Putusan PN MATARAM
3/Pdt.G.S/2023/PN Mtr

Putusan PN MATARAM Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Mtr
Tanggal 20 Maret 2023 — Penggugat:
KARMAN JAYA
Tergugat:
Kepala kantor dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi nusa tenggara barat

MENGADILI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perbuatan, tindakan-tindakan TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sudah jelas-jelas merugikan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;
3. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat lainnya yang berkaitan Izin Pertambangan Batuan/pasir ?CV KARMAN JAYA UNGGUL, Penggugat Selaku Direktur Adalah Sah Demi Hukum Dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat, yaitu :

a. Persetujuan pemberian wilayah izin usaha pertambangan batuan komoditas pasir pada CV KARMAN JAYA UNGGUL dari KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, mengenai wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) No. 507/MB.03/DJB/WIUP/2021;

b. Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal No. 182/1/IUP/PMDN/2022 tentang persetujuan pemberian izin usaha pertambangan untuk komoditas batuan kepada CV KARMAN JAYA UNGGUL selanjutnya disebut sebagai izin usaha pertambangan (IUP);

4. Menyatakan hukum bahwa Surat yang diterbitkan oleh TERGUGAT dengan No. 045/1041/DPMPTSP/2022, pada tanggal 27 oktober 2022, yang pada intinya bahwa CV KARMAN JAYA UNGGUL telah sah dan legal menjalankan aktivitas usaha pertambangan tersebut yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan ; dan meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan serta reklamasi dan pascatambang, Adalah Sah Demi Hukum Dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat

5. Menyatakan Hukum bahwa surat yang diterbitkan oleh Tergugat dengan No.045.1/1051/DPM&PTSP/2022 pada tanggal 31 0ktober 2022 tentang perihal penjelasan CV KARMAN JAYA UNGGUL dengan menyatakan bahwa CV KARMAN JAYA UNGGUL hanya pada tahap eksplorasi saja dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

6. Menyatakan Hukum bahwa IUP Tahap kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal No. 182/1/IUP/PMDN/2022 tentang persetujuan pemberian izin usaha pertambangan untuk komoditas batuan kepada CV KARMAN JAYA UNGGUL dapat diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun kepada PENGGUGAT terhitung sejak dibacakannya putusan ini Adalah Sah Demi Hukum Dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat ;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 455.000.00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);