putusan PT KUPANG Nomor 59/PID.TPK/2014/PT KPG
Tanggal 13 Nopember 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : M. NUR EKA FIRDAUS,SH
Terbanding/Terdakwa : OBED HILUNGARA, SH,M.Si Alias OBED

• MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM TERSEBUT ;
• MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR : 23/PID.SUS/2014/PN.KPG., TANGGAL 11 AGUSTUS 2014 YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT, SEKEDAR MENGENAI REDAKSI AMAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERSEBUT YANG MENYATAKAN SAKSI OBED HILUNGARA, SH. M.SI. TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MERUPAKAN GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMAIR PENUNTUT UMUM PADA ANGKA 1 DAN STATUS BARANG BUKTI PADA ANGKA 7.176 SERTA ANGKA 7.177, SEHINGGA AMARNYA MENJADI SEBAGAI BERIKUT :
  1. MENYATAKAN TERDAKWA OBED HILUNGARA, S.H., M.SI. ALIAS OBED TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MERUPAKAN GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN ;
  2. MEMBEBASKAN TERDAKWA OBED HILUNGARA, S.H., M.SI. ALIAS OBED DARI DAKWAAN PRIMAIR PENUNTUT UMUM ;
  3. MENYATAKAN TERDAKWA OBED HILUNGARA, S.H., M.SI. ALIAS OBED TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MERUPAKAN GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN SUBSIDAIR PENUNTUT UMUM ;
  4. MENETAPKAN BARANG BUKTI ANGKA 7.176 BERUPA 1 (SATU) BUAH SERTIFIKAT TANAH NOMOR 198 DENGAN HAK MILIK ATAS NAMA OBED HILUNGARA, S.H., M.SI. DAN BARANG BUKTI ANGKA 7.177 BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH TERLETAK DI DESA KUTA, KECAMATAN KANATANG, KABUPATEN SUMA TIMUR SESUAI DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS NAMA OBED HILUNGARA, S.H., M.SI. DIKEMBALIKAN KEPADA OBED HILUNGARA, S.H., M.SI. ;
  5. MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI KUPANG NOMOR : 23/PID.SUS/2014/PN.KPG. TANGGAL 11AGUSTUS 2014 UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA ;
  6. MEMBEBANKAN BEAYA PERKARA KEPADA TERDAKWA DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN YANG DI TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP 5.000,00 (LIMA RIBU RUPIAH) ;

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
• Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 11 Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai redaksi amar putusan Pengadilan Negeri tersebut yang menyatakan saksi OBED HILUNGARA, SH. M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG MERUPAKAN GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN? sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum pada angka 1 dan status barang bukti pada angka 7.176 serta angka 7.177, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. alias OBED tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang merupakan gabungan beberapa perbuatan? ;
  2. Membebaskan Terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. alias OBED dari dakwaan Primair Penuntut Umum ;
  3. Menyatakan Terdakwa OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. alias OBED telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?korupsi yang dilakukan secara bersama-sama yang merupakan gabungan beberapa perbuatan? sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
  4. Menetapkan barang bukti angka 7.176 berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah Nomor 198 dengan hak milik atas nama OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. dan barang bukti angka 7.177 berupa 1 (satu) bidang tanah terletak di Desa Kuta, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Suma Timur sesuai dengan sertifikat hak milik atas nama OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. dikembalikan kepada OBED HILUNGARA, S.H., M.Si. ;
  5. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 23/Pid.Sus/2014/PN.Kpg. tanggal 11Agustus 2014 untuk selain dan selebihnya ;
  6. Membebankan beaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;