Putusan PN PALEMBANG
77/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg

Putusan PN PALEMBANG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg
Tanggal 15 Maret 2023 — Penuntut Umum:
1.ARIE PRASETYO
2.MAYORUDIN FEBRI,SH
Terdakwa:
SAFARUDIN, MC Bin MAT CINTE

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Safaruddin MC Bin Mat Cinte tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Safaruddin MC Bin Mat Cinte oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Safaruddin MC Bin Mat Cinte telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Safaruddin MC Bin Mat Cinte untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunya harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Copy Camat Lawang Kidul kepada kades Darmo nomor : 180 / 165 / I / 2017, tanggal 3 April 2017 tentang penyampaian legal opinion.
2. Copy Surat Camat Lawang Kidul nomor : 147/505/I/2018, tanggal 14 November 2018 tentang kerjasama pemanfaatan Hutan Ramuan Rimba Desa Darmo.
3. Copy Surat camat tanggal 20 desember 2018 nomor : 147 / 572 / I / 2018, tanggal 20 Desember 2018 tentang izin kerjasama pemanfaatan hutan ramuan desa darmo.
4. Copy Surat Camat Lawang Kidul nomor : 147/03/I/2019, tanggal 02 Januari 2019, tentang penyampaian rapat di Kantor Camat Lawang kidul tanggal 28 Desember 2018 tentang rapat pembahasan masalah kerjasama pemanfatan HRD desa Darmo.
5. Copy Surat camat lawang Kidul nomor : 143/61/2019, tanggal 13 Februari 2019 tentang Penegasan kembali tentang point-point yang terdapat dalam notulen rapat pembahasan kerjasama pemanfaatan hutam ramuan Desa Darmo.

(Barang bukti pada nomor urut 1 s/d 5). Dikembalikan kepada Kecamatan Lawang Kidul melalui saksi RACHMAD NOVIAR Bin MUHAMMAD ALI selaku Camat Lawang Kidul.

1. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim yang ditunjuk kepada Bupati Muara Enim c.q Sekda Nomor 140/225/BPMD-IV/2017 tanggal 07 Februari 2017 prihal hutan ramuan Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul melampirkan kajian hutan ramuan Desa Darmo (HRD).
2. Copy Notulen Rapat di kantor PMD hari selasa tanggal 26 Februari 2019 tentang Audensi pemerintah desa dan Tim 11 desa darmo dalam rangka membahas hasil kompensasi dari PT. MME atas kerjasama pemanfaatan.
3. Surat Kepala Dinas PMD yang ditujukan kepada kades Darmo nomor : 900 / 276 / DPMD ? IV / 2019, tanggal 06 maret 2019 tentang pemanfaatan hutan Desa Darmo bahwa uang kompensasi dimasukan ke Rekening kas Desa.
4. Telex Bupati Muara Enim ke Camat lawang Kidul nomor : 140. 028 / 1532 / TEL / DPMD-IV / 2019 tanggal 07 November 2019 tentang Pihak PMD akan turun ke desa Darmo sebagai tindak lanjut hasil rapat tanggal 26 Februari 2019.
5. Laporan hasil peninjauan di lapangan berupa nota dinas tertanggal 11 November 2019.
6. Kepala dinas PMD mengirimkan Telek ke Camat lawang Kidul berdasarkan Telex Bupati Muara Enim nomor : 900/1408 / TEL / DPMD ? IV / 2019, tanggal 26 November 2019.

(Barang bukti pada nomor urut 6 s/d 11). Dikembalikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui saksi DARMAWAN, Sip., selaku Kepala Seksi Pengelolaan Aset Desa.

1. Surat Bupati Muara Enim nomor : 005 / 0971 / I / 2016, tanggal 02 Desember 2016 tanggal Pemanfaatan Hutan Desa.
2. Surat Bupati Muara Enim nomor : 593 / 0043 / I / 2017, tanggal 18 Januari 2017 tentang rapat tindak lanjut pembahasan kerjasama pemanfaatan HRD Kecamatan Lawang Kidul.
3. Notulen Rapat pada tanggal 20 januari 2017 bertempat sekundang setda kabupaten Muara Enim yang membahas perjanjian kerjasama pengelolaan asset desa antara PT. MME dengan Desa Darmo.
4. Surat Bupati Muara Enim nomor : 593 / 0062 / I/ 2017, tanggal 25 januari 2017 tentang tindak lanjut pembahasan perjanjian kerjasama pengelolaan asset desa darmo PT. MME dengan desa Darmo.
5. Surat Bupati Muara Enim nomor : 180 / 0114 / III / 2017, tanggal 8 Februari 2017 tentang pembahasan dan pengumpulan data data sebagai bahan pengajuan pendapat hukum (legal opinion).
6. Copy Surat Bupati Muara Enim tentang permohonan pendapat hukum ( legal opinion ) Nomor : 180 / 0169 / III / 2017 , tanggal ?. Februari 2017 tentang mohon pendapat hukum.
7. Copy Legal opinion dari Kejaksaan Negeri Muara Enim, tanggal 22 Februari 2017.
8. Copy Surat Bupati Muara Enim nomor : 180/0405/II/2017, tanggal 31 Maret 2017 tentang Penyampaian Legal Opinion yang ditujukan kepada Camat Lawang Kidul.
9. Surat Bupati Muara Enim nomor : 143 / 1482 / I / 2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang kerjasama pemanfaatan Hutan Ramuan Rimbah Desa Darmo.
10. Surat Bupati Muara Enim nomor : 143 / 1529 / I / 2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang kerjasama pemanfaatan hutan ramuan rimbah desa Darmo dapat dilaksanakan sepanjang proses tahapannya melalui musyawarah dengan mempedomani peraturan perundangan ? undangan.
11. Copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor : 142 / KPTS / III / 1983, tanggal 24 Maret 1983 tentang penghapusan pemerintah marga, DPR marga dan perangkat marga.

(Barang bukti pada nomor urut 12 s/d 22). Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui saksi MAIZAL KASRAN Bin NANG SARNUBI selaku Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.

1. Copy Surat Kepala Desa Darmo nomor : 331.1 / 626 / II / 2016, tanggal 29 November 2016 tentang pemanfaatan hutan.
2. Copy Berita Acara nomor : 174 / VIII / 2018, tanggal 09 Agustus 2018 tentang kesepakatan pembentukan tim yang melaksanakan Kesepakatan.
3. Surat keputusan Kades Darmo nomor : 140 / 09 / KPTS / VIII / 2018, tanggal 13 Agustus 2018 tentang pembentukan tim kerjasama untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa Darmo agar lahan HRD seluas 15,12 ha dikompensasikan kepada MME.
4. Copy Berita acara tanggal 14 Agustus 2018 tentang rapat tim pembahasan untuk kerjasama dengan PT. MME.
5. Copy Surat kepala Desa Darmo kepada BPD Darmo nomor : 140 / 178 / VIII / 2018, tanggal 15 Agustus 2018 tentang menindaklanjuti tawaran pemanfaatan HRD seluas 15 Ha dalam Musyawarah BPD.
6. Copy Berita Acara musyawarah desa nomor : 140-182/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018.
7. Copy Berita acara kesepakatan tanggal 19 September 2018 tentang hasil pengukuran lahan / tanah hutan ramuan desa Darmo yang akan dikompensasikan.
8. Copy Surat Kades Darmo nomor 140/178/VIII/2018, tanggal 25 Oktober 2018 tentang penyampaian hasil musyawarah Desa Darmo.
9. Copy Peraturan Desa Darmo no 4 tahun 2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang kerjasama pemanfaatan hutan rimba desa darmo dengan PT. MME.
10. Copy Peraturan desa Darmo no. 5 tahun 2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hutan ramuan desa darmo.
11. Copy Surat Kepala Desa Darmo nomor : 140 / 45 / II / 2019, tanggal 12 Februari 2019 tentang Surat permohonan transfer dana hasil kerjasama pemanfaatan ke rekening Desa Darmo dan Tanda Terima Dana Kompensasi Hutan ramuan Desa 15,12 Ha tahap I.
12. Copy Surat Kepala Desa Darmo nomor : 140 / 72 / II / 2019, tanggal 26 Februari 2019 tentang transfer Pelunasan dana Kompensasi hasil kerjasama pemanfaatan ke Desa Darmo dan Tanda Terima Dana Kompensasi Hutan ramuan Desa 15,12 Ha tahap II.
13. Copy Surat Keputusan Kades Darmo nomor : 02 / KPTS / III / 2019, tanggal ?.. Maret 2019 tentang Panitia kerjasama manfaat HRD Darmo Luas 15,12 Ha untuk masyarakat Darmo dan Berita acara no : 02. A / III / 2019, tanggal 01 Maret 2019 tentang hasil rapat Tim 11 dan panitia Kerja HRD Darmo 15,12 ha.
14. Copy Notulen Rapat desa tanggal 3 Maret 2019 tentang pembahasan kreteria bagi warga masyarakat desa yang mendapat . menerima manfaat.
15. Copy Surat Keputusan Kades Darmo nomor : 07 / KPTS / DD/ III / 2019, tanggal 06 maret 2019 tentang panitia sedekah Dusun Darmo kecamatan Lawang kidul.
16. Copy Surat Keputusan Kades Darmo nomor : 03 / KPTS / III / 2019, tanggal 13 maret 2019 tentang Penggunaan Dana hasil Kesepakatan Kerjasama Pemanfaatan.
17. Copy Surat kades Darmo nomor : 140 / 111 / III / 2019, tanggal 15 maret 2019 tentang rekomendasi pembuatan rek Bank BNI Syariah.
18. Copy Surat Kepala desa lawang Kidul nomor : 140 / 164 / III / 2020, tanggal 23 Maret 2020.
19. Copy Berita acara peninjauan / pengukuran lokasi tanah tanggal 21 November 2013.
20. Copy Surat Pernyataan pengakuan hak Hutan Ramuan No: 593 / 260 / I / 2014, tanggal 23 Juni 2014.
21. Copy Surat Pernyataan Pemilikan Tanah No 593 / 260 / I / 2014, tanggal 23 Juni 2014.
22. Copy Surat Keterangan Tanah nomor : 593 / 260 / I / 2014, tanggal 23 Juni 2014.
23. Copy Keputusan Kepala Desa Darmo nomor : 411.2 / 04 / KPTS / 2014, tanggal 23 juni 2014 tentang penetapan hutan ramuan desa Darmo.
24. Copy Keputusan bersama Kades nomor : 3 / KPTS / I / 2016, tanggal 1 September 2016 tentang Tanah Hutan Rimbe Ramuan Desa Darmo.
25. Copy Pernyataan saksi batas tanah.
26. Surat Kepu tusan Perangkat Desa Darmo.
27. Copy Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa Darmo Kecamatan Lawang kidul Kabupaten Muara Enim.
28. Copy Peraturan Desa tentang APBDes Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Tahun 2019 dan 2020.
29. Laporan Kekayaan milik Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul.
30. Quisioner warga Darmo.
31. Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Tahun 2019.
32. Daftar Nama Calon Penerima uang Desa Darmo.

(Barang bukti pada nomor urut 23 s/d 54). Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Darmo melalui saksi ELWAN UTAMA Bin ANSORI

1. Pengantar Berita acara hasil pendataan tim no. 140 / 20 / BPD / DD / XI / 2017 tanggal 22 November 2017.
2. Hasil keputusan tim kerjasama PT. MME nomor : 002 / T.II / VIII / 2018, tanggal 15 Agustus 2018.
3. Undangan rapat camat lawang kidul nomor : 001 / 573 / II / 2018, tanggal 26 Desember 2018.
4. Berita acara nomor: 02 / I / 2019, tanggal 10 januari 2019.
5. Copy Berita acara tanggal 19 januari 2019 tentang pemasangan patok bersama batas hutan ramuan desa.
6. Copy Berita acara no : 05 / ADD / I / 2019, tanggal 30 Januari 2019 tentang rapat masyarakat Desa Darmo dengan BPD Darmo tentang pemakaian no rekening untuk menerima manfaat hutan ramuan masyarakat Darmo digunakan pinjam pakai kepada PT. MME.
7. Copy Berita acara nomor : 01 / BA / II / 2019, tanggal 4 Februari 2019 tentang mayarakat darmo tetap berpedoman kepemilikan hutan adat / ramuan desa darmo.
8. Copy Berita acara hasil rapat musyawarah no : 140 / 44 / II / 2019, tanggal 11 Februari tahun 2019 tentang penetapan rekening Bank yang dipilih oleh masyarakat desa Darmo dalam rangka hasil Kerjasama.
9. Copy Berita acara rapat Musdes nomor : 02 / BA / II / 2019, tanggal 25 Februari 2019 Dan dokumen asli daftar hadir tanggal 25 Februari 2019.
10. Surat PLH Kepala desa nomor : 140 / 72 / II / 2019, tanggal 26 Februari 2019.
11. Notulen rapat musdes tanggal 3 maret 2019.
12. Hasil keputusan rapat Musdes tanggal 3 maret 2019.
13. Copy Berita acara no : 01 / PK / 2019, tanggal 5 maret 2019 tentang pertemuan sosialisasi BNI Syariah dengan warga desa Darmo di balai kantor Desa Darmo.
14. Surat keputusan Kades Darmo no. 03 / KPTS / III / 2019.
15. Copy Berita acara no : 02. A / KPTS / II / 2019, tanggal 14 Maret 2019 tentang hasil rapat musyawarah panitia HRD Darmo 15,12 Ha mengenai warga Darmo asli yang berada diluar desa Darmo dan untuk kegiatan bantuan social lainnya.
16. Surat tugas panitia kerja nomor : 01 / P.K / III / 2019, tanggal 5 Maret 2019.
17. Undangan pembuatan Rekening BNI Syariah, tanggal 15 Maret 2019.
18. Surat PLH Kepala Desa nomor : 04 / PK / III / 2019, tanggal 29 Maret 2019.
19. Berita acara hasil rapat panitia kerja tanggal 5 April 2019.
20. Surat tarik tunai HRD Darmo 15,12 Ha nomor : 10 / P.K / V / 2019, tanggal 20 Juni 2019.
21. Copy Berita acara no : 07. A / BA.P / VII / 2019, tanggal 29 Juli 2019 tentang hasil rapat musyawarah panitia sedekah adat desa darmo mengenai biaya yang timbul lebihj dari 2,5 % dalam rangkaian kegiatan persedekahan adat desa Darmo.
22. Laporan pertanggungjawaban panitia kerja HRD Darmo 15,12 Ha nomor : 13 / PK / XI / 2019, tanggal 31 Oktober 2019.
23. BA No 17/BA/Ti.11.HRD/X/2019, tanggal 31 oktober 2019 tentang rapat melaksanakan perbaikan lahan batas HRD.
24. Rapat tim II no : 12 / PK / X / 2019, tanggal 31 Oktober 2019.
25. Berita acara hasil musyawarah desa Darmo nomor : 14 / BA / XI / 2019, tanggal 30 November 2019.
26. Pemeriksaan khusus manfaat dana kerjasama HRD Darmo dengan PT. MME nomor : 140 / 164 / III / 2020, tanggal ? Maret 2020.
27. Berita acara hasil rapat musyawarah desa no. 165 / BA / III / 2020, tanggal 23 Maret 2020.
28. Copy Buku tabungan Bank BNI Syariah an. Dedi Sigarmanudin QQ Uang Kas desa Darmo no rekening : 3260819522 beserta Rekening Koran.
29. Daftar panitia kerja.
30. Uraian pengeluaran biaya rehab batas.
31. Uraian pembagian uang jasa tim diluar desa Darmo.
32. Uraian pembagian uang jasa tim Rimba desa dalam kelompok tim dalam dusun.
33. Bukti Transfer sisa dana ke rekening Desa Darmo.
34. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Kerjasama.
35. Copy Surat Perusahaan PT. Manambang Muara Enim nomor : 006 / SPG - MME / XI / 2016, tanggal 5 November 2016.
36. Copy Surat Perusahaan PT. Manambang Muara Enim / PT. MME nomor : 001 / GCR ? MME / I / 2018, tanggal 22 januari 2018 tentang hasil meeting manajemen PT. MME.
37. Copy Perjanjian kerjasama pemanfaatan Hutan Ramuan Desa seluas 15,12 Ha nomor : 009 / MME ? YANGCIK ? SAFARUDIN / PERJ / VIII / 2018, tanggal 24 Agustus 2018.
38. Copy Surat Direktur PT. MME no : 016 / GCR-MME/IX/2018, tanggal 14 September 2018 tentang pelaksanaan pengukuran lahan.
39. Copy akta MME no. 52 tanggal 16 Oktober 2018 beserta AK no AHU-AH.01.03-0253854.
40. Copy Akta Pernyataan Keputusan Para pemegang Saham PT. Manambang Muara Enim nomor : 64 tanggal 16 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh notaris Mala Mukti, SH, LL.M.
41. Copy Keputusan Kepala badan koordinasi Penanaman modal Republik Indonesia nomor : 2 : I / IUP / PMA / 2017 ttg Perubahan Keputusan Kepala badan koordinasi Penanaman modal Republik Indonesia nomor : 4 : I / IUP / PMA / 2016 ttg izin Usaha Pertambangan.
42. Berita acara tanggal 20 November 2017 tentang setuju dan tidak setujunya Masyarakat Desa Darmo mengkonpensasikan hutan ramuan Desa Darmo seluas 7,8 Hektar.
43. Copy Notulen rapat masyarakat Darmo tanggal 22 Januari 2018 tentang membahas kompensasi lahan pinjam pakai PT. MME dengan desa Darmo.
44. Copy Surat Ketua BPD nomor : 140 / 23 / BPD-DD / VIII / 2018, Tanggal 01 Agustus 2018 tentang menyampaikan aspirasi masyarakat desa Darmo tentang HRD.
45. Berita Acara musyawarah desa nomor : 140/182/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018 tentang Mufakat menyetujui pelepasan pemakaian HRD.

(Barang bukti pada nomor urut 55 s/d 99). Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

1. Uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Milyar rupiah ) pada saldo rekening tabungan Kas Darmo dengan nomor 1.560.931.631 atas nama Kas Desa Darmo di Bank Sumselbabel Cabang Muara Enim.
2. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) yang diserahkan oleh sdr Dedi Sigarmanudin kepada Kepala Desa Darmo sdr Elwan Utama yang merupakan uang penerima warga Darmo.
3. Uang tunai sebesar Rp. 26.000.000,- ( dua puluh enam juta rupiah ) yang terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) sebanyak 250 lembar dan 50.000,- ( lima puluh ribu ) sebanyak 20 lembar.

(Barang bukti pada nomor urut 100 s/d 102). Dirampas untuk negara CQ Kas Pemerintah Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

1. Sebidang tanah kosong yang terletak di ataran Serdang Dusun V Desa Darmo kecamatan lawang kidul kabupaten Muara Enim dengan luas 300 M2, panjang 15 m x Lebar 20 m, berikut Surat Keterangan Jual beli tanggal 20 Desember 2019 atas nama Dedi Sigarmanudin bertindak selaku Ketua Tim 11 HRD.

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim melalui saksi ELWAN UTAMA Bin ANSORI.

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);