1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. DILMILTI III SURABAYA
  4. Pidana Militer

Putusan DILMILTI III SURABAYA
33-K/PMT.III/BDG/AD/II/2023

    Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/II/2023
    Tanggal 2 Maret 2023 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
    Nomor 33-K/PMT.III/BDG/AD/II/2023
    Tingkat Proses Banding
    Klasifikasi Pidana Militer
    Kata Kunci Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
    Tahun 2023
    Tanggal Register 15 Februari 2023
    Lembaga Peradilan DILMILTI III SURABAYA
    Jenis Lembaga Peradilan PTM
    Hakim Ketua Agus Husin
    Hakim Anggota Sultan, Brmokhamad Ali Ridho
    Panitera Tri Arianto
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya

    1. MENYATAKAN MENERIMA SECARA FORMAL PERMOHONAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH TERDAKWA SUPRATMAN, KAPTEN INF NRP 21950076420473.

    2. MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA NOMOR 138-K / PM III-12 / AD / X / 2022 TANGGAL 10 JANUARI 2023, SEKEDAR MENGENAI PEMIDANAANNYA SEHINGGA MENJADI SEBAGAI BERIKUT:

    PIDANA : PENJARA SELAMA 8 (DELAPAN) BULAN.

    3. MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA NOMOR 138-K / PM III-12 / AD / X / 2022 TANGGAL 10 JANUARI 2023, UNTUK SELEBIHNYA.

    4. MEMBEBANKAN BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING KEPADA TERDAKWA SEJUMLAH RP20.000,00 (DUA PULUH RIBU RUPIAH).
    Catatan Amar

    1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Supratman, Kapten Inf NRP 21950076420473.

    2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 138-K / PM III-12 / AD / X / 2022 tanggal 10 Januari 2023, sekedar mengenai pemidanaannya sehingga menjadi sebagai berikut:

    Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

    3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 138-K / PM III-12 / AD / X / 2022 tanggal 10 Januari 2023, untuk selebihnya.

    4. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
    Tanggal Musyawarah 2 Maret 2023
    Tanggal Dibacakan 2 Maret 2023
    Kaidah —
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

64
21