Putusan PT MANADO
141/PDT/2020/PT MND

Putusan PT MANADO Nomor 141/PDT/2020/PT MND
Tanggal 23 September 2020 —Pembanding/Penggugat : TINA NUPU
Terbanding/Tergugat I : NENDONG NUPU
Terbanding/Tergugat II : NETTY PAPUTUNGAN
Terbanding/Tergugat III : SRITANTI NUPU
Terbanding/Tergugat IV : MUSTAKIN YAHYA
Terbanding/Tergugat V : DONATA F. PRATASIK
Terbanding/Turut Tergugat : SANGADI LOLAK

M E N G A D I L I:

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT;
• MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KOTAMOBAGU NOMOR 122/PDT.G/2019/PN KTG TANGGAL 3 JUNI 2020 YANG DIMOHONKAN BANDING;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

• MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT I, II DAN V UNTUK SELURUHNYA;

DALAM POKOK PERKARA

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SEBAGIAN;
2. MENYATAKAN SERTIFIKAT YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOLAANG MANGONDOW DENGAN NOMOR REGISTER 207 TANGGAL 28 FEBRUARI 1991 DENGAN LUAS 884 M² ADALAH SAH DAN BERHARGA;
3. MENYATAKAN PENGGUGAT ADALAH PEMILIK SAH ATAS SEBIDANG TANAH SELUAS 884 M² (DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT METER PERSEGI) SESUAI SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 207 TANGGAL 28 FEBRUARI 1991 YANG TERLETAK DI DESA LOLAK KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW;
4. MENYATAKAN SURAT KETERANGAN JUAL BELI NOMOR 29/SKJB/DI/VI/2011 TANGGAL 20 JUNI 2011 DAN SURAT KETERANGAN JUAL BELI NOMOR 64/2012/SKJB/IX-/2015 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2015 SERA SURAT KETERANGAN JUAL BELI (SKJB) NOMOR 94/2012/SKJB/V/2019 TANGGAL 23 MEI 2019 YANG DIKELUARKAN KEPALA DESA/SANGADI DESA LOLAK KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM;
5. MENYATAKAN SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH NOMOR 03/2012/SKPT/I-2018 TANGGAL 14 JANUARI 2018 YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA DESA/SANGADI LOLAK KECAMATAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MANGONDOW ADALAH TIDAK SAH DAN BATAL DEMI HUKUM;
6. MENYATAKAN SECARA HUKUM BATAL SEGALA BENTUK PERALIHAN HAK TERHADAP TANAH OBJEK SENGKETA YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT;
7. MENYATAKAN MENURUT HUKUM BAHWA PENGUASAAN TANAH OBJEK SENGKETA TERSEBUT OLEH PARA TERGUGAT ADALAH TIDAK SAH DAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
8. MENGHUKUM TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V UNTUK MENGOSONGKAN DAN KELUAR DARI TANAH OBJEK SENGKETA DAN MENYERAHKAN SECARA SUKARELA KEPADA PENGGUGAT SETELAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP;
9. MENGHUKUM PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT UNTUK TUNDUK DAN PATUH TERHADAP PUTUSAN INI;
10. MENGHUKUM PARA TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);
11. MENOLAK GUGATAN SELAIN DAN SELEBIHNYA;

M E N G A D I L I:

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
• Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 122/Pdt.G/2019/PN Ktg tanggal 3 Juni 2020 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

• Menolak eksepsi Tergugat I, II dan V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mangondow dengan Nomor Register 207 tanggal 28 Februari 1991 dengan luas 884 M² adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 884 M² (delapan ratus delapan puluh empat meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 207 tanggal 28 Februari 1991 yang terletak di Desa Lolak kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow;
4. Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 29/SKJB/DI/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 dan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 64/2012/SKJB/IX-/2015 tanggal 23 September 2015 sera Surat Keterangan Jual Beli (SKJB) Nomor 94/2012/SKJB/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan Kepala Desa/Sangadi Desa Lolak Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
5. Menyatakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 03/2012/SKPT/I-2018 tanggal 14 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Sangadi Lolak Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mangondow adalah Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;
6. Menyatakan secara hukum batal segala bentuk peralihan hak terhadap tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah objek sengketa tersebut oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengosongkan dan keluar dari tanah objek sengketa dan menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
11. Menolak gugatan selain dan selebihnya;